Dua Tahun Prabowo: Membangun Indonesia yang Tangguh Menghadapi Gejolak Dunia
Oleh: Teguh Anantawikrama – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
INVESTORTRUST - Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia perlu menilai kemajuannya melalui sebuah pertanyaan yang melampaui momentum peringatan: apakah kita sedang menjadi bangsa yang semakin mampu menghadapi guncangan sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi rakyatnya? Jawabannya penting bagi keluarga yang mengatur pengeluaran sehari-hari, pengusaha yang mempertimbangkan ekspansi, serta generasi muda yang mempersiapkan diri menghadapi perubahan ekonomi. Keyakinan mereka terhadap masa depan akan sangat ditentukan oleh kekuatan fondasi yang dibangun hari ini.
Saya melihat ketangguhan sebagai sumber nilai yang semakin penting bagi sebuah bangsa. Prospek ekonomi suatu negara bergantung pada kemampuannya menjaga pasokan kebutuhan pokok, mengelola ketidakpastian, dan mempertahankan kepercayaan publik. Bagi Indonesia, hal ini berarti menghubungkan ketahanan pangan, keandalan energi, pembangunan manusia, daya saing industri, dan pembenahan kelembagaan dalam satu upaya nasional yang terpadu. Dua tahun pertama pemerintahan ini perlu dipahami dalam kerangka tujuan tersebut.
Ketahanan pangan memberikan contoh yang nyata. Bulog melaporkan bahwa stok beras yang dikelolanya telah melampaui lima juta ton pada April 2026, menyediakan cadangan yang berarti untuk menghadapi gangguan pasokan. Capaian ini patut diapresiasi. Di dalamnya terdapat kontribusi petani, lembaga pengadaan, jaringan logistik, serta keputusan pemerintah yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional.
Tanggung jawab berikutnya adalah memastikan cadangan yang semakin kuat benar-benar menghadirkan pasokan yang terjamin dan harga yang wajar. Petani membutuhkan imbal hasil yang memadai agar terus berproduksi, sementara konsumen membutuhkan pangan yang terjangkau. Mempertemukan kedua kepentingan tersebut memerlukan penyimpanan yang lebih baik, distribusi yang efisien, informasi permintaan yang akurat, serta pengurangan kehilangan hasil sepanjang rantai pasok. Ketahanan pangan nasional akan bertahan ketika produktivitas pertanian dan daya beli rumah tangga meningkat bersama.
Sektor energi membutuhkan pendekatan yang sama praktisnya. Biaya listrik dan bahan bakar yang dapat diperkirakan membantu rumah tangga mengelola anggaran dan dunia usaha merencanakan produksi. Namun, menjaga keterjangkauan juga membutuhkan investasi pada pasokan, infrastruktur, dan efisiensi. Indonesia perlu menilai pilihan energinya berdasarkan kontribusi terhadap keandalan, daya saing, keberlanjutan lingkungan, serta kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Setiap teknologi dan skema pembiayaan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tujuan tersebut.
Ambisi pemerintah mengembangkan kapasitas energi surya sebesar 100 gigawatt membuka peluang untuk memperkuat kemampuan nasional dalam bidang rekayasa, peralatan, instalasi, penyimpanan energi, dan pemeliharaan. Mewujudkannya membutuhkan proyek yang layak dibiayai, koneksi jaringan yang memadai, pengadaan yang transparan, serta mitra lokal yang kompeten. Kemajuan perlu dilaporkan pada setiap tahap, mulai dari perencanaan dan pembiayaan hingga konstruksi dan operasi, agar harapan publik tetap sejalan dengan realisasi di lapangan.
Pembangunan manusia harus berada di pusat strategi ekonomi ini. Gizi, pelayanan kesehatan preventif, dan pendidikan menentukan kemampuan masyarakat untuk belajar secara efektif, bekerja secara produktif, serta berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja yang semakin menuntut keterampilan. Investasi tersebut juga menentukan seberapa luas manfaat pertumbuhan dapat dirasakan. Sebuah bangsa akan sulit membangun daya saing yang berkelanjutan apabila penyakit yang dapat dicegah, kekurangan gizi, dan kesenjangan pendidikan terus membatasi potensi rakyatnya.
Karena itu, perluasan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan langkah penting. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa program ini telah menjangkau 73,8 juta peserta hingga akhir Juli 2026, sekaligus menekankan pentingnya tindak lanjut pengobatan. Penekanan tersebut harus menjadi pedoman pelaksanaan: deteksi penyakit harus terhubung dengan ketersediaan obat, rujukan yang tepat, dan kesinambungan pelayanan. Keberhasilan jangka panjangnya akan terlihat pada kesehatan masyarakat yang membaik dan berkurangnya komplikasi yang sebenarnya dapat dicegah.
