Demi Layanan Haji 2027, DPR Setujui Transfer Uang Muka Rp 4 Triliun ke Arab Saudi

JAKARTA, investortrust.id — Komisi VIII DPR akhirnya memberikan lampu hijau kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk mentransfer dana uang muka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebesar 858.743.189,64 riyal Arab Saudi atau setara dengan Rp 4 triliun.

Keputusan ini diambil setelah melalui dinamika rapat kerja yang cukup alot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/7/2026). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mengamankan paket layanan dasar (masyair) bagi calon jamaah haji asal Indonesia.

Meskipun menyetujui, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang memberikan catatan tebal. Kemenhaj diwajibkan mengantongi transparansi dokumen tanda bayar beserta rincian kebutuhan layanan dari otoritas Arab Saudi. Langkah ini dinilai krusial agar proses transaksi bernilai triliunan rupiah tersebut akuntabel dan terhindar dari jerat hukum di masa depan.

Baca Juga

DPR Peringatkan Pemerintah: Jangan Cairkan Uang Muka Haji Rp4 Triliun Tanpa Dokumen Resmi

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan pelunasan uang muka ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan modal diplomasi yang sangat vital.

Menurutnya, posisi tawar Indonesia di hadapan penyedia layanan domestik Arab Saudi (Munasik/Syariqah) akan jauh lebih kuat jika kewajiban finansial awal telah dituntaskan.

"Kalau kita belum bayar, 'kamu belum bayar ngapain kamu ribut?', kira-kira seperti itu. Ini juga salah satu pertimbangan kami untuk berusaha membayar lebih dahulu," ujar Irfan di hadapan anggota dewan.

Baca Juga

Kemenhaj Usulkan Uang Muka Rp4 Triliun untuk Amankan Paket Haji 2027

Tanpa adanya realisasi pembayaran di awal, ruang bagi Indonesia untuk mengajukan komplain atau keberatan atas kualitas layanan di lapangan akan menjadi sangat terbatas akibat regulasi ketat yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Merespons kekhawatiran para anggota legislatif terkait komitmen perlindungan jamaah, Irfan membeberkan bahwa diplomasi di balik layar sering kali berlangsung dengan tensi tinggi. Ia menyebut jajarannya kerap terlibat perdebatan sengit dengan pihak *Muassasah* maupun Kementerian Haji Arab Saudi jika ada kebijakan sepihak yang berpotensi merugikan jamaah Indonesia.

"Ada beberapa tanggapan dan saran dari pimpinan maupun anggota terkait apa yang sedang dan sudah kita lakukan. Mungkin tidak banyak yang kita ekspose, bahwa kita ini beberapa kali terutama Pak Ian ini istilahnya dalam tanda petik 'berantem' dengan pihak sana itu sudah sering dilakukan," ungkap Irfan.

Ia menambahkan, komunikasi langsung secara personal melalui telepon genggam dan pesan singkat terus dilakukan secara intensif sebagai bentuk respons cepat terhadap perubahan regulasi di lapangan yang kerap berubah mendadak.

Dengan disetujuinya transfer dana awal ini, pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal proses persiapan haji 2027 secara proaktif demi menjamin keamanan, hak, serta kenyamanan maksimal bagi seluruh calon jamaah haji Indonesia.