Menuju Negara Maju 2045, Menko Airlangga Tegaskan Keberlanjutan Reformasi Ekonomi RI

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airalngga Hartarto menegaskan, pemerintah terus melanjutkan kebijakan reformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

Konsisten kebijakan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah terlihat selama masa pandemi Covid-19. Kala itu pemerintah menerapkan kebijakan countercyclical untuk menjaga kondisi perekonomian nasional.

Strategi yang dilakukan selama masa pandemi bagi percepatan pemulihan sosial ekonomi yakni dengan mengutamakan sektor kesehatan, menjaga keberlangsungan usaha, mengedepankan optimisme dan memperkuat reformasi struktural sebagai kunci pemulihan perekonomian nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Setelah tujuh bulan sejak WHO menyatakan berakhirnya Covid-19 sebagai darurat kesehatan global dan hampir 11 bulan sejak Presiden Joko Widodo mencabut PPKM, perekonomian Indonesia tetap konsisten tumbuh positif dengan mobilitas masyarakat yang telah kembali ke tingkat sebelum pandemi.

Indonesia juga kembali menjadi negara berpendapatan menengah berdasarkan klasifikasi Bank Dunia per Juli 2023, di mana GNI Per Kapita Indonesia naik dari US$ 4.170 pada tahun 2021 menjadi US$ 4.580 pada tahun 2022.

“Indonesia menargetkan menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045. Kita dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dengan menerapkan kebijakan reformasi ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika membuka kegiatan Southeast Asia Health Security Roundtable Series di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah juga telah merumuskan strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dan menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024.

Strategi utama yang dilakukan yakni dengan menggabungkan Perlindungan Sosial dengan Program Pemberdayaan Masyarakat dan mengurangi kantong kemiskinan.

Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan ekstrem pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 1,12%.

“Tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi nasional, Indonesia juga menguatkan posisinya dikancah global dengan turut berperan dalam peluncuran Pandemic Fund semasa Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 sebagai arsitektur keuangan untuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons penyakit,” pungkas Menko Airlangga.