DPR Tegaskan Aset Hasil Kejahatan Tetap Bisa Disita Meski Tersangka Meninggal atau Buron

JAKARTA, investortrust.id — Mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem dinilai tetap relevan dan dapat terus berjalan, meskipun penanganan perkara pidana terhadap pihak terkait tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan akibat kondisi tertentu.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset ini memaparkan bahwa hambatan dalam proses pidana seperti tersangka yang meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen tidak menghilangkan hak negara untuk mengejar aset hasil kejahatan.

"Ada kemungkinan setelah dilakukan penyidikan, kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen. Terhadap tiga hal ini kemudian proses in rem berjalan," ujar Soedeson.

Baca Juga

Kementan Tetapkan 13 Tersangka Kasus Pelanggaran Beras dan Tegaskan Sanksi Tegas Tanpa Kompromi

Di sisi lain, Soedeson memberikan catatan kritis terhadap draft RUU Perampasan Aset, khususnya mengenai pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan kerumitan prosedur hukum. Ia menyoroti Pasal 80A RUU Perampasan Aset yang mengatur penyitaan aset, yang menurutnya sudah memiliki landasan hukum yang memadai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Soedeson merujuk pada Pasal 39 KUHAP lama yang secara teknis memfasilitasi penyidik untuk melakukan penyitaan pidana atas objek barang yang sebelumnya berstatus sita perdata maupun bentuk penyitaan lainnya.

"Jadi menurut saya pasal ini enggak perlu. Malah membuat tambah rumit, kalau di dalam KUHAP yang lama, itu (sudah diatur dalam) Pasal 39," tegas Soedeson.

Baca Juga

Jenderal Polisi Jadi Tersangka Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Ini Sosoknya

Atas dasar itu, ia mengingatkan pentingnya harmonisasi regulasi agar pasal-pasal baru yang dirancang tidak saling tumpang tindih dengan aturan hukum acara pidana yang sudah ada.

"Ketentuan tersebut sebenarnya sudah memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang sebelumnya dikenakan sita perdata. Karena itu, tidak perlu ada pengaturan tambahan yang justru berpotensi memperumit penerapannya," jelas Soedeson.