Usul Tambah Anggaran Rp 598,9 Triliun, Anggota DPR: Tanpa Tambah Defisit

JAKARTA, investortrust.id - Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo disertai usulan dari salah satu mengenai tambahan anggaran sebesar Rp 598,9 triliun.

"Rp 598,9 triliun itu dari belanja pusat dari Komisi I hingga XI. Usulannya Rp 598,9 triliun, itu usulannya tanpa menambah defisit," kata Ketua Banggar Said Abdullah di Ruang Rapat Banggar, Jakarta, Kamis (4/7/2024)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengkaji dulu permintaan penambahan usulan tersebut. Sebab, penambahan anggaran itu akan disesuaikan dengan melihat ruang fiskal 2025.

Dia mengatakan postur tersebut sesuai yang telah disepakati bersama dengan DPR dalam rentang 2,29% hingga 2,82%.

Baca Juga

Panja Asumsi Dasar Banggar DPR Sepakati 7 Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025

"Tentu kami akan melihat dari fiskal space-nya dan tetap jaga postur yang disepakati di Komisi XI dan Panja A tadi, tapi di sisi lain banyak sekali aspirasi yang masuk ke kami," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan akan bekerja keras dengan seluruh pemangku kepentingan agar RAPBN 2025 tetap bisa menjawab berbagai tantangan pembangunan. Tetapi, upaya itu harus disertai dengan menjaga kesehatan dan sustainabilitasnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan usulan tambahan anggaran muncul dari komunikasi di masing-masing komisi DPR dengan mitra kerjanya yaitu kementerian/lembaga (K/L). Usulan itu dapat dipertimbangkan dengan memperhitungkan kembali kapasitas fiskal dan defisit sesuai kesepakatan.

"Itu dari semua Komisi. Misal Komisi I kan ada K/L Kemenlu, Hankam, dan sebagainya, mereka kan masing-masing ada diskusi dengan Komisi I, terus Komisi II kan ada Kemendagri misalnya, nah itu mereka menyampaikan, kita butuh ini, itu dirangkum ada Rp 598,9 triliun," ujar dia.