Diselimuti Sejumlah Tantangan, Saham BUMN Karya masih Layak Dipilih?
JAKARTA, investortrust.id - Emiten konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya menunjukkan kinerja yang beragam sepanjang tahun 2024. Pola pertumbuhan tersebut diperkirakan berlanjut tahun ini, seiring tingginya tantangan akibat pemotongan anggaran pemerintah hingga peluang penurunan daya beli masyarakat.
Kiwoom Sekuritas dalam riset menunjukkan bahwa emiten BUMN Karya tahun 2025 telah mematok target yang ambisius dengan fokus pada kontrak baru dan penyelesaian proyek-proyek strategis yang penting bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Sejumlah emiten BUMN Karya tersebut terdiri atas PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). Saat ini, transaksi saham WIKA dan WSKT masih disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Baca Juga
Raih Kontrak Baru Rp 6,27 Triliun per kuartal I, PTPP Optimistis Target Tahun Ini Tercapai
“Dari sisi keuangan, emiten BUMN karya bergelut dengan arus kas yang ketat, rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi, dan tekanan bunga akibat beban utang yang besar,” tulis riset tersebut dikutip Rabu, (23/4/2025).
Sementara itu, dari sisi industri, pemotongan anggaran infrastruktur pemerintah, ketatnya persaingan harga proyek (perang tarif), serta menurunnya daya beli masyarakat turut mempersempit ruang ekspansi dan profitabilitas.
“Tantangan-tantangan ini membuat keberhasilan restrukturisasi dan efisiensi operasional menjadi krusial untuk menjaga kelangsungan dan daya saing,” ulasnya.
Sebagaimana diketahui, PTPP menargetkan kontrak baru sebesar Rp 31 triliun pada 2025, dengan fokus pada proyek infrastruktur besar dan sektor energi terbarukan. Sedangkan ADHI membidik kontrak baru sebesar Rp 27-28 triliun pada 2025, dengan fokus pada sektor transportasi dan energi. Perusahaan berharap dapat memanfaatkan peluang dari perubahan prioritas pemerintah dalam anggaran infrastruktur.
Baca Juga
Sementara WIKA telah menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029 yang menekankan pada peningkatan kemampuan teknis dan kolaborasi dengan EPC global. Fokus utama adalah pada pengembangan proyek infrastruktur strategis nasional dan sektor EPC. Lalu WSKT menargetkan pertumbuhan kinerja proyek sebesar 70% pada 2025, dengan fokus pada penyelesaian enam proyek bendungan nasional dan restrukturisasi keuangan sebagai bagian dari rencana jangka panjang perusahaan.
Apa hubungan daya beli masyarakat dengan proyek-proyek BUMN Karya?
Sekilas memang kelihatannya daya beli masyarakat lebih cocok dikaitkan dengan sektor ritel atau konsumsi. Namun, sebenarnya daya beli masyarakat tetap punya pengaruh terhadap proyek-proyek BUMN Karya, terutama dalam konteks jenis proyek tertentu dan keberlanjutan pendanaan infrastruktur secara umum.
BUMN Karya tidak hanya mengerjakan proyek pemerintah, tapi menggarap proyek properti seperti apartemen, perumahan, dan kawasan TOD (Transit-Oriented Development). “Terdapat berbagai contoh proyek hunian yang cukup sensitive terhadap daya beli masyarakat dari anak usaha ADHI (ADCP), PTPP (PP Properti), WIKA (WIKA Gedung), terutama di segmen menengah-bawah,” urainya.
Baca Juga
Wika Raup Kontrak Baru Rp 2,16 Triliun hingga Kuartal I-2025
Kemudian, efek ke pendapatan negara, jika daya beli lemah maka konsumsi rumah tangga lesu serta penerimaan pajak juga melemah, sehingga ruang fiskal pemerintah menyempit dan anggaran infrastruktur dipangkas atau diprioritaskan kontrak baru BUMN Karya dari APBN jadi lebih terbatas.
Selain itu, beberapa proyek transportasi (misalnya LRT, jalan tol, pelabuhan dibangun dengan skema availability payment atau user-based revenue. Kalau masyarakat semakin irit, penggunaan infrastruktur bisa menurun, kemudian pendapatan dari proyek juga melemah. Tak hanya itu, skema kelayakan bisnis proyek ikut goyah, sehingga minat investor/lembaga pembiayaan juga turun, proyek pun sulit berjalan akibatnya kontraktor kehilangan pekerjaan.
“Jadi, meskipun tidak sejelas pengaruhnya pada sektor konsumsi, daya beli masyarakat tetap jadi faktor tidak langsung yang bisa menekan permintaan proyek konstruksi swasta dan memengaruhi kesinambungan proyek pemerintah,” terangnya.