Peter Gontha: Indonesia Negara Kaya, Tapi Rakyatnya Masih Tetap Miskin

JAKARTA, Investortrust.id – Pengusaha senior Peter F. Gontha menilai Indonesia masih menyimpan paradoks besar: negara ini kaya, tetapi mayoritas rakyatnya belum menikmati kemakmuran yang sepadan. Penyebab utama adalah reformasi politik dan ekonomi yang tidak diiringi oleh reformasi hukum. Kelemahan regulasi dan kepastian hukum menjadi masalah utama yang harus segera diatasi jika Indonesia hendak menjadi negara maju.

Hal itu disampaikan Peter saat peluncuran dan bedah bukunya berjudul "Perjalanan: dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga Indonesia Masa Kini" di The Plaza, IDN HQ, Menara Global, Jakarta, Selasa (01/07/2026). Ini sekadar diskusi awal untuk mendapatkan masukan dari para pelaku sejarah dan pakar berbagai disiplin ilmu. “Saran berbagai pihak akan menjadi masukan untuk perbaikan buku yang akan diterbitkan bulan Agustus 2026,” ujar pria berusia 78 tahun yang dikenal luas sebagai manusia multi-talenta.

Perjalanan hidupnya mencerminkan perpaduan kerja keras, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan beradaptasi di berbagai bidang, mulai dari bisnis, perbankan internasional, media, musik, hingga diplomasi.

Putra pasangan V. Willem Gontha dan Alice ini memulai karier dari titik paling bawah. Saat menempuh pendidikan di Belanda, ia membiayai hidupnya dengan berbagai pekerjaan, mulai dari sopir taksi, pelayan restoran, kelasi, hingga pembersih karat kapal. Ia juga pernah bekerja sebagai awak kapal pesiar Holland-America Line yang melayani rute trans-Atlantik, sebelum memperoleh beasiswa dari Shell untuk belajar akuntansi di Praehap Institute, Belanda.

Karier profesionalnya kemudian melesat di dunia keuangan internasional. Setelah bekerja di Citibank di New York, Peter dipercaya menjadi Vice President American Express Bank untuk kawasan Asia. Pengalaman global tersebut menjadi bekal penting ketika ia kembali ke Indonesia dan membangun berbagai perusahaan besar.

Jejaknya di dunia usaha sangat luas. Peter ikut mendirikan dan mengembangkan sejumlah perusahaan terkemuka, antara lain Plaza Indonesia Realty yang mengembangkan Grand Hyatt Jakarta, RCTI, SCTV, PT Chandra Asri Indonesia, PT Tri Polyta Indonesia, First Media, serta Indovision yang menjadi pelopor televisi berbayar di Indonesia.

Namanya semakin dikenal publik ketika tampil sebagai CEO dalam program televisi The Apprentice Indonesia pada 2005. Penampilannya yang tegas dan berwibawa membuatnya dijuluki “Donald Trump Indonesia”, mengikuti konsep acara yang dipopulerkan oleh Donald Trump. Sebelumnya, pada pertengahan 1990-an, Peter juga pernah dijuluki “Rupert Murdoch Muda Indonesia” berkat kiprahnya membangun industri media nasional.

Di luar dunia bisnis, Peter memiliki kecintaan mendalam terhadap musik jazz. Berbekal kecintaan yang telah tumbuh sejak usia delapan tahun, ia menggagas Jakarta International Java Jazz Festival yang kini dikenal sebagai salah satu festival jazz terbesar di dunia. Minat tersebut diwarisi dari ayahnya yang merupakan pemimpin kelompok musik jazz di Shell Surabaya, tempat sejumlah legenda jazz Indonesia pernah bergabung.

Pengabdian Peter kepada negara juga berlanjut di jalur diplomasi. Pada 15 Oktober 2014, ia dilantik oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia, menambah daftar panjang pengabdiannya setelah sukses di dunia bisnis dan media.

Lahir di Semarang 4 Mei 1948 dari keluarga keturunan Minahasa, Peter menikah dengan Purnama Purba dan dikaruniai dua anak serta lima cucu. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa kesuksesan tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk terus belajar. Dari seorang pekerja kasar di luar negeri hingga menjadi pengusaha, tokoh media, promotor musik internasional, dan diplomat, Peter menjadi salah satu contoh nyata bahwa talenta akan berkembang apabila dipadukan dengan ketekunan dan integritas.

