Maruarar: Sudah Bagus, Jaksa Agung Duduk Berdekatan dengan Kapolri

BATANG, Investortrust.id – Suasana resmi dalam acara akad massal kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mendadak pecah oleh tepuk tangan dan gelak tawa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang tengah menyampaikan kata sambutan, menyoroti posisi duduk Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang duduk berdekatan.

“Sudah bagus, Pak. Jaksa Agung sama Kapolri duduknya sudah dekat-dekat. Sesuai arahan Bapak. Paten,” ujar Maruarar di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (30/7/2026).

Sapaan spontan itu langsung mengundang tepuk tangan seru dari para menteri, kepala lembaga, pengembang, pimpinan perbankan, kepala daerah, dan masyarakat yang memenuhi lokasi acara. Maruarar bahkan meminta para pengembang memberikan tepuk tangan lebih keras.

“Coba para pengembang tepuk tangan dulu kalau Jaksa Agung sama Kapolri duduk berdekatan. Yang keras tepuk tangannya. Bagus, ya,” katanya, disambut tawa para hadirin. Gurauan tersebut tidak berhenti sebagai selingan. Di balik kalimat ringan itu tersimpan pesan mengenai pentingnya kekompakan aparat penegak hukum, pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga

Maruarar: Berkat Semangat Gotong Royong, Setahun Terakhir, Akad Kredit Massal Capai 138.740 Unit KPR

Gurauan Menteri Ara, sapaan Maruarar Sirait tentang Jaksa Agung dan Kapolri yang duduk berdekatan tidak berhenti pada sambutan pembuka. Presiden Prabowo Subianto ikut meneruskan candaan tersebut ketika menyampaikan pidato dalam acara akad massal KPR rumah subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Saat menyapa para anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara yang hadir, Presiden sempat mengulang penyebutan Jaksa Agung dan Kapolri. “Para menteri koordinator, para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI. Saya ulangi, ya: Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan, baru Panglima TNI,” ujar Prabowo.

Ucapan itu langsung menghidupkan suasana acara yang sebelumnya berlangsung formal. Presiden seperti sengaja meneruskan gurauan Maruarar yang lebih dahulu mengomentari posisi duduk Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Maruarar menjadikan sambutannya sebagai panggung untuk menunjukkan bahwa pembangunan rumah rakyat bukan pekerjaan satu kementerian. Di hadapan Presiden, ia menyebut dan mengapresiasi hampir seluruh unsur yang ikut membangun ekosistem perumahan.

Baca Juga

Dialog Hangat Prabowo dengan Penerima Manfaat KPR Subsidi dari Aceh hingga Maluku

Di barisan depan hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Selain itu, hadir Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Maruarar secara khusus berterima kasih kepada Teddy yang menurutnya, terus memeriksa kesiapan acara hingga detail terakhir. Jadwal kegiatan bahkan sempat dimajukan dari pukul 15.00 menjadi pukul 13.30. Perubahan mendadak itu, kata Maruarar, dapat dilaksanakan karena seluruh jajaran Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, pemerintah daerah, dan panitia bekerja dalam satu komando.

“Baru jam enam, semuanya sudah siap, Pak. Satu komando. Walaupun baru diberi tahu sore, kita siap,” katanya.

Baca Juga

Dialog Hangat Prabowo dengan Penerima Manfaat KPR Subsidi dari Aceh hingga Maluku

Menteri Ara juga memberikan penghargaan kepada Bahlil Lahadalia. Menurut Maruarar, Bahlil ikut mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk pembangunan dan perbaikan rumah rakyat.

“Kalau soal tekan-menekan, jago sekali dia, Pak. Tetapi untuk rakyat,” kata Maruarar, kembali disambut tawa dan tepuk tangan. Kalimat itu menggambarkan pendekatan yang terus digaungkan Maruarar: perusahaan besar tidak boleh hanya mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus ikut membagikan manfaat tersebut kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Maruarar mengatakan sudah bagus apabila Jaksa Agung dan Kapolri duduk berdekatan. Ia bahkan meminta para pengembang memberikan tepuk tangan kepada kedua pimpinan lembaga penegak hukum tersebut.

Prabowo kemudian memperluas candaan itu hingga ke jajaran aparat di daerah. Ketika menyapa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Tengah, Presiden melihat Kapolda dan pejabat kejaksaan duduk berdampingan.

“Nah, itu benar itu. Kapolda dan jaksa duduk dekat-dekatan. Jadi enak begitu, ya, sejuk, semua senang,” katanya.

