Komisi III DPR Wacanakan Perppu Tindak Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyuarakan wacana pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna mengantisipasi dan menindak tegas praktik penyadapan ilegal. Langkah krusial ini mengemuka setelah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membongkar kasus penyadapan bernuansa kejahatan ekstrem yang menyasar kepala negara.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk mengambil langkah darurat hukum jika situasi dinilai mendesak.
"Bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Baca Juga
Komisi III DPR dan Kapolri Rapat Bahas Kasus Penyadapan Ilegal Kamis
Sorotan tajam tertuju pada belum tersedianya payung hukum yang spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat kejahatan insubordinasi kelas berat ini. Menurut Habiburokhman, menyamakan tindakan penyadapan terhadap kepala negara sekadar dengan pasal makar dinilai kurang memadai.
Ia menyoroti skandal historis dunia seperti "Watergate" di Amerika Serikat yang terbatas pada persaingan politik antar-kompetitor. Situasi yang terjadi di Indonesia dinilai jauh lebih mengkhawatirkan karena melibatkan unsur insubordinasi dari pihak internal.
"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap," ungkap Habiburokhman.
Penanganan cepat melalui Perppu dipandang masuk akal demi menutup celah hukum yang ada. Habiburokhman membandingkan kegentingan kondisi saat ini dengan respons darurat pemerintah saat menerbitkan Perppu usai peristiwa Bom Bali di masa lalu.
"Jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya," kata Habiburokhman.
Komisi bidang hukum ini menjadwalkan pembahasan lebih lanjut mengenai wacana aturan penyadapan ilegal tersebut dalam agenda rapat mendatang.
"Ini wacana dari kami, nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok," katanya.
Baca Juga
Agendakan Rapat Bersama Mabes Polri
Lebih lanjut, Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat kerja (raker) khusus bersama Markas Besar (Mabes) Polri. Hal ini dilakukan untuk membahas pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/11/2026) atau Kamis (12/11/2026) pekan ini. Habiburokhman menyatakan bawa DPR telah berkomunikasi dengan kepolisian untuk segera merealisasikan agenda pengawasan tersebut.
“Sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus terkait kejahatan serius penyadapan Kepala Negara, ya,” tutur Habiburokhman.
