Pengamat Minta Meta Jelaskan Dugaan Penghapusan Konten Karhutla

JAKARTA, Investortrust.id - Meta didesak menjelaskan dugaan penghapusan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Perusahaan itu juga diminta bertanggung jawab atas informasi yang dihasilkan Meta AI.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo menegaskan, jawaban AI bukan bukti bahwa pemerintah meminta pembatasan konten karhutla. Hal ini mencuat setelah beredar tangkapan layar Meta AI yang menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) meminta pembatasan informasi tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid sebelumnya membantah pemerintah meminta penghapusan atau pembatasan konten karhutla. Menurut Kunto, klaim semacam itu harus didukung bukti yang bisa diverifikasi.

"Meta AI bukan sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukan pernyataan resmi dari Meta. Teknologi AI generatif masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi yang keliru," ujar Kunto dalam keterangan resmi, Jumat (23/10/2026).

Ia mengingatkan risiko hasusinasi AI, yakni ketika AI menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan tetapi tidak didukung fakta. Karena itu, jawaban AI tidak boleh dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan.

Contohkan Kasus di AS

Di sisi lain, Kunto juga menyoroti kesalahan moderasi Meta di Amerika Serikat yang keliru menangguhkan akun Instagram No Kings Coalition, kelompok yang berkaitan dengan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Donald Trump.

Wakil Presiden Meta, Andy Stone meminta maaf atas penangguhan tersebut dan mengakui akun itu seharusnya tidak diblokir. Bagi Kunto, kasus ini menunjukkan sistem moderasi Meta bisa salah dan berdampak pada kebebasan berekspresi.

Terkait dugaan penghapusan konten karhutla di Indonesia, Kunto meminta Meta menjelaskan cara kerja sistem moderasinya. Ia mempertanyakan kemungkinan gambar api dan asap keliru diklasifikasikan sebagai konten kekerasan atau kerusuhan.

"Kalau memang ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Kalau penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, akui dan perbaiki," jelas Kunto.

Menurutnya, konten karhutla penting bagi masyarakat untuk mengetahui lokasi kebakaran, penyebaran asap, dan dampaknya. Meta pun perlu menjelaskan apakah pembatasan dilakukan oleh sistem otomatis, peninjau manusia, atau berdasarkan permintaan hukum agar publik tidak berspekulasi.

Saat ini Investortrust.id telah meminta tanggapan dari Meta Indonesia terkait masalah ini. Namun sampai sekarang belum ada respons dari perusahaan asal AS tersebut.