Di balik nada bercanda, ucapan tersebut membawa pesan mengenai pentingnya kekompakan di antara aparat penegak hukum. Kepolisian dan kejaksaan merupakan dua institusi yang mempunyai posisi penting dalam menjaga kepastian hukum, ketertiban, dan keamanan, termasuk dalam pelaksanaan proyek pembangunan perumahan.

Kolaborasi

Bagi Maruarar, pembangunan perumahan rakyat tidak mungkin dijalankan oleh satu kementerian atau satu institusi saja. Program itu membutuhkan kerja bersama dalam satu komando.

Kehangatan yang tercipta di panggung mencerminkan semangat besar di balik penyelenggaraan akad massal 62.710 unit KPR bersubsidi. Program tersebut melibatkan masyarakat dari 36 provinsi dan berlangsung secara hibrida di 165 titik. Sebanyak 200 debitur hadir langsung di Batang, sedangkan puluhan ribu penerima manfaat lainnya mengikuti acara secara daring dari berbagai daerah.

Para penerima rumah berasal dari beragam profesi dan latar belakang ekonomi. Mereka antara lain asisten rumah tangga, buruh, guru, pengemudi ojek daring, pedagang kecil, wartawan, serta pekerja sektor informal. Dalam dialog langsung bersama Presiden, penerima manfaat dari Jayapura, Banda Aceh, Kupang, Tomohon, hingga Kota Tual menceritakan bagaimana rumah subsidi memberikan kesempatan kepada mereka untuk memiliki hunian pertama dengan cicilan terjangkau.

Maruarar menjelaskan, keberhasilan pembangunan dan pembiayaan 62.710 rumah tersebut merupakan hasil kerja sebuah ekosistem besar. Presiden Prabowo menjadi pengarah utama dengan menetapkan kebijakan yang membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak. Pemerintah menjaga suku bunga KPR subsidi tetap sebesar 5%, uang muka sekitar 1%, serta menyediakan tenor pinjaman yang lebih fleksibel.

Pemerintah juga membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB serta persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar biaya awal pembelian rumah tidak lagi menjadi penghalang bagi rakyat.

“Bapak Presiden pertama yang menggratiskan PBG dan BPHTB bagi rakyat,” ujar Maruarar. BP Tapera memegang peranan penting dalam menyiapkan data penerima dan mengoordinasikan pelaksanaan akad. Setiap debitur telah didata secara terperinci berdasarkan nama, alamat, pekerjaan, bank penyalur, besaran cicilan, dan jangka waktu pinjaman. Validasi tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pembiayaan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Maruarar memberikan apresiasi kepada Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan seluruh jajarannya. Akad massal di Batang menjadi penyelenggaraan ketiga setelah program serupa untuk 26.000 unit di Cileungsi, Kabupaten Bogor, dan 50.030 unit di Serang, Banten.

“Sudah sukses tiga kali. Pertama 26.000 di Bogor, kedua 50.000 di Serang, dan hari ini 62.000 lebih. Terima kasih buat Tapera,” katanya.

Perbankan juga menjadi tulang punggung penyaluran pembiayaan. Bank Tabungan Negara tercatat sebagai penyalur terbesar rumah subsidi, sementara Bank Rakyat Indonesia menjadi salah satu penggerak utama Kredit Usaha Rakyat Perumahan. BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, bank pembangunan daerah, serta sejumlah bank swasta turut memperluas jangkauan pembiayaan kepada masyarakat.

Maruarar menyebut dukungan perbankan tidak hanya membantu masyarakat membeli rumah, tetapi juga menggerakkan sisi pasokan. Kredit disalurkan kepada pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai industri perumahan.

Kontribusi para pengembang juga sangat besar karena rumah subsidi tidak dipasarkan hanya berdasarkan gambar atau rencana. Pengembang harus terlebih dahulu menyediakan lahan, membangun rumah, menyiapkan infrastruktur dasar, dan menanggung risiko pembiayaan sebelum unit dapat dijual kepada masyarakat.

“Mereka kerja dulu, modal dulu, rumahnya jadi dulu, baru dijual. Tidak jual gambar,” kata Maruarar.

Asosiasi pengembang seperti Realestat Indonesia, Apersi, Himpera, Asprumnas, dan Apernas turut mengonsolidasikan anggotanya untuk mempercepat pembangunan. Dalam pelaksanaan program rumah subsidi, REI memberikan kontribusi pembangunan terbesar sebanyak 49.709 unit, disusul Apersi 34.231 unit dan Himpera 16.113 unit.

