Temui Bos Roblox di AS, Menkomdigi Bahas Aturan PP Tunas

JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, menemui Co-Founder sekaligus CEO Roblox, David Baszucki di Silicon Valley, Amerika Serikat. Pertemuan itu membahas kewajiban Roblox memenuhi aturan Indonesia, khususnya pelindungan anak melalui PP Tunas.

Meutya menegaskan penerapan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak harus diwujudkan dalam langkah konkret. Pemerintah mengapresiasi fitur facial age estimation, pembatasan komunikasi anak, Roblox Kids, dan Roblox Select.

Pemerintah meminta Roblox memperkuat verifikasi usia dan pembatasan interaksi anak dengan orang yang tidak dikenal. Roblox juga diminta mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform serta mendeteksi perilaku berisiko sejak dini.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” ujar Meutya dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Meutya juga menekankan penerapan prinsip safety-by-design dalam pengembangan produk Roblox. Artinya, aspek keamanan anak harus dibangun sejak perancangan fitur, bukan hanya ditangani setelah risiko muncul.

Baca Juga

112 Anak Terpapar Radikalisme, Kemenkomdigi dan BNPT Perketat Fitur Chat Roblox

Dalam pertemuan tersebut, Baszucki menyatakan Roblox terbuka menyesuaikan produknya dengan regulasi dan kebutuhan negara tempatnya beroperasi. “Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ujar Baszucki.

Meutya juga mendorong Roblox memperkuat kehadiran langsung di Indonesia, termasuk melalui penempatan senior leader atau pembukaan kantor di Jakarta. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah.

Roblox sebelumnya menyampaikan sedang mengevaluasi penempatan senior leader di Jakarta. Pemerintah juga meminta implementasi PP TUNAS dipantau melalui pelaporan yang rutin, terukur, dan transparan.

“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” tegas Politisi Partai Golkar itu.