PPh Final pada Industri Perdagangan Berjangka Dinilai Bisa Dongkrak Penerimaan Pajak Negara
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) menilai penerapan kembali Pajak Penghasilan (PPh) final untuk transaksi perdagangan berjangka berpotensi meningkatkan penerimaan negara.
Pelaku industri perdagangan berjangka dari PT Trive Invest Futures Ali Hidayah mengungkapkan, penerapan sistem PPh final memungkinkan perusahaan melakukan pemotongan pajak langsung atas transaksi nasabah.
Dengan mekanisme tersebut, nasabah tidak perlu lagi menghitung sendiri kewajiban pajak atas penghasilan dari transaksi perdagangan berjangka. Perusahaan juga dapat melakukan administrasi dan menyetorkan pajak kepada negara berdasarkan transaksi yang tercatat.
”Kalau misalkan pajak final ini diterapkan, kami punya kewenangan untuk memotong pajak langsung pada nasabah, dari transaksi yang terjadi. Jadi dalam hal ini pajak diuntungkan,” ujar Ali, dalam Podcast Primus Indepth, di Kantor Investortrust, The Convergence Indonesia, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga
Aspebtindo Ajak Gen Z Masuk Bursa Berjangka, Tekankan Legalitas dan Pemahaman Risiko
Menurutnya, mekanisme tersebut akan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam mengawasi aktivitas perdagangan sekaligus memastikan penerimaan pajak dapat dihimpun secara lebih terukur.
Bahkan, Ali meyakini penerapan PPh final dapat meningkatkan penerimaan negara karena pemungutan dilakukan secara langsung melalui perusahaan yang menjadi perantara transaksi.
“Pemerintah tidak usah repot-repot mengejar nasabah untuk dapetkan pajaknya,” katanya.
Baca Juga
Aspebtindo Genjot Literasi Bursa Komoditi, Gen Z Bisa Mulai Transaksi Mulai Rp 200.000
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) Agung Wisnuaji menambahkan, skema tersebut juga dapat mengakomodasi karakteristik investor ritel yang memiliki frekuensi transaksi tinggi.
Menurutnya, apabila kewajiban pajak sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing nasabah melalui mekanisme pelaporan tahunan, terdapat risiko sebagian nasabah tidak melaporkan penghasilannya secara optimal.
“Retail ini dengan nilai transaksi yang kecil tapi volume transaksinya tinggi. Pelaku investornya atau trader-nya ini kan untuk melaporkan pajak nih bisa dibayangkan, sekian ribu orang mau melaporkan bagaimana,” ucap Agung.
Sekadar informasi, pelaku industri perdagangan berjangka mengusulkan penerapan kembali PPh final bagi transaksi perdagangan berjangka komoditas dengan tarif sebesar 0,001% dari nilai transaksi.
