Industri Tekstil RI Tertekan Bahan Baku dan Geopolitik, Menperin Siapkan Strategi Adaptif
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari persoalan bahan baku hingga tekanan geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok dan permintaan pasar.
Menperin Agus mengakui bahwa dinamika global saat ini berdampak langsung terhadap kinerja industri TPT dalam negeri. Ketergantungan terhadap bahan baku impor menjadi salah satu isu utama yang terus dihadapi pelaku industri.
“Bahan baku menjadi hal yang sangat penting. Disrupsi rantai pasok pasti kita alami, dan dinamika permintaan pasar internasional juga terus berubah,” ujar Agus pada acara Pameran Indo Intertex Inatex 2026 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang tidak menentu telah mendorong perubahan besar dalam struktur rantai pasok dunia. Meski menjadi sebuah tantangan, namun di sisi lain, Agus menilai kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam jaringan produksi global.
Baca Juga
Tidak Sunset, Menperin Agus Gumiwang Optimistis Industri Tekstil Jadi Sektor Sunrise di 2026
Pemerintah, lanjut Agus, terus mencermati perkembangan situasi global, termasuk kebijakan negara mitra dagang serta arah perubahan perdagangan internasional ke depan. Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil tetap relevan dan tepat sasaran.
“Kita harus melibatkan pelaku usaha harus karena mereka yang paham di lapangan kita juga harus memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang akan diambil itu merupakan sebuah kebijakan yang adaptif adaptif terhadap dinamika global sehingga policy kita harus tepat sasaran, harus bisa responsif terhadap kebutuhan industri," terangnya.
Dalam menghadapi tekanan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi erat dengan pelaku usaha. Agus menegaskan, dunia industri memiliki pemahaman paling konkret terhadap kondisi di lapangan sehingga keterlibatan mereka menjadi krusial dalam perumusan kebijakan.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pelaku usaha harus dilibatkan karena mereka yang paling memahami situasi riil di industri,” imbuh Menperin Agus.