Berkolaborasi dengan Menkopolhukam, Dirjen Kekayaan Negara Siap Sita Aset Pengemplang BLBI
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) Rionald Silaban siap berkolaborasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto untuk terus mengejar obligor pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Saya sudah dipanggil Pak Menko (Polhukam) dan sudah menerima beberapa catatan. Jadi saya bersyukur Pak Menkopolhukam yang luar biasa terhadap Satgas,” kata Rionald saat ditemui di kompleks parlemen MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Rionald berjanji akan segera melaporkan aktivitas penyitaan aset obligor BLBI dengan bekerja sama dengan Kemenkopolhukam. “Kalau nyita nanti, begitu sita aku kasih tahu,” kata pria yang menjawab Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI tersebut.
Baca Juga
Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Prioritaskan Jaga Keamanan dan Selesaikan Kasus BLBI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang upaya mengejar obligor BLBI melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dengan beleid ini, masa kerja Satgas BLBI diperpanjang hingga 31 Desember 2024.
Upaya memperpanjang satgas BLBI ini untuk mengejar total dana sebesar Rp 114 triliun. Hingga 31 Desember 2024, total dana yang baru didapat Satgas ini baru mencapai Rp 34 triliun.
Usai pelantikannya sebagai Menkopolhukam, Hadi menyebut akan terus berkoordinasi secara intensif untuk menyelesaikan BLBI. Pria yang berstatus Dewan Pengarah Satgas BLBI ini bahkan akan meminta arahan dari eks Menkopolhukam, Mahfud MD.
Baca Juga
Mahfud Titip soal Utang BLBI, Pelanggaran HAM, dan Revisi UU MK ke Jokowi
“Saya pasti akan memohon arahan-arahan apa, permasalahan yang harus diselesaikan dan kami lanjutkan walaupun kurun waktunya hanya delapan bulan. Tetapi, saya tidak mengabaikan, dan akan menjaga situasi kondisi ini tetap tenang,” ujar dia.
Salah satu aset BLBI yang menjadi sorotan yaitu aset milik putra bungsu Presiden Soeharto, Hutama Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Rencananya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan melelang kembali aset milik Tommy Soeharto karena belum laku.
Direktur Lelang DJKN, Joko Prihanto mengatakan aset tersebut tidak laku karena harganya yang tinggi dan aset tersebut memiliki latar belakang bermasalah. Sehingga, belum ada penawaran dari masyarakat.
“Tapi sebenarnya itu biasa namanya lelang kan ada sitaan kejaksaan juga laku,” kata dia.
Joko mengatakan pihaknya belum menentukan strategi lelang yang akan dilakukan agar aset Tommy tersebut terjual. Pada 2009, total aset yang dimiliki Tommy ditaksir senilai Rp 2,61 triliun.