Organisasi Filantropi Ingatkan Kelelahan Bencana dan Serukan Transformasi Filantropi

JAKARTA, Investortrust.id -- Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) memperingatkan ancaman disaster fatigue atau kelelahan bencana yang dapat memengaruhi keberlanjutan solidatitas publik di tengah maraknya bencana beruntun di Indonesia sepanjang Agustus hingga September 2026.

Bencana majemuk yang terjadi secara bersamaan dan beragam dinilai tidak lagi dapat ditangani menggunakan pendekatan konvensional yang dirancang untuk bencana tunggal.

Rangkaian krisis ini diawali Gempa Flores pada 15 Agustus 2026 yang kemudian disusul oleh letusan tiga gunung berapi, yakni Gunung Ibu di Maluku Utara, Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur, dan Semeru di Jawa Timur. Kebakaran hutan dan lahan sepanjang Agustus hingga September turut menambah kompleksitas situasi, bersamaan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau sejak 4 September 2026 yang memicu krisis kesehatan serius.

Selain itu, masyarakat harus bersiap menghadapi ancaman gagal panen, krisis air bersih, gangguan energi, serta peningkatan risiko penyakit akibat dampak El Nino Kuat yang diproyeksikan berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027.

Sekretaris Badan Pengurus PFI Irvan Nugraha menilai rentetan peristiwa tersebut mengarah pada bencana majemuk atau compound disasters, di mana bencana terjadi secara simultan dan berurutan dengan karakteristik berbeda yang saling memperparah dampak.

Sayangnya, laporan penelitian Center for Disaster Philanthropy (CDP) mengungkapkan bahwa lembaga filantropi dan organisasi kemanusiaan masih cenderung merespons bencana majemuk seperti bencana tunggal, yang memicu fenomena kelelahan bencana. Kelelahan bencana merupakan kondisi kelelahan fisik, mental, emosional, dan finansial yang dialami masyarakat, donatur, relawan, serta pegiat sosial akibat krisis berulang dan paparan berita meresahkan.

Baca Juga

Dana Abadi UI Dekati Rp 1 Triliun, Filantropi Triputra Diabadikan di Makara Art Center

“Tekanan kumulatif ini bisa menurunkan empati publik, menguras sumber daya filantropi, dan mengalihkan perhatian dari bencana yang kurang terliput media. Kelelahan bencana menciptakan pola dukungan dan pendanaan yang reaktif dan jangka pendek. Donasi dan bantuan umumnya mengalir deras pada dua minggu pertama setelah bencana, tetapi mulai surut pada minggu ketiga, dan mulai menghilang untuk bencana yang terjadi dalam dua bulan setelah bencana besar sebelumnya,” jelas Irvan dikutip Sabtu (19/9/2026).

Guna mengatasi kelelahan bencana tersebut, PFI merekomendasikan tiga langkah strategis mencakup diversifikasi narasi dan kanal donasi, penguatan komunikasi berbasis data dan cerita dampak jangka panjang, serta pengembangan program donasi berkelanjutan (recurring giving). Di sisi lain, organisasi filantropi juga perlu membangun resiliensi internal melalui pembagian peran yang jelas, rotasi relawan, dan dukungan kesehatan mental.

Sementara itu, Presiden Human Initiative sekaligus Koordinator Klaster Kemanusiaan dan Pembangunan PFI Tomy Hendrajati mengidentifikasi tiga hambatan struktural dalam penanganan bencana majemuk, yakni minimnya pendanaan untuk program kesiapsiagaan, tantangan pelokalan bantuan akibat ketimpangan kapasitas komunitas lokal dan birokrasi, serta kurang solidnya koordinasi yang dipimpin oleh otoritas.

Guna mengatasi hambatan struktural tersebut, PFI mendorong pergeseran paradigma dari respons reaktif menjadi pendekatan portofolio krisis melalui pengelolaan bencana secara terpadu.

“Organisasi filantropi tidak bisa lagi memobilisasi bantuan sebagai rangkaian kampanye terpisah, melainkan harus mengelola bencana sebagai portofolio dengan beragam jenis bantuan. Misalnya, menyediakan dukungan untuk antisipasi dan pengurangan risiko, bantuan fleksibel untuk respons cepat, serta hibah multitahun untuk pemulihan dan resiliensi. Prioritas harus ditetapkan berdasarkan penilaian skala dampak, urgensi, kerentanan, dan kapasitas lokal,” tutur Tomy.

PFI turut mendorong adopsi Model Respon Adaptif untuk Bencana Siklis dan Kompleks (MARCCD) yang mengidentifikasi tahap antisipasi, dampak, adaptasi, dan pemulihan secara non-linear, dengan menekankan pengukuran beban stres kumulatif serta tindakan antisipatif sebelum puncak bencana terjadi.

Tomy juga menekankan pentingnya penguatan pooled fund sebagai instrumen kunci pelokalan bantuan kemanusiaan yang mampu menyalurkan dana secara fleksibel kepada aktor lokal.

“Namun, perlu dipastikan tata kelolanya harus transparan, melibatkan organisasi lokal, menyediakan hibah fleksibel, serta menyederhanakan pelaporan. Tanpa skema tersebut, pooled fund hanya akan mengulang kesalahan pengelolaan bantuan yang sifatnya top-down, eksklusif, dan tidak setara,” cetusnya.