Di Depan Dewan HAM PBB, Wamen HAM Tegaskan Komitmen RI Majukan HAM
JENEWA, Investortrust.id -- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Republik Indonesia Mugiyanto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas PBB Jenewa, Swiss, Selasa, (24/6/2025) waktu setempat. Pertemuan berlangsung dalam rangkaian Sidang Dewan HAM PBB yang diselenggarakan pada 23-27 Juni 2025
Dalam pertemuan tersebut, Mugiyanto menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 2024 dalam memajukan hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan visi-misi Asta Cita, khususnya poin pertama yaitu "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia".
Mugiyanto menjelaskan pembentukan Kementerian HAM sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM di tingkat nasional maupun global.
"Pertemuan ini membuktikan kekuatan Indonesia dan menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang HAM serta kontribusinya bagi perdamaian dan keadilan global," kata Mugiyanto dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025)
Presiden Dewan HAM PBB 2025, Jürg Lauber menyambut baik langkah Indonesia tersebut. Jürg Lauber juga mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia terkait HAM.
Dirinya mengucapkan selamat atas pembentukan Kementerian HAM RI yang baru serta mengapresiasi peran aktif, vokal, dan konstruktif Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa dalam berbagai forum dalam Dewan HAM PBB.
Lebih jauh, Presiden Dewan HAM juga menyoroti perubahan aliansi strategis dan konfigurasi politik global saat ini yang berdampak pada memburuknya kerja sama multilateral dan isu HAM dunia. Ia menekankan posisi unik Indonesia sebagai negara berpengaruh, baik di kawasan ASEAN maupun melalui kepemimpinannya historisnya dalam Gerakan Non-Blok.
Oleh karena itu dengan pengaruh yang dimiliki Indonesia tersebut, Presiden Dewan HAM berharap Indonesia dapat tetap vokal dan terus memainkan peran sentral dalam memajukan multilateralisme dan mendukung HAM global melalui Dewan HAM PBB untuk menjawab tantangan tersebut.