Perhimpunan Filantropi Indonesia Serukan Penanganan Sistemik Karhutla Usai Beban Kesehatan Tembus Rp120 Triliun

JAKARTA, Investortrust.id — Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda berbagai wilayah di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 73.425 hektare hutan dan lahan terbakar di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. PFI menilai karhutla telah menjadi persoalan serius yang mengarah pada ancaman krisis kemanusiaan sehingga membutuhkan penanganan sistemik serta reformasi kebijakan berkelanjutan.

Anggota Dewan Pakar PFI sekaligus CEO The Landscape Group, Agus Sari, menyayangkan diabaikannya peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi "Super El Nino" atau El Nino Kuat. BMKG telah mengingatkan bahwa kondisi El Nino yang menguat dapat menekan curah hujan, meningkatkan kekeringan, memperluas hotspot, serta meningkatkan risiko karhutla. Efek El Nino ini baru dimulai dan belum mencapai puncaknya, sehingga suhu diperkirakan makin panas, kekeringan makin meluas, dan ancaman karhutla makin meningkat.

“Early warning system harusnya bukan sekadar pengumuman, tetapi mencakup protokol lengkap mitigasi dan penanggulangannya, dari pusat sampai desa. Apalagi saat ini efek El Nino baru mulai dan belum mencapai puncaknya. Suhu akan makin panas. kekeringan makin meluas dan ancaman kebakaran hutan dan lahan makin meningkat”. kata Agus dikutip Rabu (26/8/2026).

Laporan Landscape Advisory yang dirilis 21 Agustus 2026 mengungkapkan peran sentral gambut dalam bencana ini, di mana dari total jejak hotspots mingguan, sekitar 81.759 hektare berada di wilayah gambut. Dalam satu minggu, 1,66 persen gambut terbakar dibanding 0,71 persen tanah mineral, atau sekitar 2,3 kali lebih tinggi dan diperkirakan menyumbang sebagian besar emisi, terutama di lanskap gambut Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang telah mengalami drainase.

Atas dasar kondisi tersebut, Agus menegaskan prioritas tindakan harus diarahkan pada pemadaman cepat, pembangunan sekat kanal, patroli berkelanjutan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor mengingat puncak musim kemarau belum dilalui. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa setengah dari hotspot berada di area konsesi. Dari total jumlah hotspots pada semua tingkat kepercayaan mingguan, 21,7% merupakan konsesi perkebunan kelapa sawit, 11,7% konsesi HTI pulpwood, 10,0% konsesi logging, dan 6,6% sisanya merupakan klaim tumpang tindih.

Agus menyatakan bahwa semua pemegang konsesi harus bertanggung jawab dengan ikut memadamkan api serta mengatasi dampak sosial dan ekonominya. Para pemegang izin harus diaudit kesiapannya dalam menanggulangi kebakaran di dalam wilayah konsesi masing-masing. Pihak yang tidak siap perlu diberikan waktu untuk memperbaiki diri, namun bila tidak menunjukkan perbaikan yang cukup, hak atas konsesinya harus dicabut secara tegas.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus PFI, Rizal Algamar, menyoroti besarnya dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Mengutip data pemodelan ekonomi Landscape Advisory, beban kesehatan masyarakat akibat kabut asap diidentifikasi sebagai saluran dampak tidak langsung (indirect channel) yang paling besar. Biaya yang timbul dari gangguan kesehatan, seperti rawat jalan, perawatan, dan hilangnya produktivitas akibat paparan asap, tercatat jauh melampaui kerugian dari nilai lahan atau hutan yang terbakar.

Rizal memaparkan bahwa beban biaya kesehatan tersebut mendekati 0,40 persen dari PDB pada skenario intensitas Super El Nino. Angka ini setara dengan Rp120 triliun lebih atau hampir separuh dari target pertumbuhan ekonomi tahunan. Dampak ini bersifat merambat (multiplier effect) yang mengganggu berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk sektor pendidikan, transportasi, hingga pendapatan masyarakat luas.

