JAKARTA, investortrust.id - Wacana penerapan single salary untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025 memunculkan kekhawatiran melonjaknya anggaran belanja pegawai. Perubahan besar dalam sistem pembayaran dan administrasi akan memakan waktu dan biaya.
 
"Penerapan skema itu diproyeksikan akan menaikkan gaji PNS secara keseluruhan, akan meningkatkan anggaran pemerintah. Pertanyaannya apakah pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kenaikan ini, tanpa memotong anggaran sektor lain yang penting," kata Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar, kepada investortrust.id, Rabu (24/7/2024).
 
Media mengatakan pemerintah perlu memiliki sistem administrasi dan manajemen keuangan, untuk mengimplementasikan skema tersebut. Dengan penerapan ini, kata dia, akan terjadi perubahan sistem besar-besaran.
 
 
 
 
Soal Keadilan dan Kesenjangan
Selain itu, kata Media, desain gaji single salary akan berdampak terhadap keadilan dan kesenjangan. Dia menyebut beberapa pihak berpendapat bahwa skema ini mungkin tidak memperhitungkan perbedaan kinerja antar-PNS. "Sehingga PNS yang berkinerja tinggi dan rendah menerima gaji yang sama, yang bisa mengurangi motivasi kerja," ucap dia.
 
Melihat kemungkinan itu, Media menyebut akan ada risiko moral hazard. PNS mungkin akan merasa tidak perlu bekerja keras atau meningkatkan kompetensi, karena gaji mereka tetap dan tidak dipengaruhi oleh kinerja. 
 
"Selain itu, ada kekhawatiran bahwa skema ini tidak akan adil bagi PNS dengan tanggung jawab yang berbeda. Ini misalnya kepala bagian yang memiliki tanggung jawab lebih besar mungkin merasa tidak adil jika gajinya sama dengan staf biasa," ujar dia.
 
Smentara itu, sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menyebut sistem gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menggunakan desain single salary. Dengan desain ini, PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan, yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.
 
Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan). "Nanti dibicarakan dulu, kami belum bahas kan, penyesuaiannya bisa banyak bentuknya," kata Isa di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/7/2024).
 
Isa mengatakan, salah satu pembahasan yang muncul dari single salary yaitu adanya wacana menaikkan gaji pokok. Selain itu, pembahasan memuat penyesuaian gaji pokok dengan perbaikan tunjangan kinerja.
 
"Atau memberikan insentif lain juga bisa," kata dia.
 
Belanja pegawai era pemerintahan Presiden Joko Widodo diprediksi akan membengkak setiap tahun, karena kenaikan gaji dan tunjangan kinerja PNS. Pada 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk belanja pegawai mencapai Rp 484,4 triliun, meningkat 12,01% secara tahunan dibandingkan outlook 2023 sebesar Rp 432,45 triliun.