Percepat Reformasi Pasar Modal, Pemerintah Fokus Lindungi 34 Juta Investor
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah berkomitmen mempercepat reformasi pasar keuangan, khususnya pasar saham. Reformasi dilakukan untuk memperkuat kepercayaan pasar, sekaligus melindungi 34 juta investor di pasar modal domestik.
“Reformasi akan difokuskan pada peningkatan nilai perusahaan tercatat, percepatan penegakan hukum, serta penguatan edukasi investor,” ujar Wakil Menko Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo dalam keterangam resmi yang diterima investortrust.id, Minggu (15/11/2026).
Dradjad menegaskan, reformasi pasar saham bukan semata-mata dilakukan untuk merespons berbagai kekhawatiran investor, melainkan juga untuk memperkuat peran pasar keuangan sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional.
“Pasar saham memiliki posisi strategis karena menjadi sarana investasi masyarakat, sekaligus sumber pendanaan bagi dunia usaha,” tandas dia.
Baca Juga
Saat ini, menurut Dradjad Wibowo, lebih dari 34 juta individu atau warga negara Indonesia (WNI) telah berinvestasi di pasar modal. Karena itu, pemerintah menempatkan perlindungan terhadap nilai investasi masyarakat sebagai salah satu prioritas reformasi.
"Kami berkomitmen penuh untuk melindungi nilai investasi mereka. Hanya dengan melakukan reformasi yang substansial, kami akan mampu melindungi aset-aset tersebut,” tegas dia.
Dradjad mengungkapkan, selain melindungi investor ritel, reformasi diarahkan untuk memperkuat fungsi pasar keuangan dalam mendukung kebutuhan modal sektor korporasi, swasta, dan badan usaha milik negara (BUMN).
“Pasar keuangan memiliki peran vital bagi kelangsungan operasional perusahaan sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan usaha,” ucap dia.
Pemerintah, kata Dradjad Wibowo, mengapresiasi langkah reformasi yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), terutama dalam meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta menegakkan aturan di pasar modal.
“Berbagai langkah tersebut perlu terus diperkuat agar kepercayaan investor terhadap pasar saham domestik semakin meningkat,” tutur dia.
Dia menjelaskan, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pemerintah dalam mendorong reformasi pasar saham. Agenda pertama adalah meningkatkan nilai perusahaan-perusahaan tercatat melalui pembenahan kebijakan ekonomi dan regulasi yang selama ini menghambat perkembangan dunia usaha.
Menurut Dradjad, upaya tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan gugus tugas khusus untuk mengatasi hambatan regulasi dan birokrasi di berbagai sektor ekonomi. Gugus tugas akan mempercepat penyelesaian berbagai kendala kebijakan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan pertumbuhan perusahaan.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan kebijakan tersebut,” ujar dia.
Agenda kedua yaitu percepatan penegakan hukum di pasar modal. Pemerintah mendorong OJK dan BEI mempercepat proses pengambilan keputusan ketika ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan. “Kecepatan penanganan kasus menjadi penting untuk menjaga integritas pasar, sekaligus memberikan kepastian kepada investor,” tegas dia.
Pemerintah juga meminta otoritas bursa meningkatkan keterbukaan komunikasi mengenai proses dan hasil penanganan pelanggaran. "Kami merekomendasikan agar komunikasi terkait kegiatan penegakan hukum ditingkatkan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses pengambilan Keputusan,” papar Dradjad.
Agenda ketiga, kata Dradjad Wibowo, adalah memperkuat edukasi bagi investor dan seluruh pemangku kepentingan mengenai pasar keuangan. Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pasar, aturan investasi, serta berbagai risiko yang melekat pada aktivitas perdagangan saham.
“Edukasi menjadi salah satu langkah awal untuk membangun ekosistem pasar keuangan yang lebih sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ucap dia.
Baca Juga
Pemodal Asing Net Sell Rp 98,41 Triliun, OJK: Ini Konsekuensi Reformasi Pasar Modal
Dia menambahkan, pemerintah juga membuka ruang komunikasi bagi investor asing maupun pemangku kepentingan lainnya yang memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai kondisi pasar saham Indonesia. Pemerintah mempersilakan mereka menyampaikan aspirasi melalui Kemenko, OJK, maupun Bank Indonesia (BI).
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti semua kekhawatiran Anda,” tegas dia.
Melalui ketiga agenda tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat kepercayaan investor sekaligus menciptakan pasar saham yang lebih transparan, kredibel, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerja sama dalam menjalankan reformasi demi kepentingan bersama, baik bagi institusi maupun perekonomian Indonesia,” kata dia.
