Tidak Anti Impor, Menperin Agus Ingin Industri Pakai Bahan Baku Dalam Negeri
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa kementerian perindustrian tidak anti-impor. Asalkan barang yang diimpor bukan bahan baku yang sudah diproduksi di dalam negeri.
“Kami ingin industri memakai bahan baku produksi dalam negeri atau bahan baku yang sudah diproduksi di Indonesia,” ucap Menperin Agus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/5/2024).
Menperin Agus mengungkapkan, industri dalam negeri memiliki peluang dan terus berkembang untuk menggarap pasar domestik. Apalagi, konsumsi beberapa barang di dalam negeri masih rendah di Indonesia.
Baca Juga
Kemenperin Ungkap Pelaku Usaha Tekstil Khawatir soal Gempuran Barang Impor
Di antaranya, konsumsi per kapita produk keramik di Indonesia masih rencah sebesar 2,2 meter persegi/kapita atau di bawah rata-rata dunia yang mencapai 2,5 m2/kapita.
Kemudian kepemilikan mobil di dalam negeri juga masih rendah mencapai 99 mobil per 1000 orang (dibandingkan dengan Thailand dengan 240 mobil per 1000 orang dan Malaysia dengan 450 mobil per 1000 orang). Begitu juga dengan produk kosmetik, seperti hair product yang konsumsi per kapitanya hanya setengah dari konsumsi Thailand.
“Ada potensi pasar yang pesat di dalam negeri. Apalagi dengan pertimbangan penduduk kita yang jauh lebih banyak dari negara kompetitior. Jadi, pertanyaan besarnya, gap consumption per capita, ini mau diisi dengan produk impor atau produk dalam negeri?,” ungkapnya.
Baca Juga
Usai Asosiasi Tekstil Keluhkan Aturan Barang Impor Baru, Mendag Beri Tanggapan Ini
Dalam kurun hampir lima tahun belakangan ini, Agus menyebut, kinerja industri manufaktur nasional terbilang gemilang. Ia menilai, performa yang baik ini perlu dilanjutkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional, dengan berbagai program dan kebijakan strategis.
“Saat ini, saya sebagai Menteri Perindustrian masih mempunyai tanggung jawab dan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, termasuk juga menyiapkan keberlanjutan, atau tongkat estafet kepada pemerintahan yang baru nanti, khususnya terkait kebijakan-kebijakan di sektor industri manufaktur,” papar Menperin Agus.