Kesaksian Pribadi

Peter mengatakan, pilihan warna hitam pada sampul bukunya bukan tanpa alasan. Warna itu mencerminkan kegelisahannya atas perjalanan panjang Indonesia yang belum sepenuhnya berhasil mengubah kekayaan nasional menjadi kesejahteraan rakyat. “Negaranya kaya, tapi rakyatnya masih miskin. Mayoritas rakyat kita masih miskin,” ujar Peter pada diskusi yang, antara lain, dihadiri mantan Gubernur Bank Indonesia dan Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan putra-putri sejumlah menteri Orde Baru.

Menurut Peter, buku tersebut bukan dimaksudkan sebagai buku sejarah akademis, melainkan catatan kesaksian pribadi seorang warga negara yang beruntung menyaksikan perjalanan bangsanya dari dekat selama lebih dari 70 tahun. Lahir pada 1948, Peter menulis pengalaman dan pengamatannya sejak 1956 hingga 2024.

Ia mengenang masa kecilnya pada periode 1956–1965 ketika rakyat harus mengantre beras, sandang, minyak, hingga bensin. Saat itu, kata Peter, masyarakat hanya boleh membeli beras dalam jumlah terbatas, kain dibatasi per keluarga, dan antrean bensin bisa mencapai satu kilometer.

Dari pengalaman itu, Peter ingin mengajak publik memahami akar persoalan ekonomi Indonesia. Menurut dia, terlalu banyak informasi beredar mengenai kondisi ekonomi dunia, Asia, dan Indonesia, tetapi tidak banyak yang benar-benar memahami asal-muasal mengapa ekonomi Indonesia berada pada keadaan seperti sekarang.

Peter juga menyoroti fase awal kemerdekaan ketika Indonesia memiliki semangat besar, tetapi belum memiliki administrator, birokrat, dan pelaku ekonomi nasional yang cukup kuat untuk mengelola negara modern. Setelah Belanda pergi, banyak struktur ekonomi masih bertumpu pada warisan kolonial.

Ia menyebut sejumlah perusahaan besar nasional saat ini memiliki akar sejarah dari perusahaan-perusahaan Belanda yang kemudian dinasionalisasi. Dari sektor perbankan, pelayaran, energi, transportasi, konstruksi, perkebunan, hingga minyak dan gas, banyak institusi ekonomi Indonesia lahir dari proses panjang pengambilalihan aset kolonial.

Namun, Peter menilai nasionalisasi tidak otomatis membuat Indonesia kuat. Nasionalisme tanpa kemampuan manajerial, teknologi, dan administrasi yang memadai justru membuat banyak aset strategis tidak dapat dikelola secara optimal. Pada masa itu, Indonesia memiliki semangat besar, tetapi belum cukup siap secara kelembagaan.

Peter juga mengulas bagaimana diplomasi Presiden Soekarno memainkan peran penting dalam perjuangan Irian Barat. Menurut dia, Soekarno memiliki kemampuan diplomasi luar biasa dengan memanfaatkan rivalitas kekuatan besar pada masa Perang Dingin. Namun pada saat yang sama, ekonomi domestik menghadapi tekanan berat, termasuk hiperinflasi, kelangkaan barang, dan ketergantungan pada pembiayaan luar negeri.

Dalam pandangannya, perjalanan Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga masa kini menunjukkan satu pelajaran penting: kekayaan alam tidak cukup untuk menjadikan sebuah bangsa makmur. Yang lebih menentukan adalah kualitas kepemimpinan, kemampuan membaca perubahan, kecakapan mengelola negara, serta keberanian membangun industri dan sumber daya manusia.

Peluncuran buku tersebut menjadi ruang refleksi tentang perjalanan panjang ekonomi-politik Indonesia. Peter tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tetapi juga mengingatkan agar bangsa ini tidak terus mengulang kesalahan yang sama.

Pesan utamanya jelas: Indonesia tidak boleh berhenti sebagai negara kaya sumber daya. Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengubah kekayaan itu menjadi produktivitas, teknologi, industri, dan kesejahteraan rakyat.

“Buku ini adalah catatan seorang warga negara,” kata Peter. Sebuah catatan yang tidak sekadar mengenang sejarah, tetapi menggugat masa kini: mengapa negeri sekaya Indonesia belum sepenuhnya mampu menyejahterakan rakyatnya sendiri.