Menkeu: SBN Jatuh Tempo Tahun Depan Hanya Rp 645 Triliun, Revoving Dimungkinkan

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan total Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo tahun 2025 hanya Rp 645 triliun. Jika ditambah dengan pinjaman pemerintah yang jatuh tempo menjadi Rp 691 triliun.

“Saya cek total utang jatuh tempo pemerintah tidak sampai Rp 800 triliun (jatuh tempo SBN) masih Rp 645 triliun,” kata Sri Mulyani di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Bahkan, terang Sri Mulyani, sejumlah jatuh tempo tersebut bisa di revolving. Dengan begitu tak akan membebani keuangan negara, karena pasar SBN semakin dalam. “Kalau ini kita lihat pasarnya makin dalam dan kebutuhan masyarakat untuk instrumen surat utang sebagai alat investasi sudah meningkat,” kata dia.

Baca Juga

Utang Jatuh Tempo 2025 Capai Rp 800 Triliun, Pemerintahan Prabowo-Gibran akan Lakukan Ini

Kondisi ini, kata Sri Mulyani, membuat pasar SBN Tanah Air stabil. Investor yang memegang surat utang yang bakal jatuh tempo dapat membeli kembali SBN sesuai dengan keinginannya.

Selain itu, Bendahara Negara mengatakan, mayoritas SBN saat ini dipegang investor ritel dalam negeri. Total nilai SBN yang dipegang investor ritel setara dengan Rp 140 triliun. Nilai tersebut bertumbuh pesat, dibandingkan sepuluh tahun lalu hanya Rp 10 triliun. Sementara itu, kepemilikan SBN oleh investor asing  telah turun dari 50% pada 2014 menjadi 14% pada 2024.

“Oleh karena itu, revolving itu biasanya kita tidak masukkan sebagai pressure selama APBN-nya dipercaya ajeg. Tidak ada pergerakan dalam tata kelola APBN, yang deviasinya besar,” kata dia.

Baca Juga

Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp 3.783 Triliun Lima Tahun ke Depan, Ternyata Ini Pemicunya

Profil jatuh tempo utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang jatuh tempo pada 2024 mencapai Rp 434,29 triliun. Utang jatuh tempo ini terdiri atas SBN Rp 371,8 triliun, dan pinjaman Rp 62,49 triliun.

Sedangkan, pada 2025 menjadi Rp 800,33 triliun, terdiri atas SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun. Pada 2026 sebesar Rp 803,19 triliun, terbagi menjadi SBN Rp 703 triliun dan pinjaman Rp 100,19 triliun, serta pada 2027 menjadi Rp 802,61 triliun, terdiri dari SBN Rp 695,5 triliun dan pinjaman Rp 107,11 triliun.