Seribu Orang Kaya Tidak Mampu Sejahterakan Satu Orang Miskin
JAKARTA, Investortrust.id — Ada sebuah ungkapan lama dalam tradisi Tiongkok, 救急不救穷 (jiù jí bù jiù qióng), yang kurang lebih mengandung pesan: bantulah orang yang sedang mengalami kesulitan mendesak, tetapi kemiskinan yang berlangsung terus-menerus tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan. Ungkapan itu tidak mengajarkan manusia untuk meninggalkan orang miskin. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa pertolongan yang hanya mempertahankan seseorang untuk bertahan hidup, tanpa memberinya kemampuan mengubah kehidupannya, pada akhirnya tidak menyelesaikan kemiskinan.
Bayangkan di sebuah wilayah terdapat seorang miskin dan seribu orang kaya. Setiap hari orang miskin itu mendatangi satu rumah orang kaya untuk memperoleh makanan dan kebutuhan pokok. Hari pertama ia datang kepada orang kaya pertama, hari kedua kepada orang kaya kedua, dan seterusnya. Ia baru kembali kepada orang kaya pertama pada hari ke-1.001. Bagi masing-masing orang kaya, memberi makan satu orang sekali dalam hampir tiga tahun bukanlah beban besar. Bagi si miskin, kebutuhan hidupnya setiap hari selalu terpenuhi.
Lama-kelamaan tercipta sebuah keseimbangan yang tampak baik, tetapi sesungguhnya buruk. Orang miskin merasa aman karena selalu ada rumah yang dapat didatangi. Seribu orang kaya pun merasa telah menjalankan kewajiban sosial karena masing-masing hanya perlu membantu sesekali. Tidak ada yang merasa terganggu. Tidak ada pula yang terdorong untuk mengubah keadaan. Satu orang miskin merasa nyaman menerima bantuan, sementara seribu orang kaya merasa nyaman memberikan bantuan. Kemiskinan akhirnya menjadi keadaan yang dipelihara bersama.
Tahun berganti tahun. Orang miskin itu tetap miskin. Ia tetap datang meminta makanan, sementara seribu orang kaya terus bergantian memberinya makan. Di sinilah ironi itu muncul: seribu orang kaya ternyata tidak mampu menyejahterakan seorang miskin, bukan karena mereka kekurangan uang, melainkan karena seluruh bantuan habis untuk konsumsi hari ini dan tidak pernah diubah menjadi kemampuan menghasilkan pendapatan untuk hari esok.
Pesan tersebut sejalan dengan ungkapan yang sangat populer: jangan hanya memberi seseorang ikan untuk dimakan hari ini; ajarkanlah ia menangkap ikan agar dapat hidup dari kemampuannya sendiri. Gagasan serupa hidup dalam banyak kebudayaan. Indonesia mengenal semangat berdiri di atas kaki sendiri dan gotong royong: masyarakat membantu yang lemah bukan agar selamanya lemah, melainkan agar mampu bangkit bersama.
Baca Juga
Filosofi Jawa mengenal urip iku urup: hidup harus memberi manfaat bagi kehidupan orang lain. Dalam falsafah Minangkabau dikenal semangat duduak samo randah, tagak samo tinggi, yang menempatkan manusia dalam martabat yang setara. Hakikat seluruhnya sama: pertolongan terbaik bukan sekadar membuat seseorang bertahan hidup, melainkan membuatnya kembali mampu menentukan hidupnya sendiri.
Karena itu, seluruh program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat semestinya mempunyai tujuan akhir yang jelas: graduasi. Bantuan sosial tetap diperlukan. Orang lanjut usia yang tidak mampu bekerja, penyandang disabilitas berat, korban bencana, orang sakit, anak-anak dari keluarga miskin, atau keluarga yang tiba-tiba kehilangan sumber penghasilan memang membutuhkan perlindungan negara. Namun, bagi penduduk usia produktif dan sehat, bantuan seharusnya menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan tempat tinggal permanen. Safety net harus berkembang menjadi springboard, jaring pengaman sekaligus papan loncat untuk naik kelas.
