Bank Dunia Sebut RI Butuh Tiga Reformasi Kunci untuk Jadi Negara Maju
JAKARTA, investortrust.id – Bank Dunia menyebut perekonomian Indonesia menghadapi tantangan berat ke depan. Salah satu tantangan itu muncul dari berakhirnya ledakan harga komoditas ekspor Indonesia dan ancaman kenaikan suku bunga global yang cukup tinggi.
“Kondisi ini menyebabkan ruang kebijakan fiskal dan moneter terbatas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects Desember 2023, Rabu (13/12/2023).
Satu mengatakan, tantangan bagi Indonesia adalah membangun fondasi ekonomi makro yang tangguh untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, ramah lingkungan, dan inklusif.
“Namun, pertumbuhan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya,” kata dia.
Baca Juga
Indef Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 sebesar 4,8%
Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi perlu reformasi struktural yang mendorong pertumbuhan dengan menghilangkan berbagai hambatan. Termasuk hambatan menciptakan pasar dan membuka lapangan pekerjaan.
“Ini membutuhkan upaya serius yang berkelanjutan,” ucap dia.
Satu mengatakan ada tiga reformasi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar Indonesia bisa mencapai negara maju pada 2045.
Pertama, kata Satu, yaitu reformasi untuk mengatasi hambatan struktural yang menghambat efisiensi, daya saing, dan produktivitas. Dia mengatakan dalam 3-4 tahun terakhir Indonesia mereformasi secara besar-besaran aturan, salah satunya omnibus law untuk menciptakan pekerjaan.
Baca Juga
Begini Saran ADB jika Indonesia Ingin Jadi Negara Maju pada 2045
“Itu termasuk Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP), omnibus law di sektor keuangan, dan omnibus law di sektor kesehatan,” kata dia.
Satu menyebut undang-undang tadi merupakan langkah yang signifikan bagi pemerintah Indonesia. Ini membawanya, pada kunci kedua pembenahan kebijakan ekonomi Indonesia.
“Yaitu reformasi struktural yang dapat meningkatkan ruang kebijakan makro,” ujar dia.
Menurut Satu, kebijakan fiskal Indonesia membantu menahan dari guncangan ekonomi global melalui jaring pengaman sosial, program bantuan ke masyarakat, dan subsidi.
Baca Juga
Menuju Negara Maju 2045, Menko Airlangga Tegaskan Keberlanjutan Reformasi Ekonomi RI
Meski demikian, penerimaan pajak masih rendah menjadi catatan Satu. “Penerimaan yang diterima memang mengalami peningkatan, namun nilainya masih berada di bawah negara-negara berpendapatan menengah atas lainnya,” kata dia.
Satu menyebut penerimaan pajak perlu ditingkatkan untuk menutup kesenjangan biaya proyek infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Dia mengatakan menutup kesenjangan tersebut menjadi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Implementasi penuh dari UU HPP menjadi penting untuk memperluas basis pajak dan pada saat yang sama, kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengakomodasi pertumbuhan sektor swasta dengan menurunkan suku bunga,” ujar dia.
Satu menyebut, pendalaman pasar keuangan domestik Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan akses pembiayaan sektor swasta.
Reformasi ketiga, kata Satu, yaitu terkait perubahan iklim. Dia mengatakan perubahan iklim membutuhkan kebijakan fiskal, keuangan, dan perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi perubahan iklim.
“Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk memberikan insentif bagi peralihan bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan pendapatan anggaran, sehingga memberikan keuntungan ganda,” kata dia. (CR-7)
