Inilah Analisis Ekonom Prasasti, Mengapa Indonesia Sulit Menembus Pertumbuhan 6%

JAKARTA, Investortrust.id – Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% pada Kuartal III 2026. Angka ini patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk membuat pemerintah berpuas diri. Di tengah besarnya pasar, kekayaan sumber daya, dan peluang investasi, Indonesia sesungguhnya punya modal untuk tumbuh jauh lebih tinggi. Persoalannya, potensi itu belum terorkestrasi dengan baik.

Ketidakpastian regulasi, kegaduhan politik, lemahnya koordinasi kebijakan, hingga daya beli masyarakat yang belum pulih merata menjadi sejumlah ganjalan. Akibatnya, mesin ekonomi memang terus bergerak, tetapi belum mampu melaju secepat yang seharusnya.

Persoalan mendasar tersebut mengemuka dalam diskusi Ngopi Bareng Prasasti yang diselenggarakan Prasasti Center for Policy Studies di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Jumat (6/11/2026) petang. Diskusi menghadirkan Senior Economist Prasasti Piter Abdullah, Research Director Adhi Nugroho, Executive Director Nila Marita, serta Ekonom Prasasti Hazna Nurul Faiza.

Senior Economist Prasasti Piter Abdullah menilai Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas ekonomi yang besar. Bahkan, di tengah berbagai persoalan yang belum terselesaikan, perekonomian nasional masih mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5%.

Namun, menurut dia, masalahnya bukan semata-mata terletak pada fundamental ekonomi. Indonesia justru menghadapi persoalan dalam menyatukan berbagai potensi ekonomi agar bergerak ke arah yang sama.

"Kita kurang orkestrasi atau tidak mempunyai sosok orkestrator dalam bidang perekonomian. Kalau orkestrasi berjalan baik dengan arah yang jelas, target 6% bukan sesuatu yang sulit," ujarnya.

Pernyataan tersebut menyentil persoalan penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Berbagai program dan kebijakan pemerintah tidak akan menghasilkan daya ungkit maksimal apabila berjalan sendiri-sendiri. Tanpa koordinasi yang kuat dan arah yang konsisten, potensi ekonomi yang besar justru sulit diterjemahkan menjadi pertumbuhan yang lebih tinggi.

Pertumbuhan Tinggi, Daya Beli Belum Merata

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kualitas pertumbuhan ekonomi. Piter mengingatkan, konsumsi rumah tangga memang masih tumbuh, tetapi pemulihan daya beli belum dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat berpendapatan menengah bawah masih menghadapi tekanan sehingga peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tercermin dalam kualitas konsumsi dan kesejahteraan mereka.

Dengan kata lain, ekonomi boleh tumbuh, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi kehilangan sebagian maknanya apabila tidak diikuti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat secara luas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan pada Kuartal III 2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan Kuartal II sebesar 5,29%. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, sedangkan belanja pemerintah meningkat 8,95%.

Investasi juga mencatat pertumbuhan 6,06%. Angka-angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masih terjaga. Namun, tantangan berikutnya adalah memperkuat sumber pertumbuhan lain, terutama investasi swasta dan ekspor, agar perekonomian tidak hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.

Untuk menggenjot pertumbuhan, Piter mengingatkan pemerintah agar tidak menutup pintu terhadap modal asing. Investasi asing, terutama yang masuk ke sektor riil dan berorientasi jangka panjang, masih sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas.

"Kita tidak mungkin mengatakan go to hell with your capital, karena kita perlu modal dari luar. Dan modal dari luar membutuhkan regulasi yang konsisten serta kepastian hukum. Ini serasa narasi lama tapi harus terus menerus kita suarakan karena faktanya kita memang belum banyak berubah," katanya.

Dari persoalan itu pesannya jelas bahwa Indonesia membutuhkan investasi, tetapi investasi membutuhkan kepastian. Besarnya pasar domestik dan potensi keuntungan tidak otomatis membuat investor datang. Mereka juga mempertimbangkan kepastian hukum, konsistensi peraturan, serta jaminan bahwa kebijakan pemerintah tidak berubah-ubah di tengah perjalanan investasi.

Piter menilai daya beli masyarakat Indonesia masih memiliki keunggulan dibandingkan sejumlah negara tetangga. Potensi pasar ini seharusnya menjadi daya tarik besar bagi investor. Namun, keunggulan tersebut bisa kehilangan daya saing apabila dunia usaha terus dibayangi ketidakpastian dan persoalan kepercayaan.

Ia juga mengingatkan agar semangat ekonomi patriotik diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar memperkuat industri nasional. Keterbukaan terhadap investasi asing tetap diperlukan sepanjang investasi tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Investor Bisa Beralih ke Negara Tetangga

Sedangkan Research Director Prasasti, Adhi Nugroho menyoroti persoalan lain yang dapat menghambat ambisi pertumbuhan ekonomi, yakni ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi kebijakan. Kondisi ini dapat membuat investor, terutama dari sektor swasta, berpikir ulang sebelum menanamkan modal di Indonesia.

