Neorba: Otoritarianisme Tanpa Diktator

Oleh: Bambang Intojo *)

INVESTORTRUST - Perdebatan tentang figur Jokowi sering terjebak pada penilaian personal: antara pemimpin merakyat ataukah perusak demokrasi. Pembacaan semacam itu sesungguhnya menyederhanakan persoalan. Jokowi lebih tepat dipahami sebagai figur struktural - produk sekaligus penggerak dari fase baru kekuasaan Indonesia. Ia tidak melahirkan orde yang baru, tidak membangkitkan kembali Orde Baru, tetapi juga tidak sekadar melanjutkan Reformasi. Yang terbentuk adalah rezim stabilitas tanpa sentra tunggal, rezim transaksi tanpa ideologi resmi, dan rezim algoritma tanpa represi. Inilah yang dapat disebut sebagai NEORBA: Neo-Orde-Baru.

Neorba lahir dari kelelahan panjang demokrasi prosedural pasca-Reformasi. Pemilu berjalan, sirkulasi elite berlangsung, tetapi negara sering kehilangan kemampuan memutuskan. Konflik elite berlarut, kebijakan tersendat, dan kewibawaan negara tampak melemah. Jokowi datang bukan dengan visi ideologis besar, melainkan janji sederhana: negara harus bekerja. Sejak awal, kekuatan utamanya bukan gagasan transformatif, melainkan kemampuan meredam friksi dan menjaga stabilitas.

Di sinilah Neorba dapat dipahami sebagai bentuk rezim transaksi. Rezim transaksi adalah konfigurasi kekuasaan yang bertumpu pada pertukaran kepentingan antar-elite, bukan pada komitmen ideologis atau garis komando tunggal. Stabilitas dicapai melalui distribusi akses: kursi kabinet, proyek strategis, perlindungan hukum, atau posisi birokrasi. Loyalitas tidak dibangun lewat keyakinan, melainkan melalui manfaat timbal balik. Konflik tidak dimenangkan, tetapi dinegosiasikan hingga semua simpul merasa cukup diakomodasi.

Pendekatan ini bersifat transaksional sekaligus pragmatis. Alih-alih membiarkan adanya oposisi ideologis yang tegas, konflik dirangkul melalui kooptasi. Lawan dijadikan mitra, kritik dilebur dalam kabinet, dan oposisi menyusut menjadi variasi posisi tawar. Negara kembali efektif, tetapi bukan melalui konsolidasi sentralistik seperti masa lalu, melainkan lewat jaringan kompromi dan penguncian kepentingan. Kekuasaan tidak lagi bertumpu pada satu pusat komando, melainkan tersebar dalam simpul-simpul yang saling bergantung.

Namun Neorba tidak hanya bekerja sebagai rezim transaksi. Ia juga beririsan dengan apa yang dapat disebut sebagai rezim algoritma. Jika rezim transaksi menjelaskan logika pertukaran antar-aktor, maka rezim algoritma menjelaskan cara kekuasaan mengelola informasi, persepsi, dan perhatian publik. Politik tidak lagi semata pertarungan gagasan, melainkan pengolahan data, pemetaan opini, dan manajemen arus wacana. Yang dikejar bukan hanya dukungan, tetapi kendali atas atensi.

Dalam rezim algoritma, legitimasi dibangun melalui angka: pertumbuhan ekonomi, indeks kepuasan, capaian proyek, tren elektabilitas. Namun yang lebih penting adalah bagaimana angka dan narasi itu diproduksi serta disirkulasikan. Atensi publik diarahkan pada keberhasilan, simbol, dan agenda yang telah dikurasi. Isu yang berpotensi mengganggu stabilitas tidak selalu dibungkam secara represif, melainkan dibanjiri, dialihkan, atau ditenggelamkan dalam arus informasi yang lebih besar.

Di sinilah algoritma bekerja sebagai pengelola wacana kritik. Kritik tidak harus dilarang; cukup diletakkan dalam posisi marjinal, diposisikan sebagai ekstrem, atau dibingkai sebagai ancaman terhadap stabilitas. Media sosial, survei, buzzer, dan mesin komunikasi digital menjadi instrumen untuk memetakan sentimen sekaligus mengatur intensitasnya. Negara dan jejaringnya belajar membaca pola percakapan publik, lalu merespons dengan strategi yang terukur. Pengendalian tidak lagi berbentuk larangan total, melainkan pengaturan visibilitas.

Berbeda dengan Orde Baru klasik yang bertumpu pada figur dominan dan kontrol langsung atas media, Neorba tidak memiliki sentra tunggal. Presiden berada di puncak legitimasi elektoral, tetapi operasional negara dijalankan oleh jejaring birokrasi teknokratik, aparat keamanan, pemodal besar, dan elite partai. Tidak ada satu aktor yang sepenuhnya mengendalikan, namun juga tidak ada yang sepenuhnya bisa disingkirkan. Keseimbangan dipelihara melalui distribusi akses sekaligus kalkulasi risiko berbasis data.

