DJP Tebar Surat Elektronik ke 475.689 Wajib Pajak yang Hapus Bukti Potong PPh

JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan surat elektronik kepada 475.689 wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Dalam pengumuman di laman resminya, DJP meminta wajib pajak yang bukti potong PPh-nya mengalami penghapusan agar meneliti dan pencocokan terhadap data bukti potong dan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT tahunan 2025.

“Melalui email tersebut, DJP mengimbau para WP untuk melakukan penelitian, verifikasi, serta pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang dilaporkan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan (P2) dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, kepada investortrust.id, Rabu (11/11/2026).

Menurut Inge, apabila setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa data yang dilaporkan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk segera melakukan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak harus memastikan bahwa seluruh penghasilan, kredit pajak, dan bukti potong PPh yang menjadi haknya telah diperhitungkan secara benar dalam pelaporan SPT Tahunan.

“Selain itu, kami juga mengimbau seluruh wajib pajak untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP,” ujar dia.

Inge meminta wajib pajak untuk memastikan setiap email atau informasi yang diterima berasal dari kanal resmi DJP.

“Jangan mudah mengklik tautan, mengunduh lampiran, memberikan data pribadi, maupun melakukan pembayaran berdasarkan instruksi dari pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya,” kata dia.

Apabila memerlukan informasi atau penjelasan lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP atau Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.