Izin Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta Belum Turun, Menkeu Suahasil: Perlu Lihat Kondisi Global

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut penerbitan obligasi daerah perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian global. Hal ini disampaikan Suahasil menyusul belum terbitnya izin bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah yang rencananya akan senilai Rp 5,6 triliun.

“Tadi ada yang nanya, obligasi pemerintah pusat aja sudah meningkat suku bunganya. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian dari semua yang ingin berniat untuk mengeluarkan obligasi,” kata Suahasil, di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Suahasil mengatakan bahwa lingkungan global saat ini dalam kondisi yang 'tidak baik-baik saja'. Kekhawatiran inilah yang disampaikan Suahasil pada pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi daerah.

Namun demikian ia menegaskan eksekusi penerbitan akan tergantung pada masing-masing pemerintah daerah.

“Pilihannya tetap ada di masing-masing (pemerintah daerah),” kata dia.

Suahasil mengatakan, untuk mengatasi kebutuhan dana yang awalnya akan digalang lewat penerbitan obligasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan opsi agar pemda bisa menggunakan dana APBN. Ke depan, lanjut Suahasil, Kemenkeu akan berkomunikasi dengan pemprov DKI terkait potensi pembiayaan beberapa proyek infrastruktur yang beririsan dengan APBN.

Baca Juga

Menkeu Suahasil Bertemu Gubernur DKI, Bahas Obligasi Daerah?

“Untuk Pemda DKI memang sudah ada beberapa proyek yang secara langsung ataupun tidak langsung, berasal dari APBN. Ada yang sifatnya belanja APBN, ada juga sifatnya pembiayaan,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Suahasil telah menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam unggahan di Instagram miliknya, @menkeuri, Suahasil menjelaskan kolaborasi itu menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam pertemuan Pramono dan Suahasil tersebut dibahas pula sejumlah rencana pembangunan di Jakarta, mulai dari transportasi publik, hunian dan renovasi sekolah, hingga rencana program beasiswa LPDP Jakarta bagi putra-putri di wilayah Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

"Melalui APBN, Kemenkeu turut mendukung berbagai program pembangunan di daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat," unggah Suahasil, diakses Selasa (27/10/2026).

Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penting untuk menyelaraskan langkah, serta mengoptimalkan peran masing-masing dalam mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.