Jika Neorba adalah sistem, maka ciri utamanya bukan represi terbuka, melainkan ketiadaan pusat keputusan yang tegas. Kebijakan tetap diproduksi, proyek berjalan, dan stabilitas relatif terjaga. Namun keputusan strategis kerap lahir dari negosiasi sunyi yang telah disaring oleh pertimbangan teknokratik dan hitung-hitungan elektoral. Kekuasaan mengalir horizontal dalam bentuk simpul-simpul yang saling mengunci. Tujuan para aktor bukan menjadi penguasa tunggal, melainkan menjadi simpul yang tak tergantikan - memiliki daya veto atas setiap keputusan penting.

Dalam konfigurasi ini, presiden -kini Prabowo- lebih berfungsi sebagai puncak legitimasi formal ketimbang pusat operasional. Ia adalah penanda finalitas konstitusional, tetapi kerja negara sehari-hari ditopang jaringan yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam negara tanpa sentra, presiden yang terlalu agresif justru berisiko memicu resistensi serentak dari simpul lain. Karena itu, peran paling rasional adalah menjaga keseimbangan transaksi sekaligus memastikan mesin algoritmik pengelola stabilitas tetap berjalan.

Jokowi sendiri, setelah turun dari jabatan, tidak lagi menjadi pengendali langsung, melainkan referensi kekuasaan. Jejaring dan warisannya tetap diperhitungkan dalam kalkulasi elite, tetapi tidak menentukan secara eksplisit. Dalam Neorba, mantan presiden dapat berfungsi sebagai simpul bayangan: cukup kuat untuk memengaruhi perhitungan, namun tidak cukup sah untuk memerintah. Pengaruh bekerja melalui jaringan, persepsi publik, dan memori kolektif yang telah dibentuk sebelumnya.

Militer menempati posisi khas sebagai penjamin batas konflik. Mereka tidak harus memimpin politik harian untuk tetap relevan. Justru karena tidak selalu tampil di depan, perannya efektif sebagai pengaman ketika fragmentasi elite berpotensi berubah menjadi krisis. Sementara itu, kepolisian memainkan peran lebih aktif dalam mengatur ritme politik dan hukum. Penegakan hukum yang selektif bukan semata persoalan moral, melainkan bagian dari pengendalian intensitas konflik dalam kerangka stabilitas.

Partai-partai bergerak sebagai broker dalam rezim transaksi. Orientasi utama mereka bukan kepemimpinan ideologis, melainkan akses terhadap sumber daya dan kedekatan dengan kekuasaan. Koalisi menjadi cair, oposisi menjadi negosiasi, dan perbedaan sikap lebih sering berakhir sebagai kesepakatan. Dalam lanskap yang diatur oleh logika algoritmik, partai pun belajar menyesuaikan pesan, simbol, dan isu sesuai dengan denyut atensi publik yang terukur.

Di sinilah letak paradoks Neorba: ia menghadirkan otoritarianisme tanpa diktator. Tidak ada figur tunggal yang memusatkan seluruh kuasa, tidak ada ideologi resmi yang diumumkan sebagai doktrin negara, dan tidak ada pembubaran terang-terangan atas mekanisme demokrasi. Namun secara perlahan, kemampuan publik untuk memengaruhi arah keputusan menyempit. Stabilitas dijaga melalui transaksi elite dan pengelolaan atensi, sementara arah kolektif menjadi kabur.

Persoalan mendasarnya bukan lagi siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana keputusan strategis dapat diambil secara sah dan akuntabel dalam sistem tanpa sentra. Neorba hidup melampaui satu figur dan satu periode. Ia adalah mutasi kekuasaan -mutasi Orba-: rezim transaksi yang dioperasikan melalui logika algoritmik, dengan tanggung jawab yang menyebar dan pusat yang samar. Pertanyaan yang kini mengemuka bukan sekadar evaluasi atas Jokowi atau Prabowo, melainkan bagaimana membangun kembali pusat keputusan yang tegas tanpa tergelincir pada sentralisme lama.

Sebab pada akhirnya, negara tidak hanya membutuhkan stabilitas, tetapi juga arah. Tanpa sentra deliberatif yang jelas, stabilitas dapat berubah menjadi stagnasi. Dan ketika sistem tanpa diktator dipaksa memilih -di tengah krisis ekonomi, konflik sosial, atau tekanan global- ketiadaan pusat bisa menjadi kelemahan fatal. Di situlah Neorba akan diuji: apakah ia mampu berevolusi menjadi demokrasi yang matang, atau justru mengeras sebagai otoritarianisme yang semakin halus dan permanen.***

*) Bambang Intojo (Mbin), penulis independen dan komunikator sains untuk anak.