Sri Mulyani Bocorkan Isi Kas Negara ke Prabowo Sebelum Jabat Presiden
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat mengkomunikasikan saldo kas pemerintah ke Prabowo Subianto sebelum menjabat presiden. Proses ini untuk memastikan apakah saldo kas pemerintah sisa dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cukup dan aman untuk menjalankan pemerintahannya.
“Sebelum ada kabinet baru, kami menanyakan kepada presiden terpilih, referensi beliau mengenai berapa saldo kas yang beliau anggap aman,” kata Sri Mulyani, saat rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di ruangan Banggar, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Baca Juga
Anggaran Kena Pangkas Rp 8,9 Triliun, Kemenkeu Lanjutkan Efisiensi
Sri Mulyani mengatakan, per 31 Desember 2024, neraca pemerintah menunjukkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal pemerintah masih dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu, dana pemerintah menjelang tutup buku tersebut juga masih bisa untuk mendukung pemerintahan terpilih.
Berdasarkan penjelasannya, laporan operasional pemerintah pada 2024 mengalami defisit Rp 215,7 triliun. “Ini artinya di tengah tekanan, pemerintah menjaga kinerja operasionalnya,” jelas dia.
Sri Mulyani menegaskan, tidak selalu langsung memotong operasional pemerintahan, baik pemerintah legislatif maupun yudikatif. Ini dilakukan untuk tetap menjalankan tugasnya. Di saat bersamaan, pemerintah tidak memotong belanja yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Sri Mulyani menyebut arus kas 2024 mengalami kontraksi menjadi Rp 154,1 triliun. Penurunan ini terjadi karena ada kenaikan gaji dan tunjangan ASN. Selain itu, pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaan pemilu.
“Ini menjadi penyebab turunnya arus kas bersih, aktivitas operasional,” kata dia.
Baca Juga
Penurunan juga terlihat pada arus kas investasi. Pada 2024, arus kas investasi mencapai Rp 414,4 triliun. Untuk menutup arus kas negatif pada dua komponen itu, pemerintah mencari pendanaan dari penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman.
Hingga akhir tutup buku, terjadi kenaikan aset pemerintah 4,74% secara tahunan menjadi Rp 13.692,37 triliun. Sementara itu, kewajiban pemerintah tercatat Rp 10.269,02 triliun atau naik 7,68% secara tahunan. Dari sisi ekuitas, mengalami penurunan 3,19% menjadi Rp 3.423,25 triliun.
Berdasarkan audit, saldo lebih anggaran (SAL) pada 2024 sebesar Rp 457,5 triliun.