Belajar dari SBY Hadapi Krisis Global 2008, Boediono: Pemerintah Harus Cepat, Rasional, dan Terkoordinasi
JAKARTA, investortrust.id — Wakil Presiden (Wapres) ke-11 RI Boediono mengungkap pelajaran penting tata kelola pemerintahan dari keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meredam dampak krisis keuangan global 2008. Dibutuhkan kecepatan mengambil keputusan, kebijakan berbasis rasionalitas, koordinasi antarlembaga, serta dukungan penuh pemegang otoritas politik dalam menghadapi situasi krisis.
Hal itu disampaikan Boediono dalam Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Baca Juga
Boediono: Pemimpin Harus Mampu Satukan Rasionalitas Kebijakan dan Otoritas Politik
Boediono mengatakan krisis 2008 bukan guncangan kecil. Bahkan, Boediono menggambarkan krisis itu sebagai gempa ekonomi dengan skala lebih besar dibandingkan krisis finansial Asia 1998. Meski demikian, dampak krisis 2008 terhadap Indonesia dapat ditekan.
“Gempanya lebih besar, tetapi karena suasana sosial-politik lebih kondusif dan cara penanganannya lebih baik, dampak akhirnya dapat diredam,” katanya.
Ketika kebangkrutan Lehman Brothers mengguncang sistem keuangan dunia dan tekanan likuiditas mulai menghantam Indonesia, pemerintah tidak menunggu keadaan memburuk. Dikatakan, pemerintahan SBY merespons perkembangan situasi ini dengan cepat.
"Atas usulan dari tim ekonominya, Presiden mengeluarkan tiga Pmperpu di bulan Oktober untuk menangani masalah tersebut,” ujar Boediono.
Keputusan politik tersebut kemudian diterjemahkan menjadi serangkaian langkah operasional di sektor perbankan, moneter, fiskal, dan sektor riil. Kebijakan dirumuskan secara teknokratis dan dikoordinasikan antarlembaga, terutama antara Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan instansi terkait. Tujuannya adalah menjaga likuiditas sekaligus mencegah kepanikan dan kejatuhan sektor perbankan seperti yang terjadi pada 1998.
Menurut Boediono, hasilnya terlihat dalam waktu relatif cepat.
“Dalam hitungan bulan indikator-indikator utama ekonomi seperti pertumbuhan PDB, kurs, suku bunga, indeks surat-surat berharga kembali menuju normal. Dan satu hal lagi, apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, Indonesia ternyata dapat bangkit lebih cepat,” katanya.
Pengalaman itu, menurut Boediono, menunjukkan tata kelola pemerintahan yang efektif bukan sekadar memiliki banyak kebijakan, tetapi memastikan keputusan yang tepat dapat dibuat pada waktu yang tepat dan dilaksanakan secara terkoordinasi. Kebijakan teknokratis membutuhkan dukungan politik, sementara otoritas politik membutuhkan pijakan kebijakan yang rasional.
“Teknokrasi dan politik harus saling mengisi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif,” tegas Boediono. Pesan tersebut menjadi pelajaran dari pemerintahan SBY yang menurutnya tetap relevan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa kini maupun masa mendatang.
Baca Juga
AHY Tegaskan 3 Agenda Perjuangan Demokrat: Ekonomi Berkeadilan, Keadilan Hukum, dan Demokrasi
Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron, Bendahara Umum Irwan Fecho, para anggota DPR, dan sejumlah pejabat lainnya.
Sarasehan HUT PD ini dimoderatori langsung Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (Brains) Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam, yang menghadirkan para pakar, antara lain Prof Greg Barton, Prof Burhanuddin Muhtadi, Yenny Wahid, Prof Hermanto Siregar, Prof Siti Zuhro, dan Prof Hikmahanto Juwana.