IPM Indonesia Naik Jadi 76,59, DKI Jakarta Tertinggi

JAKARTA, investortrust.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2026 mencapai 76,59. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh. Edy Mahmud mengatakan, angka tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 75,90, sekaligus menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

"Angka ini naik 0,69 dari 2025 yang sebesar 75,90. Sejak tahun 2020 IPM Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten," ujar Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

IPM merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia melalui tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah.

BPS menyatakan, peningkatan IPM Indonesia pada 2026 didorong oleh perbaikan seluruh indikator penyusunnya. Dari dimensi kesehatan, umur harapan hidup saat lahir meningkat menjadi 74,68 tahun, dibandingkan 74,47 tahun pada 2025.

Sementara itu, dari dimensi pendidikan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia mencapai 13,34 tahun pada 2026. Angka tersebut meningkat dari 13,30 tahun pada tahun sebelumnya.

Perbaikan juga terlihat pada indikator rata-rata lama sekolah (RLS) yang naik menjadi 9,16 tahun pada 2026, dari sebelumnya 9,07 tahun pada 2025.

Adapun dari dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan tercatat meningkat menjadi Rp13,37 juta. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12,80 juta.

Secara spasial, BPS mencatat sebanyak 30 dari 38 provinsi di Indonesia telah mencapai kategori IPM tinggi. Bahkan, lima provinsi telah masuk kategori pembangunan manusia sangat tinggi.

DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan IPM sebesar 85,88. Berikutnya, DI Yogyakarta mencatatkan IPM sebesar 83,43, Kepulauan Riau sebesar 81,12, Kalimantan Timur sebesar 80,09, dan Bali sebesar 80,03.

Sementara itu, masih terdapat dua provinsi yang berada dalam kategori IPM sedang dan satu provinsi dalam kategori rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan manusia antardaerah masih menjadi pekerjaan rumah.

"Provinsi dengan capaian IPM terendah adalah Papua Pegunungan dengan nilai IPM 55,25. Sedangkan provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta adalah 85,88," kata Edy.

Meski demikian, BPS mencatat adanya peningkatan status pembangunan manusia di empat provinsi sepanjang 2026. Bali dan Kalimantan Timur berhasil naik dari kategori IPM tinggi menjadi sangat tinggi.

Sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua Selatan meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi.