Gejala Otoritarianisme Disebut Pemicu APBN Dikelola Ugal-ugalan  

JAKARTA, investortrust.id - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengatakan APBN menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan cermin dari politik. Meski demikian, kata Didik, APBN saat ini dikelola secara ugal-ugalan.

“Jadi saya mewanti-wanti, anggaran ini (APBN) dikelola secara ugal-ugalan,” kata Didik, dalam seminar daring bertema “Evaluasi Akhir Tahun Bidang Ekonomi, Politik, dan Hukum”, yang digelar Universitas Paramadina, Kamis (14/12/2023).

Didik mengatakan praktik demokrasi yang dijalankan sebetulnya fondasi dari ditetapkannya APBN. Ketika terjadi kemunduran, kata dia, akan berimplikasi kepada turunan produk politik.

“Ini kan turunan dari kekuasaan yang otoriter. Sehingga tidak ada check and balances. Itu tercermin dari APBN yang ugal-ugalan,” ujar dia.

Baca Juga

Didik Rachbini: Hati-Hati dengan ‘Demokrasi Ketoprak’ pada Piplres 2024

Didik mengatakan APBN menjadi penting karena menjadi cerminan kondisi ekonomi dan politik ke depan. Meski demikian, kata dia, perlu pengawasan dan pengecekan dari parlemen untuk melihat celahnya.

“Karena APBN yang disahkan bisa dipakai untuk bermain curang untuk alat politik,” ujar dia.

Didik mengatakan penting untuk menata alam demokrasi dan menjauhkan tekanan otoritarian. Sebab, tekanan politik inilah yang membuat menteri keuangan tak leluasa bergerak menentukan anggaran. “Menteri keuangannya tidak berani karena kalah sama politisi,” kata dia.

Dia berharap, pemimpin Indonesia terpilih ke depan tidak menggunakan praktik kotor untuk menentukan APBN. “Semoga presiden ke depan jangan meniru APBN yang sekarang,” ujar dia. (CR-7)

Baca Juga

Bangun IKN, Otorita IKN Sebut APBN dan Nilai Investasi Swasta Masih Imbang