Risikonya, modal yang seharusnya masuk ke Indonesia justru beralih ke negara lain yang menawarkan iklim usaha lebih kompetitif dan kepastian lebih baik.

Menurut Adhi, persoalan geopolitik memang menjadi tantangan bagi semua negara. Namun, Indonesia tidak boleh hanya menyalahkan faktor eksternal. Pemerintah juga harus berani membenahi persoalan domestik yang justru memperburuk iklim investasi.

Vietnam, menurut dia, menjadi salah satu contoh yang perlu diperhatikan. Negara tersebut dinilai mampu menawarkan kemudahan dan kepastian yang lebih baik kepada investor.

"Vietnam menjadi contoh yang menarik. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dan pemerintahnya relatif mampu memberikan kemudahan serta kepastian bagi investor. Indonesia perlu memastikan bahwa potensi pasar domestiknya yang besar juga didukung oleh iklim investasi yang kompetitif," ujarnya.

Vietnam memang semakin memperkuat daya tarik sebagai tujuan investasi melalui kemudahan berusaha, konsistensi kebijakan, dan integrasi dengan rantai pasok global. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, tetapi keunggulan tersebut harus ditopang iklim usaha yang mampu bersaing dengan negara lain.

Perbedaan daya tarik kedua negara juga terlihat dalam perkembangan pasar modal. FTSE Russell telah menaikkan klasifikasi Vietnam dari Frontier Market menjadi Secondary Emerging Market, efektif September 2026. Sebaliknya, MSCI pada Oktober 2026 membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan final dijadwalkan pada Juni 2027.

Perkembangan tersebut menjadi pengingat bahwa kredibilitas pasar keuangan tidak bisa dibangun hanya dengan mengandalkan besarnya ekonomi. Transparansi, tata kelola, dan kepercayaan investor harus terus diperkuat.

Adhi juga menyoroti praktik ekonomi rente dan pemberian akses terhadap kegiatan ekonomi yang tidak selalu didasarkan pada kompetensi dan produktivitas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang sehat membutuhkan persaingan usaha yang adil. Kesempatan berusaha harus terbuka bagi seluruh pelaku ekonomi berdasarkan kemampuan dan kontribusinya, bukan karena kedekatan atau akses tertentu.

Kepastian regulasi, persaingan yang sehat, dan kesetaraan kesempatan menjadi prasyarat agar investasi berkembang, produktivitas meningkat, dan lapangan kerja berkualitas tercipta.

Investasi Besar Belum Tentu Menyejahterakan

Sementara itu, Ekonom Prasasti Hazna Nurul Faiza mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya modal yang masuk. Ukuran yang jauh lebih penting adalah seberapa besar manfaat investasi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

Investasi bernilai besar belum tentu otomatis menciptakan kesejahteraan. Sebuah industri bisa berkembang pesat dan menyerap modal dalam jumlah besar, tetapi belum tentu memberikan penyerapan tenaga kerja yang optimal, transfer teknologi yang memadai, maupun manfaat sosial dan lingkungan yang sebanding.

Karena itu, kualitas investasi perlu mendapat perhatian yang sama besarnya dengan nilai investasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap investasi tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memperkuat kemampuan industri nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Senada dengan pandangan tersebut, Executive Director Prasasti Nila Marita menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menurut dia, peluang untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik tetap terbuka apabila berbagai hambatan kebijakan yang selama ini mengganggu kinerja ekonomi segera dibenahi.

Ia berharap pertumbuhan ekonomi benar-benar merembes ke bawah dan menghasilkan kemakmuran yang lebih merata.

Diskusi Prasasti ini menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak kekurangan pasar, sumber daya, ataupun peluang. Yang masih menjadi pekerjaan besar adalah bagaimana pemerintah menyatukan seluruh potensi tersebut melalui koordinasi yang solid, kebijakan yang konsisten, dan iklim investasi yang dapat dipercaya.

Pertumbuhan 5,47% menunjukkan mesin ekonomi Indonesia masih bekerja. Namun, untuk melompat ke 6%, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan optimisme dan sederet program. Diperlukan orkestrasi yang kuat agar kebijakan tidak saling bertabrakan, investasi tidak kehilangan kepercayaan, dan dunia usaha memiliki kepastian untuk berkembang.

Sebab, keberhasilan ekonomi bukan semata-mata soal seberapa tinggi angka pertumbuhan tercatat dalam statistik. Ukuran sesungguhnya adalah berapa banyak lapangan kerja tercipta, seberapa besar pendapatan masyarakat meningkat, seberapa luas kesempatan usaha terbuka, dan seberapa nyata kesejahteraan dirasakan rakyat.