Jalur Hukum Terbuka Lebar bagi Gibran

Prabowo menyarankan Gibran memperjuangkan dokumen pendidikannya melalui pengadilan dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK. Pembatalan surat penyetaraan pendidikan tidak otomatis mengakhiri jabatan wakil presiden.

JAKARTA, Investortrust.id — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan menempuh langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan miliknya. Presiden Prabowo Subianto menyarankan Gibran menghadirkan dokumen pendidikan dalam proses pengadilan serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo ketika bertemu Gibran pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam keterangan pers di Istana Wapres, Jakarta, Gibran mengatakan Presiden memberikan sejumlah saran untuk menghadapi polemik yang berkembang.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran, sebagaimana bahan keterangan pers yang diterima. Ia juga menyampaikan arahan untuk berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai pengajuan PK di MA. Rencana tersebut turut diberitakan ANTARA.

Gibran menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat. Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

Dukungan Prabowo terhadap langkah hukum Gibran memiliki latar hubungan politik sejak pencalonan keduanya pada Pilpres 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyebut pemilihan Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan inisiatif Prabowo. Menurut penuturan Dasco, Prabowo membicarakan keinginan tersebut dengan Presiden saat itu, Joko Widodo, sebanyak lima kali.

Baca Juga

Prabowo Sarankan Gibran Koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk Ajukan PK Terkait Putusan MA

Dalam pemberitaan mengenai pernyataannya pada 31 Juli 2026, Dasco mengatakan Jokowi berulang kali meminta Prabowo mempertimbangkan keputusan itu secara matang. Pada pembicaraan terakhir, Jokowi disebut meminta Prabowo menanyakan langsung kesediaan Gibran. Penuturan tersebut menempatkan Gibran sebagai pilihan politik Prabowo untuk mendampinginya dalam kontestasi.

Prabowo dan Gibran kemudian mengikuti pilpres sebagai satu pasangan. Sistem tersebut sesuai Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Mandat elektoral keduanya lahir melalui pemilihan pasangan, bukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara terpisah.

Sebelum mengikuti pemilihan, pasangan Prabowo–Gibran telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. Penetapan peserta Pilpres 2024 dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 setelah proses verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Keputusan administratif pada tahap pencalonan tersebut merupakan fakta yang perlu dibedakan dari sengketa mengenai dokumen pendidikan yang muncul kemudian.

Namun, ketentuan pendidikan luar negeri perlu dibaca secara cermat. Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 memuat persyaratan surat penyetaraan ijazah sekolah luar negeri serta ketentuan mengenai dokumen pendidikan tinggi. Dari dokumen yang ditelusuri, belum ditemukan dasar untuk menyatakan bahwa setiap pemegang diploma atau sarjana otomatis dibebaskan dari persyaratan penyetaraan pendidikan sekolah menengah. Karena itu, klaim pengecualian tersebut membutuhkan rujukan aturan yang spesifik sebelum dapat diterapkan pada perkara Gibran.

Hasil Pilpres 2024 sendiri telah melewati pemeriksaan sengketa di MK. Pada 22 April 2024, MK menolak permohonan pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo–Mahfud Md. Putusan tersebut membuat hasil pemilihan yang memenangkan Prabowo–Gibran tetap berlaku.

Perkara itu berbeda dari permohonan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai syarat pendidikan Gibran. Dalam perkara 2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Amar tersebut bukan pernyataan bahwa seluruh dokumen pendidikan Gibran telah dinyatakan sah.

Dalam pertimbangannya, MK justru menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Namun, MK tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut. Mahkamah juga menilai persoalannya tidak tepat lagi ditempatkan dalam mekanisme sengketa hasil pilpres setelah Gibran dilantik. (mkri.id)

Dengan demikian, sifat putusan MK yang final dan mengikat harus dipahami sesuai perkara dan amar yang diputus. Tidak tepat menyebut MK mengeluarkan amar “Gibran tetap wakil presiden” ataupun menyimpulkan bahwa persoalan dokumen pendidikan sama sekali tidak pernah dipertimbangkan MK.

Sementara itu, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menyangkut keabsahan keputusan administrasi pendidikan, yakni Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA membatalkan surat tersebut dan mewajibkan instansi tergugat mencabutnya. Putusan kasasi itu membatalkan putusan peradilan tata usaha negara pada tingkat sebelumnya, bukan membatalkan putusan MK.

Peluang memperjuangkan perkara melalui PK tetap harus memenuhi persyaratan hukum. PK merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan berkekuatan hukum tetap, dengan alasan yang ditentukan undang-undang, seperti bukti baru yang menentukan atau kekhilafan hakim maupun kekeliruan nyata. Pengajuan PK tidak otomatis menangguhkan pelaksanaan putusan.

Kedudukan pihak yang mengajukan juga menjadi persoalan penting. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Gibran tidak dapat mengajukan PK sendiri karena bukan pihak dalam perkara tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa koordinasi dengan Kemendikdasmen perlu mencakup penentuan pihak yang berhak mengajukan serta dasar permohonannya.

Karena itu, langkah berikutnya tidak dapat digambarkan sebagai urutan pasti “menang di PTUN, lalu mengajukan kasasi ke MA”. Pernyataan Gibran mengenai perjuangan di PTUN belum dengan sendirinya membuktikan adanya gugatan baru yang telah terdaftar. Adapun upaya terhadap putusan kasasi yang sudah dijatuhkan perlu dibedakan dari proses gugatan baru.

Terhadap jabatan wakil presiden, UUD 1945 menyediakan mekanisme tersendiri melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Proses pemberhentian melibatkan pendapat DPR, pemeriksaan oleh MK, serta keputusan MPR sesuai persyaratan konstitusi. Pembatalan surat pendidikan tidak dengan sendirinya menggantikan seluruh tahapan tersebut.

Jalur hukum memberi ruang untuk mengajukan bukti dan argumentasi, sekaligus mewajibkan semua pihak menghormati putusan yang berlaku. Bagi Gibran, ruang pembelaan itu harus digunakan melalui prosedur yang tepat. Bagi publik, ukuran akhirnya adalah kekuatan bukti, ketepatan penerapan hukum, dan kepatuhan terhadap konstitusi.