Kadin Indonesia dan Kementerian Keuangan Bahas Pengembangan Industri Furnitur dan Elektronik

JAKARTA, investortrust.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan bahwa pertemuan ini fokus pada pengembangan industri furnitur dan elektronik.

"Kali ini kita fokus ke furniture dan elektronik. Nah, karena beliau dari Rapimnas Kadin ingin sektor per sektor. Nah, yang menarik dari furnitur dan juga elektronik itu, pangsanya besar sekali di luar negeri. Misalnya, kalau misalnya furnitur itu US$ 300 miliar dolar, sedangkan Indonesia itu masih bagian kecil, US$ 2,5 miliar, contoh," ujar Anindya.

Baca Juga

Kadin dan Belarus Perkuat Kerja Sama, Bahas Pupuk hingga Alat Berat

Meskipun demikian, industri furnitur dan elektronik Indonesia tumbuh cukup sehat. Namun, surplus perdagangan mengecil karena adanya impor furnitur ke dalam negeri.

Oleh karena itu, Kadin Indonesia membahas kemungkinan deregulasi dan insentif untuk meningkatkan industri furnitur. Salah satu fokusnya adalah pendanaan dengan bunga yang lebih rendah.

"Nah, jadi disini kita tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi apa atau insetif apa yang bisa dilakukan. Mulai dari pendanaan, kita bicara bagaimana pendanaannya, apa bunganya bisa lebih kecil," ungkap Anindya.

Selain itu, Kadin Indonesia juga membahas tentang industrialisasi rotan. Anindya mengungkapkan bahwa 85% bambu ada di Indonesia. Oleh karena itu, Kadin ingin meningkatkan nilai tambah dari rotan tersebut melalui industrialisasi.

"Sampai juga bagaimana menyikapi karena hampir 60% daripada ekspor furnitur itu ke Amerika. Nah, ini bagaimana kita bisa membalanse," jelas Anindya.

Baca Juga

Kadin Rayakan Natal 2025 dengan Bakti Sosial dan Donasi untuk Korban Bencana di Sumatra

Selain industri furnitur, Kadin Indonesia juga membahas tentang industri elektronik. Anindya mengungkapkan bahwa pasar elektronik global sangat besar dan Indonesia telah memulai industri semikonduktor melalui hilirisasi. Namun, isu utama dalam industri elektronik adalah kurangnya insinyur dan tenaga kerja yang terampil.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kadin Indonesia membahas kemungkinan kerja sama dengan LPDP dan instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas SDM di industri elektronik. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah di industri elektronik dan tidak hanya bergantung pada padat karya.

"Jadi itu juga tadi diskusi kira-kira seperti apa nih kerjasamanya dengan LPDP, dengan instasi terkait supaya Indonesia bisa juga di industri, bukan hanya padat karya, tapi juga istilahnya nilai tambahnya besar," jelas Anindya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur meminta pemerintah untuk memberikan dukungan konkret kepada industri mebel dan kerajinan di Indonesia. Salah satu dukungan yang diharapkan adalah akses modal murah melalui lembaga keuangan seperti LPEI.

"Jadi kami dari industri mebel dan kerajinan mengharap dukungan konkret dari pemerintah. Salah satu yang paling signifikan adalah penurunan bunga, atau fasilitas khusus," kata Abdul.

Saat ini, industri mebel dan kerajinan hanya dapat mengakses pendanaan sebesar Rp 200 miliar dengan bunga sekitar 6%. Namun, HIMKI meminta pemerintah untuk meningkatkan volume pendanaan menjadi Rp 16 triliun untuk mendorong pertumbuhan industri mebel dan kerajinan hingga mencapai US$ 6 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Keberlanjutan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menuturkan bahwa pengembangan industri dan UMKM di Indonesia membutuhkan dukungan pemerintah yang kuat. Menurut Shinta, industri seperti elektronik dan semikonduktor membutuhkan tenaga kerja dengan skill dan R&D yang tinggi, sehingga pemerintah perlu memfasilitasi pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.

"Itu tadi juga dibicarakan mengenai kemungkinan kerjasama, membawa teknologi juga, bagaimana pelatihannya, untuk bisa kalau investasinya mau masuk, kita mau kembangkan, kita butuh tenaga kerjanya," terang Shinta.

Shinta menambahkan, pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan untuk pengembangan teknologi dan R&D, serta meningkatkan kesempatan bagi UMKM untuk masuk ke pasar global.

"Dan insentif-insentif apa yang bisa diberikan juga untuk pengembangan teknologi ini. Karena jelas pemerintah juga harus hadir, tidak bisa mengandalkan hanya dari pelaku usaha untuk bisa pengembangan dari segi R&D-nya. Jadi ini semua banyak aspek yang berkaitan juga dengan kepentingan keuangan untuk pemberian insentif dan lain-lain," beber Shinta.

Shinta juga menekankan pentingnya pengembangan ekosistem UMKM yang memadai. Menurutnya, pembiayaan adalah salah satu aspek penting, namun pengembangan ekosistem UMKM juga memerlukan perhatian yang lebih luas, termasuk kesempatan bagi UMKM untuk masuk ke pasar global melalui perjanjian dagang dan kerja sama internasional.

"Termasuk kesempatan bagi UMKM itu masuk pasar global, dan ini juga dengan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah ada, sebenarnya kesempatannya ada, tapi bagaimana kita bisa benar-benar memanfaatkan ini. Jadi ini yang juga saya rasa peran serta dari segi Kementerian Keuangan dari sisi itu juga penting," pungkas Shinta.