Pemerintah. karena itu, dituntut lebih kreatif dalam merancang kebijakan publik. Ukuran keberhasilan program pengentasan kemiskinan jangan hanya berapa triliun rupiah anggaran terserap, berapa juta keluarga memperoleh bantuan, atau berapa juta paket dibagikan. Pertanyaan yang lebih penting justru: berapa juta penerima bantuan yang tahun ini tidak lagi membutuhkan bantuan karena pendapatannya meningkat? Berapa yang memperoleh pekerjaan formal? Berapa yang mempunyai usaha produktif? Berapa anak keluarga miskin yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi daripada orang tuanya? Itulah ukuran mobilitas sosial yang sesungguhnya.
Indonesia masih menghadapi persoalan besar. BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 22,93 juta orang atau 8,07% penduduk, turun 430.000 orang dibandingkan September 2025. Garis kemiskinan nasional berada pada Rp669.235 per kapita per bulan. Namun angka tersebut hanyalah satu lapisan persoalan. Di atas kelompok miskin terdapat puluhan juta penduduk yang belum benar-benar aman secara ekonomi, mereka dapat kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan ketika kehilangan pekerjaan, sakit, mengalami bencana, atau menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok. Bank Dunia juga menilai lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia masih belum memiliki keamanan ekonomi yang kuat.
Jangan Salahkan Bansos
Bansos bukan penyebab kemiskinan dan orang miskin tidak boleh disalahkan karena menerima bantuan. Program seperti PKH, bantuan pangan, PIP, dan JKN-PBI mempunyai fungsi sangat penting sebagai perlindungan sosial. Persoalan muncul apabila bantuan berhenti sebagai transfer konsumsi tanpa tersambung dengan pendidikan, kesehatan, peningkatan keterampilan, kesempatan kerja, akses modal, kepemilikan aset produktif, dan penciptaan usaha.
Karena itu, kurang tepat pula mengatakan suatu program pemerintah tertentu dengan sendirinya “melestarikan kemiskinan”. Yang berpotensi melestarikan kemiskinan adalah desain kebijakan yang tidak mempunyai jalur graduasi, data penerima yang tidak diperbarui, bantuan yang tumpang tindih, atau insentif yang membuat kenaikan pendapatan sedikit justru menyebabkan keluarga kehilangan seluruh bantuan sekaligus. Bank Dunia sejak lama menekankan pentingnya sistem perlindungan sosial Indonesia yang terintegrasi, terkoordinasi, dan adaptif agar bantuan melindungi masyarakat dari guncangan sekaligus membuka jalan menuju kehidupan yang lebih produktif.
Dengan demikian, PKH misalnya, jangan dihentikan hanya karena sebuah keluarga mulai mempunyai pendapatan. Justru keluarga tersebut perlu didampingi melewati masa transisi. Bantuan dapat dikurangi secara bertahap ketika pendapatan meningkat. Seorang ibu penerima PKH yang mulai berjualan tidak seharusnya langsung kehilangan seluruh perlindungan ketika usahanya mulai berkembang. Ia membutuhkan modal, pembukuan sederhana, akses pasar, BPJS, kredit murah, dan pendampingan agar usahanya benar-benar kuat. Negara jangan menghukum orang miskin karena mulai berhasil.
Baca Juga
Dari Safety Net Menjadi Escalator
Teori pembangunan modern bergerak ke arah yang sama. Amartya Sen, melalui pendekatan capability, memandang pembangunan bukan semata-mata peningkatan pendapatan, melainkan perluasan kemampuan manusia untuk menentukan kehidupan yang bernilai bagi dirinya. Artinya, kebijakan antikemiskinan harus meningkatkan kemampuan—pendidikan, kesehatan, keterampilan, akses ekonomi, kebebasan memilih pekerjaan, dan kesempatan berusaha.
Konsep poverty trap juga menjelaskan mengapa keluarga miskin sulit keluar hanya dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Pendapatan terlalu kecil membuat mereka tidak mampu menabung. Karena tidak memiliki tabungan, mereka tidak dapat membeli aset produktif atau membiayai pendidikan. Produktivitas tetap rendah, pendapatan tetap kecil, dan kemiskinan berpindah dari orang tua kepada anak. Karena itu, negara memang harus melakukan intervensi. Tetapi intervensinya harus cukup kuat untuk memutus perangkap, bukan sekadar membuat orang dapat bertahan di dalam perangkap.
