Pemerintah Minta OJK dan BEI Percepat Reformasi Pasar Modal
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah mengapresiasi langkah-langkah reformasi pasar modal yang telah ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, berbagai langkah tersebut perlu terus dipercepat sekaligus diperkuat agar kepercayaan investor terhadap pasar saham domestik kian meningkat.
“Pemerintah mengapresiasi langkah reformasi yang telah dilakukan OJK dan BEI, terutama dalam meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta menegakkan aturan di pasar modal. Berbagai langkah itu perlu terus diperkuat agar kepercayaan investor semakin meningkat,” kata Wakil Menko Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo dalam keterangam resmi yang diterima investortrust.id, Minggu (15/11/2026).
Dradjad menuturkan, Indonesia berkomitmen mempercepat reformasi pasar keuangan, khususnya pasar saham, untuk memperkuat kepercayaan investor sekaligus melindungi investasi lebih dari 34 juta masyarakat yang telah masuk ke pasar modal.
“Reformasi tersebut akan difokuskan pada peningkatan nilai perusahaan tercatat, percepatan penegakan hukum, serta penguatan edukasi investor,” ujar dia.
Baca Juga
Bos OJK Peringatkan Pelaku Manipulasi Saham: Jangan Main-Main di Pasar Modal!
Dradjad menegaskan, reformasi pasar saham bukan semata-mata dilakukan untuk merespons berbagai kekhawatiran investor, melainkan juga untuk memperkuat peran pasar keuangan sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Dia mengungkapkan, pasar saham memiliki posisi strategis karena menjadi sarana investasi masyarakat sekaligus sumber pendanaan bagi dunia usaha. Saat ini, sekitar 34 juta individu atau warga negara Indonesia telah berinvestasi di pasar saham.
Karena itu, menurut Dradjad Wibowo, pemerintah menempatkan perlindungan terhadap nilai investasi masyarakat sebagai salah satu prioritas reformasi. “Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi nilai investasi mereka. Hanya dengan melakukan reformasi yang substansial, kami akan mampu melindungi aset-aset tersebut,” tutur dia.
Dradjad menambahkan, selain melindungi investor ritel, reformasi diarahkan untuk memperkuat fungsi pasar keuangan dalam mendukung kebutuhan modal sektor korporasi, swasta, dan badan usaha milik negara (BUMN). Pasar keuangan memiliki peran vital bagi kelangsungan operasional perusahaan, sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan usaha.
Dradjad Wibowo mengemukakan, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pemerintah dalam mendorong reformasi pasar saham. Agenda pertama adalah meningkatkan nilai perusahaan-perusahaan tercatat melalui pembenahan kebijakan ekonomi dan regulasi yang selama ini menghambat perkembangan dunia usaha.
Dia menekankan, upaya tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan gugus tugas khusus untuk mengatasi hambatan regulasi dan birokrasi di berbagai sektor ekonomi. Gugus tugas akan mempercepat penyelesaian berbagai kendala kebijakan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan pertumbuhan perusahaan.
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan kebijakan tersebut,” tandas dia.
Agenda kedua, menurut Dradjad Wibowo, berkaitan dengan percepatan penegakan hukum di pasar modal. Pemerintah mendorong OJK dan BEI agar mempercepat proses pengambilan keputusan ketika ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan.
“Kecepatan penanganan kasus menjadi penting untuk menjaga integritas pasar sekaligus memberikan kepastian kepada investor,” ucap dia.
Meski mengapresiasi efektivitas BEI dalam menjalankan penegakan hukum, kata Dradjad, pemerintah meminta otoritas bursa meningkatkan keterbukaan komunikasi mengenai proses dan hasil penanganan pelanggaran.
"Kami merekomendasikan agar komunikasi terkait kegiatan penegakan hukum ditingkatkan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses pengambilan Keputusan,” papar dia.
Agenda ketiga adalah memperkuat edukasi bagi investor dan seluruh pemangku kepentingan mengenai pasar keuangan. Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pasar, aturan investasi, serta berbagai risiko yang melekat pada aktivitas perdagangan saham.
Baca Juga
“Edukasi menjadi salah satu langkah awal untuk membangun ekosistem pasar keuangan yang lebih sehat dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat,” ujar dia.
Dradjad mengemukakan, pemerintah juga membuka ruang komunikasi bagi investor asing maupun pemangku kepentingan lainnya yang memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai kondisi pasar saham Indonesia.
Pemerintah mempersilakan mereka menyampaikan aspirasi melalui Kementerian Koordinator (Kemenko), OJK, maupun Bank Indonesia (BI). "Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti semua kekhawatiran Anda,” kata dia.
Dradjad menegaskan, melalui ketiga agenda tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat kepercayaan investor sekaligus, menciptakan pasar saham yang lebih transparan, kredibel, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menjalankan reformasi demi kepentingan bersama, baik bagi institusi maupun perekonomian Indonesia,” tutur dia.
