Habiskan Rp 20 M untuk Nyaleg, Anggota DPR Ini Usul Pemilu 10 Tahun Sekali
JAKARTA, investortrust.id - Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Muslim Ayub mengusulkan agar pemilihan umum (pemilu) digelar 10 tahun sekali. Usulan itu disampaikan Muslim lantaran mahalnya biaya politik untuk menjadi anggota DPR.
Anggota Baleg DPR ini mengungkapkan, rata-rata anggota DPR menghabiskan lebih dari Rp 20 miliar. Sementara, masa kerja anggota DPR selama 5 tahun terhitung cepat. Bahkan persiapan pemilu berikutnya atau Pemilu 2029 akan dimulai pada 2007 atau tahun ketiga masa jabatan.
"Apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali ya kan. Karena untuk 5 tahun ini, pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu sudah dekat, 2027 sudah mulai pemilu lagi," kata Muslim dalam rapat dengar pendapat dengan elemen masyarakat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Baca Juga
Muslim mengaku sulit mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan hanya dalam masa jabatan 5 tahun.
"Jadi enggak mungkin ada ini akan kita kembalikan dengan sistem begini. Mohon maaf rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang, minimal Rp 20 miliar ke atas, enggak ada yang Rp 10 miliar," tandas Muslim.
Muslim mengatakan organisasi masyarakat yang fokus mengawal pemilu, seperti Perludem seharusnya mengetahui kondisi lapangan. Dia meyakini, tidak sedikit anggota DPR yang terpilih saat ini masih memiliki utang sebagai modal untuk nyaleg. Meski demikian, Muslim menekankan, usulan pemilu 10 tahun sekali merupakan usulan pribadinya bukan partai.
"Jujur saya sampaikan, tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Itu pertama. Ini usulan pribadi nih bukan Nasdem," pungkas Muslim.
Rapat ini turut dihadiri sejumlah organisasi, antara lain Perludem, Komnas Perempuan, hingga PSHK.
Menurut Muslim tingginya biaya politik tidak terlepas dari money politics. Menurutnya, apa pun regulasinya, money politics akan terjadi.
"Saya rasa apa pun aturan yang kita lakukan ke depan. Apa pun RUU yang sudah kita sahkan nanti, kapan pun tidak akan terhindar dari money politic. Itu sudah pasti.
Menurutnya, salah satu penyebab terjadinya money politics lantaran sistem dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Diungkapkan, di Aceh, satu suara dihargai Rp 200.000. Untuk itu, Muslim mengusulkan untuk menggunakan sistem e-voting.
"Kalau sistem yang dilakukan e-voting, pemilu jam 9, jam 13 kita sudah tahu hasilnya. Sudah tahu kita jadi pemenang. Tidak ada di situ permainan kotor," katanya.
Baca Juga
KPU Sahkan Rekapitulasi Suara Pemilu 2024, PDIP Terbanyak dan PPP Tersingkir
Berdasarkan pengalamannya, Muslim mengaku tidak tenang meski meraih suara banyak. Hal ini lantaran adanya campur tangan penyelenggara pemilu yang memengaruhi suara.
"Jadi, kita udah tahu suara kita pun, jadi bimbang. Susah memikirkan suara kita. Banyak dicurangi, penyelenggara ikut campur menyurangi suara kita. Jadi, untuk penyelenggara saja kami mengeluarkan uang berapa. Ini jangan anggap remeh ini. Ini nyata dan terjadi di kita semua. Kalau ini enggak kita lakukan, jangan harap kita melakukan pemilu, tanpa money politics kalau aturan ini tetap kita lakukan, dengan sistem ini," tegasnya.