Pengalaman Bangladesh memberikan pelajaran menarik. BRAC mengembangkan Ultra-Poor Graduation Approach, yang tidak sekadar memberikan uang kepada keluarga sangat miskin. Program tersebut mengombinasikan bantuan konsumsi sementara, pemberian aset produktif, pelatihan keterampilan, tabungan, akses kesehatan, serta pendampingan intensif. Evaluasi J-PAL menunjukkan pendekatan multidimensi tersebut menghasilkan peningkatan yang bertahan lama pada konsumsi, ketahanan pangan, kepemilikan aset, dan tabungan; model itu kemudian direplikasi di berbagai negara.
Brasil memberikan pelajaran lain melalui Bolsa Família. Transfer tunai tidak berdiri sendiri, tetapi dihubungkan dengan pendidikan dan kesehatan anak serta sistem data sosial terpadu. Bank Dunia mencatat transfer sosial, termasuk Bolsa Família dan pensiun sosial, berkontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan Brasil pada periode 2004–2014, sementara tingkat kehadiran sekolah anak penerima Bolsa Família mencapai 91% selama periode proyek. Jadi, bantuan tunai bukan musuh pemberdayaan; bantuan tunai yang dirancang dengan baik justru dapat menjadi investasi modal manusia.
Tiongkok bahkan memberikan contoh dalam skala jauh lebih besar. Dalam empat dekade, hampir 800 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrem, sebuah transformasi yang menurut Bank Dunia menyumbang hampir tiga perempat penurunan kemiskinan ekstrem global pada periode tersebut. Keberhasilan itu tidak lahir dari pembagian bantuan semata, tetapi dari kombinasi pertumbuhan ekonomi, transformasi pertanian, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan kemudian program pengentasan kemiskinan yang semakin terarah.
Korea Selatan memberi pelajaran yang sama dengan jalan berbeda. Reformasi tanah memperluas kepemilikan aset masyarakat, pendidikan dasar dibangun secara masif, kemudian industrialisasi berorientasi ekspor menciptakan pekerjaan dan mobilitas sosial. Bank Dunia mencatat reformasi tanah dan ekspansi pendidikan dasar menjadi fondasi industrialisasi Korea; pendidikan selanjutnya membuka jalan mobilitas sosial dan menghasilkan tenaga kerja produktif yang mampu memanfaatkan peluang ekspor.
Vietnam juga menunjukkan bahwa senjata paling ampuh melawan kemiskinan akhirnya adalah pekerjaan produktif. Dalam periode 2010–2020, lebih dari 10 juta penduduk Vietnam keluar dari kemiskinan menurut salah satu ukuran Bank Dunia. Modernisasi pertanian, pendidikan, keterampilan, integrasi perdagangan, investasi, dan pergeseran tenaga kerja menuju manufaktur serta jasa yang lebih produktif memainkan peranan besar. Pengalaman Asia Timur secara lebih luas menunjukkan peningkatan pendapatan tenaga kerja dari manufaktur dan jasa menjadi penggerak utama penurunan kemiskinan.
Indonesia Membutuhkan Program “Naik Kelas”
Indonesia karena itu memerlukan perubahan paradigma besar: dari program bantuan sosial menuju sistem mobilitas sosial. Setiap keluarga miskin usia produktif perlu mempunyai road map untuk naik kelas. Negara sudah memiliki data sosial yang semakin luas; berikutnya, setiap rumah tangga perlu dipetakan berdasarkan penyebab kemiskinannya.
Keluarga tanpa pekerjaan membutuhkan pekerjaan dan keterampilan. Petani gurem membutuhkan produktivitas, lahan atau akses usaha, irigasi, teknologi dan pasar. Pedagang mikro membutuhkan modal, legalitas dan pembeli. Keluarga dengan anak putus sekolah membutuhkan pendidikan. Keluarga yang jatuh miskin karena sakit membutuhkan perlindungan kesehatan. Penyakit yang berbeda tidak mungkin disembuhkan dengan satu resep bernama bansos.
