Didakwa Gratifikasi Rp 7,67 miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Ini Hanya Dituntut Bayar Rp 953 Juta
JAKARTA, investortrust.id - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana denda dan uang pengganti senilai total Rp 953 juta terhadap mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo. Jaksa meyakini Budiman Bayu Prasojo terbukti bersalah atas dakwan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7,7 miliar.
Dalam tuntutan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2026), jaksa menuntut Budiman Bayu Prasojo dijatuhi hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan penjara. Selain itu, jaksa juga menuntut Budiman Bayu Prasojo dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 653 juta subsider 1 tahun pidana penjara.
Baca Juga
Eks Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Gratifikasi Rp 7,7 Miliar
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiman Bayu Prasojo dengan pidana penjara selama 5 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000 subsider pidana penjara pengganti selama 100 hari," kata JPU KPK saat membacakan amar tuntutan.
Jaksa menyatakan Budiman Bayu Prasojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sebelum membacakan pidana tuntutan, penuntut umum menguraikan hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta merusak citra DJBC Kemenkeu.
Sementara itu, hal-hal yang meringankan meliputi sikap sopan dan kooperatif terdakwa di persidangan, belum pernah dihukum, telah menerangkan perbuatannya sendiri maupun orang lain, serta membantu mengungkap peran pelaku yang tingkatannya lebih tinggi.
Mengenai status barang bukti, penuntut umum menjelaskan sebagian barang bukti dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Gatot Heru Hernanda, sebagian dirampas untuk negara, dan sebagian lainnya telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Orlando Hamonangan.
Seusai penuntut umum membacakan surat tuntutan, tim penasihat hukum terdakwa sempat memohon penundaan waktu guna menyusun nota pembelaan atau pledoi.
Setelah berdiskusi dan menyesuaikan jadwal, majelis hakim menetapkan jadwal sidang pembacaan pledoi.
"Jadi sidang berikutnya hari Jumat, tanggal 20 November 2026 pukul 09.00 waktu indonesia barat. Agenda sidang pengajuan pembelaan terdakwa dan advokat terdakwa," kata majelis hakim.
Baca Juga
KPK Geledah Kantor PT Djarum Terkait Penyidikan Baru Kasus Bea Cukai
Sebelumnya, jaksa mendakwa Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi dalam berbagai jenis mata uang senilai total Rp 7,67 miliar. Uang itu meliputi Rp 525 juta dalam bentuk dolar Singapura; Rp 5,28 miliar; US$ 10.000 atau setara dengan Rp 179 juta (kurs Rp 17.900 per dolar AS); serta S$ 119.755 atau sekitar Rp1,67 miliar (kurs Rp13.950 per dolar Singapura). Kemudian, HK$ 4.700 atau sekitar Rp 10,72 juta (kurs Rp 2.280 per dolar Hong Kong); dan RM 8.100 atau sekitar Rp 35,48 juta (kurs Rp4.380 per ringgit Malaysia).
Gratifikasi diduga diterima Budiman dari perusahaan jasa impor barang dan kepabeanan, Blueray Cargo (Grup), serta pihak-pihak lainnya yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea Cukai.
Budiman menerima uang haram itu bersama-sama dengan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal serta mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono yang juga merupakan terdakwa dalam rangkaian kasus tersebut.
