Ekonomi Maluku Utara dan Sulteng Melesat, Mau Tahu Penyebabnya?
JAKARTA, Investortrust.id - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 yang tumbuh, 5,05%. Pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah ketimbang pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang mencapai 5,31%.
Dari sisi pengendalian inflasi, Indonesia mampu menahan laju inflasi sebesar 2,61%. BPS mencatat PDB per kapita Indonesia pada 2023 mencapai Rp 75 juta per kapita atau US$ 4.919,7 per kapita.
Industri manufaktur, perdagangan, dan transportasi menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, perlambatan ekonomi dipengaruhi ekonomi global dan fenomena El Nino yang berdampak terhadap pertumbuhan lapangan usaha pertanian di paruh kedua 2023.
Tiga wilayah pulau menyokong pertumbuhan ekonomi pada 2023, di antaranya, Maluku dan Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau sebesar, 6,94%, 6,37%, dan 5,43%.
Baca Juga
Tiga provinsi yang menyokong pertumbuhan ekonomi di tiga pulau tersebut yaitu Maluku Utara dengan pertumbuhan 20,49%, Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan 11,91%, dan Kalimantan Timur dengan pertumbuhan sebesar 6,22%. Plh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi di tiga provinsi tersebut didorong proyek strategis nasional (PSN).
Amalia mengatakan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah berasal dari dampak hilirisasi. Dia menyebut kedua provinsi tersebut didorong pertumbuhan dari industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian.
“Industri yang memang cukup besar di kedua provinsi tersebut adalah berasal dari industri olahan barang tambang, terutama industri feronikel di kedua provinsi,” kata Amalia, dikutip dari tayangan Rilis Resmi BPS, Senin (12/02/2024).
Amalia membenarkan program hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah tersebut membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan pembangunan smelter juga meningkatkan investasi.
“Tetapi tidak hanya pembangunan smelter, tetapi juga industri turunannya untuk mengolah barang-barang yang lebih hilir,” ucap dia.
Baca Juga
BPS mencatat industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, menjadi penyumbang utama di Pulau Sulawesi dengan besaran 6,37%. Provinsi Sulawesi tengah mendapat cipratan dengan 2,58% dan Sulawesi Selatan sebesar 2,04%.
Sementara itu, dia menjelaskan, pendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Ada aktivitas konstruksi yang tumbuh 15,82% di sisi lapangan usaha dari PDRB Kalimantan Timur dan ini tentunya karena adanya aktivitas pembangunan IKN. Kalau dilihat dari sisi pengeluaran, pengeluaran PMTB di Kalimantan Timur juga tumbuh tinggi karena adanya pembangunan berbagai infrastruktur di IKN,” ujar dia.
Senada dengan Amalia, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan melonjaknya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah karena adanya hilirisasi. “Karena saat produknya berproduksi, produknya meningkat. Nah, dia akan melonjak pertumbuhannya (ekonomi). Ini program hilirisasi Pak Jokowi,” ujar dia.
Sementara itu, enam provinsi di Pulau Jawa tidak tercatat di 10 besar provinsi pada 2023. Hanya DI Yogyakarta, yang mampu menembus pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional dengan 5,07. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sebesar 5%, Jawa Tengah 4,98%, DKI Jakarta 4,96%, dan Jawa Timur 4,95%, serta Banten tercatat berada di angka 4,81%.
“Dari segi spasial, struktur ekonomi masih didominasi Pulau Jawa dengan persentase kontribusi sebesar 57,05% terhadap ekonomi,” ujar Airlangga.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyebut hilirisasi industri yang ada di dua wilayah tersebut masih belum menciptakan lapangan kerja. Ini karena industri tersebut lebih bersifat capital intensive.
“Sebenarnya yang terpenting bukan pertumbuhan ekonomi tetapi ketimpangan ekonomi juga harus diperhatikan,” ujar Esther kepada Investortrust.id Senin (12/02/2024).
Esther mengatakan hilirisasi industri diharapkan memberi nilai tambah bagi produk dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat dan nasional.
“Sehingga diharapkan nilai tambah yang tercipta akibat hilirisasi akan dinikmati oleh Indonesia bukan negara lain,” kata dia.