Semester I Sudah Lewat, Menkeu: Belanja Akan Terakselerasi di Kuartal III dan IV
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus menjaga belanja negara hingga akhir tahun. Ini karena hingga akhir Juli 2024, belanja negara baru mencapai 49,3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
“Kalau teman-teman lihat belanja itu belum semuanya mencapai 50% ya kan padahal ini bulan ketujuh,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTA edisi Juli 2024, di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Sri Mulyani memprediksi akselerasi belanja negara akan terjadi pada kuartal III dan IV. “Biasanya kontrak-kontrak akan dibayar, inilah dinamika pendapatan dan belanja yang harus kita jaga sampai akhir tahun,” kata dia.
Baca Juga
Dari paparan yang disampaikan, hingga akhir Juli 2024, belanja negara tercatat sebesar Rp 1.638,8 triliun atau 48,3% dari pagu APBN 2024. Angka ini mengalami lonjakan 12,2% secara tahunan.
Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.170,8 atau 47,5% dari APBN. Angka ini tumbuh 14,7% secara tahunan.
Sri Mulyani menyebut belanja pemerintah pusat ini mengalami front loading yang digunakan untuk pemilihan umum (pemilu) dan ada beberapa pelaksanaan program bansos, serta pembangunan sarana dan prasarana pertahanan, serta infrastruktur. Kegiatan ini mencapai Rp 588,7 triliun atau mencapai 54% dari pagu.
Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 582,1 triliun atau sudah dibelanjakan 42,3%. Ini dipengaruhi realisasi subsidi atau kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Baca Juga
PPh Turun Penerimaan Pajak Anjlok, Anggaran IKN Naik Mendadak, APBN Defisit
“Yang menerima terbesar adalah Pertamina dan PLN. Oleh karena itu, mereka menjalankan policy subsidi kita dan kompensasi kita sudah bayarkan baik untuk yang 2023 maupun yang kuartal I-2024,” kata dia.
Sementara itu, pemerintah telah menggelontorkan Rp 468 triliun atau 54,6% untuk transfer ke daerah (TKD). TKD ini meningkat 6,1% secara tahunan.
“Pertumbuhan yang cukup tinggi karena kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir kita cukup stagnan dan kalau lihat semua komponen transfer semuanya positif,” ujar dia.
Beberapa komponen yang mendapat TKD yaitu Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa. DAU tercatat mengalami kenaikan transfer 16,6% dibanding tahun lalu atau mencapai Rp 264,2 triliun.
“Ini terutama untuk realisasi block grant. Jadi kita langsung transfer tidak ada persyaratan yang menentukan,” kata dia.
Sementara itu, DBH sebesar Rp 64,5 triliun juga melonjak 15,9% secara tahunan karena pagu yang mengalami kenaikan. Sementara itu, Dana Desa naik Rp 48,5 triliun atau naik 19,4% secara tahunan.
“Kalau kita naiknya lebih cepat karena desa-desa cepat menyampaikan persyaratan sehingga kami bisa menyampaikan penyaluran. Persyaratannya seperti APBDes,” ujar dia.