Musrenbang HAM 2026 Tetapkan 8 Prioritas Nasional, Bakal Dilaporkan ke Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto secara resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Tahun 2026. Selama dua hari, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil berdiskusi, beradu gagasan, dan berhasil merumuskan delapan isu HAM prioritas beserta rancangan teknokratiknya.
“Dua hari ini tidak sia-sia. Hasil ini bukan sekadar dokumen yang disimpan di lemari,” ucap Mugiyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/10/2026).
Baca Juga
Menteri HAM Natalius Minta Pemenuhan Hak Dasar Warga Jadi Prioritas
Delapan isu HAM prioritas itu mencakup hak atas standar hidup yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pendidikan, hak atas kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar, hak atas pembangunan, pelindungan dari risiko iklim dan bencana, hak atas pangan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Delapan isu HAM prioritas tersebut ditetapkan melalui sidang pleno yang diikuti 62 peserta. Setiap peserta memilih paling banyak delapan dari sejumlah persoalan yang diusulkan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kelompok kerja serta data dan temuan Kementerian HAM.
Mugiyanto mengungkapkan hasil Musrenbang HAM 2026 secara resmi akan dikirimkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta para menteri terkait lainnya. Selain itu, hasil Musrenbang HAM 2026 ini juga akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Hasil dari apa yang kita bahas dalam forum ini juga akan dilaporkan secara resmi kepada Bapak Presiden. Artinya, suara yang bapak, ibu sampaikan di ruangan ini akan sampai ke meja pengambil kebijakan tertinggi negeri ini,” imbuhnya.
Seluruh masukan peserta akan dihimpun dan diolah menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang HAM ke depan.
“Musrenbang boleh selesai hari ini, tetapi kerja kita justru baru dimulai,” tambah Mugiyanto.
Mugiyanto mengakui pentingnya sinergisitas lintas instansi. Hal ini karena delapan isu HAM prioritas tersebut tidak dapat dituntaskan oleh satu instansi saja.
“HAM bukan urusan satu kementerian. Menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM adalah pekerjaan kita bersama,” ujarnya.
Baca Juga
Usut Peristiwa 27 Juli 1996, Komnas HAM Resmi Bentuk Tim Penyelidikan Proyustisia
Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menanggalkan sekat kelembagaan dan bekerja sebagai satu kesatuan yang mengabdi pada martabat manusia Indonesia. Mugiyanto berharap agar hasil Musrenbang HAM dapat diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing. Mugiyanto juga menyampaikan terima kasih atas keterlibatan aktif dan masukan dari para perwakilan CSO yang hadir selama dua hari ini.
“Perencanaan yang baik tidak lahir dari balik meja saja, tetapi dari mendengar langsung apa yang dirasakan rakyat di lapangan,” ungkap Mugiyanto.
Ia menegaskan Kementerian HAM akan terus membuka pintu koordinasi dan komunikasi bersama masyarakat sipil. Menutup sambutannya, Wamenham mengajak peserta membawa pulang semangat dari apa yang didiskusikan di Musrenbang HAM 2026.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memanusiakan manusia,” katanya.
