6 Saksi Kasus Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Ajukan Pelindungan ke LPSK
JAKARTA, investortrust.id – Sebanyak enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan pelindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam kasus penyadapan ini, Bareskrim Polri diketahui telah menjerat empat jenderal polisi sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan yang diajukan keenam saksi masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
Baca Juga
Komisi III DPR Wacanakan Perppu Tindak Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo
Meski demikian, LPSK belum mengungkap identitas keenam saksi yang mengajukan pelindungan.
Achmadi mengatakan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Achmadi menegaskan, LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum.
Baca Juga
Komisi III DPR dan Kapolri Rapat Bahas Kasus Penyadapan Ilegal Kamis
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan.
