Celios Sorot Langkah Diplomasi RI soal Respons Tarif Resiprokal Trump
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adinegara menyorot langkah diplomasi pemerintah Indonesia dalam memberikan respons terhadap kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dalam bernegosiasi dengan AS, kata Bhima, pemerintah Indonesia dianggap kalah respons dengan langkah yang ditempuh oleh Vietnam.
"Pemerintah masih belum bersikap strategis soal tarif resiprokal Trump, kalah cepat dibandingkan Vietnam. Vietnam sejauh ini mulai berhasil membuat Trump melunak soal tarif resiprokal, meski negosiasi tengah berjalan," kata dia saat dihubungi Investortrust, Minggu (6/4/2025).
Bhima menilai dengan melihat langkah Vietnam, pemerintah sejatinya memiliki peluang yang sama untuk menegosiasi tarif asalkan produk-produk AS dapat masuk lebih banyak masuk ke Tanah Air. Namun di satu sisi dia menyayangkan kekosongan yang terjadi pada kursi jabatan duta besar (dubes) Indonesia untuk AS.
Baca Juga
"Posisi dubes RI di AS yang kosong sangat bermasalah karena momen kritis saat ini butuh perwakilan Indonesia yang memonitor dan negosiasi bilateral langsung dengan Gedung Putih," tutur Bhima.
Sebagai catatan jabatan dubes Indonesia untuk AS terakhir dijabat oleh Rosan Perkasa Roeslani, yang mundur pada bulan Juli 2023. Adapun saat ini tugas sebagai perwakilan pemerintah Indonesia untuk AS diemban oleh chargé d'affaires atau kuasa usaha ad interim, yang diduduki Ida Bagus Made Bimantara atau Sade Bimantara, seorang diplomat karier yang sebelumnya berperan sebagai wakil dubes Indonesia untuk AS saat Rosan mengundurkan diri.
Sementara itu Celios juga memberikan pandangan terkait wacana pemanfaatan aksesi keanggotaan Indonesia dalam The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai mitigasi terhadap dampak dari tarif resiprokal Trump. Bhima mengingatkan aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD merupakan langkah yang dampaknya akan didapatkan dalam waktu yang panjang.
Menurut Bhima, masih banyak regulasi yang perlu disesuaikan oleh pemerintah untuk memenuhi akseski keanggotaan Indonesia pada OECD. Di antaranya seperti soal perpajakan, regulasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup hingga perlindungan tenaga kerja.
"Paling cepat akses keanggotaan Indonesia di OECD 5-10 tahun lagi," sebut dia.
Baca Juga
Sebelumnya pihak Istana Kepresidenan merespons kondisi politik global, terutama terkait penerapan tarif timbal balik yang diumumkan Presiden AS Donal Trump. Kebijakan tarif Trump telah memicu perang dagang antara sejumlah negara, khususnya sebagai bentuk tindakan balasan atas kebijakan Trump.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahan khusus kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Arahan ini untuk memastikan jajaran Kabinet Merah Putih cermat dan menjaga situasi dalam negeri agar tetap kondusif.
"Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia, meski tidak langsung, pasti terkena dampak dari situasi tersebut. Kewajiban kita sebagai pemimpin harus cermat dalam menyikapinya, guna menjaga situasi dalam negeri agar tetap kondusif," kata Prasetyo Hadi saat dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025).
Dalam arahan tersebut, Prabowo menekankan agar semua pihak menahan diri dengan tidak mengomentari atau berpendapat terkait kebijakan tarif Trump.
"Bapak Presiden menekankan agar kita semua, menahan diri untuk tidak memberikan komentar ataupun pendapat atas penerapan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut," katanya.
Meski demikian, Prabowo mempersilakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menyampaikan komentar sesuai kapasitas dan kewenangannya.
"Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan dipersilakan menyampaikan komentar sesuai porsinya dengan tujuan untuk, sekali lagi, menjaga stabilitas dan situasi tetap kondusif, utamanya bidang ekonomi di dalam negeri," katanya.