Menurut Maruarar, pemerintah juga sengaja memberikan ruang lebih besar kepada pengusaha daerah. Lokasi pelaksanaan akad massal dipilih sekaligus untuk menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tumbuh dari bawah dapat menjadi pengembang sukses dan ikut menjalankan agenda nasional.

Ia mencontohkan pengembang di Cileungsi yang sebelumnya bekerja sebagai office boy, pengembang di Serang yang pernah menjadi pengemudi ojek, serta pengembang di Batang yang mengawali karier sebagai tenaga penjualan. Mereka kini berkembang menjadi pengusaha perumahan yang membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah.

“Seperti arahan Bapak Presiden, ekonomi harus terdistribusi, jangan hanya berada dalam satu kelompok. Kami berusaha menjalankan itu dengan sungguh-sungguh agar pengusaha daerah berkembang, maju, dan sukses,” ujarnya.

Pemerintah daerah berperan menyediakan dukungan perizinan, infrastruktur, dan pembebasan biaya PBG serta BPHTB. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Batang Faiz Kurniawan, serta para kepala daerah lainnya mendapat apresiasi karena mempercepat persiapan lokasi dan pelaksanaan akad.

Otoritas Jasa Keuangan ikut membuka ruang kebijakan agar calon penerima rumah subsidi tidak terhambat oleh mekanisme penilaian kredit yang terlalu kaku. Maruarar mengatakan, pemerintah dan asosiasi pengembang beberapa kali berdiskusi dengan OJK agar masyarakat yang layak memperoleh kesempatan lebih besar untuk mengakses pembiayaan.

Sementara itu, BPS memberikan basis data mengenai kemiskinan, kebutuhan rumah, dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS yang disampaikan Maruarar, sektor perumahan menyerap sekitar 8,657 juta tenaga kerja selama periode Februari 2025 hingga Februari 2026. Dampak ekonominya menjalar ke industri semen, baja, genteng, keramik, furnitur, jasa konstruksi, transportasi, hingga toko bahan bangunan.

Dunia usaha nasional turut memberikan kontribusi melalui hibah lahan dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Grup Lippo melalui James Riady, misalnya, memberikan hibah lahan seluas 30 hektare untuk pengembangan rumah susun di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Astra juga mendukung pembangunan 3.250 rumah, termasuk sekitar 2.000 unit rumah susun. Yayasan Buddha Tzu Chi berkontribusi terhadap pembangunan sekitar 5.500 rumah.

Maruarar menggambarkan perubahan sikap dunia usaha tersebut dengan permainan kata yang kembali mengundang tepuk tangan.

“Sekarang para pengusaha tidak lagi serakahnomics, tetapi berbaginomics. Di zaman Bapak Presiden, pengusaha ikut berbagi untuk rakyat,” ujarnya.

Kerja bersama itulah yang oleh Presiden Prabowo disebut sebagai semangat Indonesia Incorporated: yang besar membantu yang kecil, sementara yang kecil bekerja keras agar semakin produktif. Pemerintah, perbankan, pengembang, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan dunia usaha bergerak sebagai satu tim untuk menghadirkan rumah bagi rakyat.

Menurut Presiden, kunci keberhasilan program perumahan adalah kerja sama, saling percaya, dan keberanian mencari terobosan. Pemerintah akan melanjutkan skema yang telah terbukti berhasil sembari mempelajari inovasi pembangunan rumah dari berbagai negara.

“Kita harus menjadi satu tim, satu kesebelasan. Kuncinya adalah kerja sama. Kita semua berada dalam satu kapal besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Prabowo.

Baca Juga

Dialog Hangat Prabowo dengan Penerima Manfaat KPR Subsidi dari Aceh hingga Maluku

Di Batang, pesan besar itu justru memperoleh bentuknya melalui sebuah sapaan sederhana. Ketika Jaksa Agung dan Kapolri duduk berdekatan, Maruarar melihat lebih dari sekadar susunan kursi. Ia melihat simbol bahwa program rakyat hanya bisa dipercepat ketika seluruh kekuatan negara duduk bersama, saling mendukung, dan bergerak menuju tujuan yang sama.

Sebab, 62.710 rumah tersebut tidak hanya dibangun dari semen, baja, dan genteng. Di dalamnya terdapat kebijakan Presiden, keberanian pengembang mengambil risiko, dukungan pembiayaan bank, ketelitian BP Tapera, kelincahan pemerintah daerah, pengawasan aparat, kontribusi dunia usaha, serta harapan puluhan ribu keluarga Indonesia untuk akhirnya memiliki rumah sendiri.