Mengacu pada data-data tersebut, PFI mendorong pemerintah dan perusahaan pemegang konsesi untuk menyegerakan mobilisasi darurat alat berat dan pompa air demi pembasahan gambut di seluruh titik api. Pemerintah juga didesak segera mengalokasikan anggaran khusus darurat kesehatan untuk penyediaan masker N95, pembuatan ruang udara bersih di sekolah dan puskesmas, serta perlindungan bagi kelompok rentan. PFI mengingatkan bahwa setiap hari penundaan aksi akan membakar miliaran rupiah PDB bersamaan dengan rusaknya paru-paru masyarakat di lokasi bencana.

Guna merespons kondisi mendesak ini, PFI menyerukan kepada seluruh anggota, lembaga filantropi, dan mitra untuk mengonsolidasikan respons darurat karhutla sebagai agenda kemanusiaan yang terkoordinasi dan terukur. Sebagai penggerak emergency response, PFI memastikan dukungan bergerak cepat melalui koordinator klaster dan jejaring anggota di lapangan agar identifikasi kebutuhan, penentuan titik distribusi, serta penyaluran bantuan segera menjangkau masyarakat terdampak di wilayah rawan seperti Kalimantan, Papua, Sumatra, dan lokasi lainnya.

Konsolidasi respons kemanusiaan ini dijalankan PFI bersama Klaster Filantropi Kemanusiaan dan Pembangunan, seperti Dompet Dhuafa, Human Initiative, Insan Bumi Mandiri, Kitabisa, Rumah Zakat, Wahana Visi Indonesia, serta anggota lainnya. Fokus gerakan meliputi pemetaan kebutuhan, dukungan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta penyaluran bantuan melalui jejaring yang memiliki kapasitas dan kehadiran di lapangan. Seluruh pemangku kepentingan diajak memprioritaskan bantuan kesehatan dan perlindungan dari paparan asap bagi warga terdampak.

Baca Juga

Prabowo Harap Karhutla Sumatra-Kalimantan Tuntas dalam 1-2 Pekan

Dukungan Logistik yang dihimpun mencakup masker N95 atau KN95 untuk anak dan dewasa, tetes mata, obat-obatan dasar melalui mitra kesehatan, oksimeter denyut, nebulizer, oksigen portabel, vitamin, air minum, dan air purifier. Bantuan tersebut diarahkan kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit pernapasan, pekerja luar ruang, dan relawan. Bantuan juga diprioritaskan bagi tim pemadam api berupa alat pelindung diri tahan api, pompa air portable, selang pembasahan lahan gambut, serta peralatan pendukung lainnya.

PFI turut mendorong pembentukan ruang udara bersih di sekolah, puskesmas, balai desa, rumah ibadah, dan tempat pengungsian melalui penyediaan air purifier dengan filter sesuai, ventilasi terkontrol, sumber listrik cadangan, air minum, serta pemantauan kualitas udara. Kolaborasi antarlembaga filantropi di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan lingkungan diperlukan untuk mendukung klinik bergerak, skrining gejala pernapasan, rujukan pasien, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga pemantauan penyakit akibat asap dengan tetap memprioritaskan kelompok paling rentan berdasarkan asesmen tenaga kesehatan.

Dalam jangka menengah dan panjang, PFI menyerukan agar aksi filantropi tidak berhenti pada bantuan darurat semata, melainkan turut memperkuat langkah strategis dan sistemik. Lembaga filantropi dapat berperan sebagai de-risker dan evidence-builder melalui pengembangan pooled fund bertahap untuk mendukung organisasi lokal di wilayah rawan karhutla. Dukungan tersebut dapat mencakup kegiatan patroli masyarakat, pemantauan titik api, pemeliharaan sekat kanal, penerapan pembukaan lahan tanpa bakar, hingga perlindungan komunitas dan relawan.

Sebagai penutup, Rizal menegaskan bahwa lembaga filantropi juga dapat menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan mekanisme koordinasi, pemantauan, serta pembelajaran bersama. Langkah ini penting dilakukan agar respons terhadap bencana karhutla dapat menjadi sebuah gerakan cepat bersama dan tidak sekadar menjadi ritual tahunan yang terus berulang.