Pemerintah Disarankan Tak Buru-Buru Tambah Subsidi Energi gara-gara Perang Iran-Israel
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Direktur The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menyarankan pemerintah tidak terburu-buru menambah anggaran subsidi energi meski harga minyak naik pascaserangan Iran ke Israel.
“Kalau menurut saya, belum penting untuk menambah subsidi (energi) saat ini karena harga minyak masih dalam range risiko yang bisa ditolerasi asumsi makro,” kata Eko kepada investortrust.id, Rabu (17/4/2024).
Baca Juga
Menteri ESDM: Sulit bagi Pemerintah Menahan Anggaran Subsidi Energi, Jika…
Eko menjelaskan, pemerintah perlu melihat perkembangan eskalasi konflik Iran-Israel sebelum memutuskan penambahan subsidi energi. Ini berkaca pada kondisi saat harga minyak dunia menembus US$ 100 ketika perang Ukraina dan Rusia pecah. Kala itu, pemerintah memutuskan tidak menambah beban anggaran di pos subsidi energi.
Selain itu, menurut Eko Listiyanto, urusan subsidi energi rentan terhadap politisasi, mengingat beberapa bulan mendatang akan digelar pemilihan kepala daerah (pilkada).
Eko mengingatkan, anggaran subsidi yang digunakan untuk anggaran negara bersifat populis akan menjadi titik kritis ekonomi. Ini karena anggaran negara akhirnya hanya digunakan menaikkan popularitas dan elektabilitas.
“Tapi kemudian nanti banyak sektor riil yang nggak dapat bantuan, mungkin pupuk semakin langka dan akhirnya produktivitas pertanian menurun,” ucap dia.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan, pemerintah akan merevisi anggaran energi. Meski begitu, pemerintah akan menguji coba perhitungan kenaikan harga minyak dan anggaran subsidi yang dibutuhkan sambil memantau kondisi di Timur Tengah.
“Terkait kenaikan subsidi, kita tentu terus memonitor harga minyak berapa,” ucap dia.
Baca Juga
Hadapi Konflik Iran-Israel, Pemerintah Pertimbangkan Revisi Anggaran Subsidi Energi
Airlangga menyebut kenaikan minyak dunia dapat terjadi karena perang Iran-Israel bisa merembet ke Selat Hormuz. Lokasi ini memainkan peran penting logistik, terutama lalu lintas angkutan BBM.
"Kita terus jaga, monitor kenaikan harga minyak di luar ICP (harga minyak mentah patokan Indonesia) yang ditetapkan pemerintah,” ujar dia.
Anggaran subsidi energi pada 2024 ditetapkan sebesar Rp 189,1 triliun dengan subsidi BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp 113,27 triliun.