Puan Maharani Soroti Kasus Penyadapan Prabowo, DPR Desak Polisi Usut Tuntas Secara Transparan
JAKARTA, investortrust.id – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berpotensi mengancam integritas penyelenggaraan negara. DPR meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan profesional untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.
Dalam kasus penyadapan ini, Bareskrim Polri telah menjerat empat jenderal polisi sebagai tersangka. Salah satunya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga
Tito Karnavian Bantah Dicegah ke Luar Negeri Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Puan mengatakan, persoalan penyalahgunaan alat kekuasaan negara menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi di tengah upaya pemerintah melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ancaman tersebut bahkan dapat menyasar hak-hak warga negara hingga para pimpinan nasional.
"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," ujar Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, penggunaan kewenangan negara harus tetap berlandaskan hukum dan diarahkan untuk kepentingan nasional. Kekuasaan tidak boleh dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan politik tertentu, melakukan kriminalisasi, ataupun membungkam suara kritis masyarakat.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya profesionalisme dan independensi aparat penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut. Aparat diminta tidak menjadi alat kekuasaan pihak mana pun, termasuk dalam mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan negara.
"DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," tegas Puan.
Baca Juga
DPR Siap Tancap Gas Bahas RUU Penyadapan setelah Rampungkan RUU Perampasan Aset
Puan juga mengaitkan persoalan tersebut dengan upaya menjaga integritas demokrasi, terutama di tengah dinamika politik yang dapat menguji prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, setiap kewenangan negara harus dijalankan sesuai koridor hukum agar tidak mengancam hak-hak masyarakat maupun tatanan demokrasi.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi, dan menyejahterakan rakyat,” tutur Puan.