Program pendidikan dan pemenuhan gizi membutuhkan disiplin yang sama. Makanan yang aman memerlukan pengadaan yang akuntabel, tenaga terlatih, serta pengendalian mutu yang konsisten. Ruang kelas yang lebih baik memerlukan guru yang kompeten, materi pembelajaran yang relevan, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Peralatan digital menjadi bernilai ketika membantu siswa memahami pelajaran dan guru mengajar secara lebih efektif. Ukuran keberhasilannya harus tetap berpijak pada peningkatan kemampuan anak.
Dari perspektif dunia usaha, keandalan kelembagaan sama pentingnya dengan infrastruktur fisik. Pengusaha perlu memahami aturan, memperkirakan biaya kepatuhan, dan mengetahui kapan keputusan akan diterbitkan. Perubahan regulasi perlu disertai petunjuk pelaksanaan yang jelas serta masa transisi yang realistis. Ketidakpastian menimbulkan biaya yang sangat sulit ditanggung, terutama oleh usaha berskala kecil.
Penerapan batas waktu pelayanan dan mekanisme untuk memperlancar proses perizinan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 merupakan langkah konstruktif. Efektivitasnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan di berbagai instansi dan daerah. Pelaku usaha harus dapat melacak permohonan, mengetahui persyaratan yang belum terpenuhi, serta memperoleh penyelesaian tepat waktu ketika proses terhambat. Kepastian menjadi aset ekonomi ketika benar-benar dirasakan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Di sinilah saya meyakini pemerintahan digital dapat memberikan kontribusi yang menentukan. Indonesia membutuhkan pelayanan publik yang disusun mengikuti kebutuhan dan tahapan layanan yang dilalui warga maupun pelaku usaha, dengan tanggung jawab penyelesaian yang jelas. Keluarga yang membutuhkan bantuan seharusnya tidak harus menghadapi perbedaan data antarinstansi. Pengusaha juga tidak semestinya berulang kali menyerahkan informasi yang sudah dimiliki pemerintah. Pertukaran data yang aman, catatan yang akurat, dan mekanisme koreksi yang efektif harus menopang pelayanan yang lebih sederhana.
Tantangan kelembagaannya adalah menjadikan kerja sama sebagai kebiasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi dapat menghubungkan sistem, tetapi kepemimpinan harus menetapkan tanggung jawab, menyelesaikan tumpang tindih kewenangan, dan memastikan instansi bekerja bersama. Warga juga harus memperoleh pelindungan yang nyata atas informasi pribadinya. Kepercayaan akan tumbuh ketika transformasi digital mengurangi beban administrasi sekaligus membuat keputusan pemerintah lebih mudah dipahami dan dipertanggungjawabkan.
Investasi negara perlu mengikuti prinsip yang sama jelasnya. Kontribusi Danantara harus dinilai melalui investasi produktif, disiplin keuangan, penguatan pemasok dalam negeri, serta kemitraan yang transparan. Konsolidasi harus menghasilkan perbaikan efisiensi dan kualitas pelayanan yang terukur. Modal negara perlu membantu membangun perusahaan yang kompetitif dan memperluas ruang investasi swasta, disertai pengawasan yang memadai terhadap risiko yang pada akhirnya ditanggung publik.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, saya memandang penting penguatan kerangka pengukuran kinerja yang terbuka bagi masyarakat. Program-program besar perlu mengungkapkan kondisi awal, anggaran, tahapan pencapaian, hasil pelaksanaan, serta kendala yang masih dihadapi. Pengawasan independen dan masukan dari masyarakat maupun dunia usaha dapat membantu menemukan persoalan lebih dini. Kesediaan melakukan koreksi akan memperkuat kredibilitas ambisi pembangunan nasional.
Peringatan dua tahun memberikan kesempatan untuk mengapresiasi kemajuan sekaligus mempertajam pekerjaan ke depan. Pencapaian terbesar Indonesia akan terlihat ketika keluarga dapat merencanakan masa depan dengan percaya diri, dunia usaha dapat berinvestasi secara produktif, dan lembaga publik tetap dapat diandalkan di tengah tekanan. Itulah ketangguhan yang menurut saya perlu kita bangun—dan menjadi ukuran bagi babak berikutnya pemerintahan Presiden Prabowo.