Program tersebut dapat dirancang sebagai Graduasi Kemiskinan Nasional selama dua sampai tiga tahun. Bantuan pangan dan tunai tetap diberikan pada tahap awal agar keluarga tidak kelaparan. Bersamaan dengan itu dilakukan asesmen kemampuan, pelatihan yang benar-benar sesuai kebutuhan pasar, penempatan kerja atau pemberian aset produktif, akses KUR dan tabungan, pendampingan usaha, serta koneksi langsung dengan perusahaan, koperasi, BUMN, BUMD, dan rantai pasok industri. Bantuan kemudian berkurang secara bertahap ketika pendapatan keluarga meningkat.
Pemerintah daerah perlu diberi target bukan hanya menurunkan persentase kemiskinan, tetapi juga jumlah keluarga yang berhasil naik kelas secara berkelanjutan. Kepala daerah, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, dinas koperasi dan UMKM tidak boleh bekerja dalam silo masing-masing. Satu keluarga miskin harus dipandang sebagai satu unit intervensi pemerintah. Bila kepala keluarganya menganggur, carikan keterampilan dan pekerjaan. Bila istrinya mempunyai usaha makanan, bantu sertifikasi, pembiayaan, kemasan dan pasar. Bila anaknya berprestasi, pastikan sekolahnya tidak terputus. Dengan demikian negara menyerang kemiskinan dari seluruh sisinya sekaligus.
Dunia usaha harus masuk ke dalam skema tersebut. Pemerintah tidak mungkin menciptakan ratusan juta pekerjaan produktif sendirian. Bank Dunia dalam laporan terbaru mengenai pertumbuhan dan pekerjaan Indonesia menegaskan bahwa perjalanan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi membutuhkan pertumbuhan yang lebih produktif dan lebih banyak menciptakan pekerjaan berkualitas. Hambatan regulasi, keterampilan, kompetisi, pembiayaan dan penyebaran teknologi perlu dibenahi agar swasta mampu menciptakan pekerjaan dengan produktivitas dan upah lebih tinggi.
Di sinilah gotong royong memperoleh makna modern. Gotong royong bukan seribu orang kaya bergantian memberi sebungkus nasi kepada seorang miskin selama seribu hari. Gotong royong adalah seribu kekuatan—pemerintah, pengusaha, lembaga pendidikan, perbankan, masyarakat dan keluarga bersama-sama membuat orang tersebut tidak perlu lagi meminta nasi pada hari ke-1.001.
Ukuran keberhasilan pembangunan akhirnya sederhana. Bukan seberapa banyak bantuan yang mampu dibagikan pemerintah, melainkan seberapa banyak manusia yang tidak lagi membutuhkan bantuan pemerintah. Bukan berapa juta penerima bansos yang dimiliki sebuah negara, melainkan berapa juta penerima bansos yang berhasil naik kelas menjadi pekerja produktif, pengusaha, penabung, pembayar pajak, dan suatu hari bahkan mampu membantu orang lain.
Kemiskinan memang membutuhkan belas kasih, tetapi belas kasih saja tidak cukup. Ia membutuhkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keterampilan, modal, aset, pasar, perlindungan sosial dan kesempatan. Orang yang lapar hari ini tetap harus diberi ikan. Tetapi tugas negara tidak boleh berhenti di sana. Besok berikan mata kail, ajarkan cara menangkap ikan, bukakan jalan menuju sungai dan pastikan sungainya memang memiliki ikan.
Sebab tujuan pembangunan bukan membuat orang miskin lebih nyaman dalam kemiskinan. Tujuan pembangunan adalah membuat mereka keluar dari kemiskinan dengan martabatnya sendiri.
Itulah sebabnya seribu orang kaya bisa gagal menyejahterakan satu orang miskin. Bukan karena mereka kurang memberi, tetapi karena yang diberikan tidak pernah mengubah kemampuan orang yang menerima.
