Survei LPEM UI Beri Catatan Khusus Ekonomi RI di Kuartal II-2026

JAKARTA, investortrust.id - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis hasil survei terhadap sejumlah pakar dan ekonom tentang kondisi ekonomi semester II-2026. Survei digelar 21 September hingga 13 Oktober 2026 dengan 63 ahli sebagai responden.

Salah satu hasil survei tersebut menyoroti pendapat ahli tentang kondisi ekonomi saat ini. Sebanyak 52% ahli sepakat bahwa kondisi ekonomi Indonesia memburuk dibandingkan tiga bulan lalu.

“40% ahli menilai tidak berubah dan 8% ahli menilai baik. Tidak ada ahli yang menjawab jauh lebih baik,” tulis survei tersebut, diakses Senin (26/10/2026).

Dari sisi inflasi, 78% ahli sepakat bahwa tekanan inflasi terhadap perekonomian Indonesia saat ini tinggi. Dari jumlah tersebut sebanyak 70% ahli sepakat menilai inflasi Indonesia saat ini berada di level yang tinggi, dan 8% ahli menyebut sangat tinggi.

Para ahli juga sepakat, sebanyak 73%, bahwa penciptaan lapangan kerja saat ini lebih rendah dibandingkan kondisi enam bulan lalu. Kondisi ini diperparah dengan penilaian para ahli tentang lingkungan bisnis saat ini yang dinilai lebih buruh dibandingkan tiga bulan lalu. Sebanyak 56% ahli menyatakan lingkungan bisnis saat ini memburuk dan 38% ahli menyatakan tak berubah. Sisanya, 6% ahli menilai membaik.

Dalam menilai kebijakan, para ahli memiliki keraguan terhadap efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga stabiltias ekonomi. Para ahli masih memiliki keraguan terhadap efektivitas kebijakan fiskal saat ini dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Baca Juga

BI Perkuat Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Dorong UMKM Binaan Tembus Pasar Global di ISEF 2026

Sebanyak 11 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif dan 21 responden menilai tidak efektif. Sementara itu, kelompok responden terbesar, yaitu 26 ahli, berpendapat bahwa kebijakan fiskal saat ini tidak memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi.

Para ahli juga memiliki pandangan yang beragam mengenai efektivitas kebijakan moneter saat ini dalam mengendalikan inflasi dan mengelola rupiah. Kelompok terbesar, yaitu 28 responden, menilai kebijakan moneter tidak berdampak . Penilaian hampir terbagi rata antara yang menilai tidak efektif, 17 responden, dan efektif, 16 responden. Sementara itu, hanya 2 responden yang menilai sangat tidak efektif, dan tidak ada yang menilai sangat efektif.

“Sebaran ini menunjukkan bahwa para ahli masih terbelah mengenai efektivitas kebijakan moneter dalam merespons kondisi ekonomi saat ini,” bunyi laporan itu.

Kekhawatiran terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial masih meluas di kalangan para ahli. Sebanyak 43 responden menilai ketimpangan memburuk dalam enam bulan terakhir, dengan 33 responden menyatakan agak memburuk dan 10 responden menyatakan memburuk secara signifikan. Sementara itu, 17 responden menilai kondisinya tidak berubah, dan hanya 3 responden yang melihat sedikit perbaikan.

Para ekonom paling banyak menilai bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran yang terlalu optimistis mengenai kondisi perekonomian Indonesia, dengan 70% memilih indikator tersebut. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran menyusul sebagai indikator yang paling banyak dipilih, masing-masing 49%.

“Hal ini mengindikasikan bahwa bahkan indikator sosial yang umum digunakan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya di masyarakat,” bunyi laporan tersebut.

Para ekonom menunjukkan kekhawatiran terbesar terhadap kemampuan tiga agenda utama pemerintah dalam memenuhi ekspektasi yang ada saat ini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya ambisinya sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, menjadi agenda yang paling banyak dinilai berisiko tidak memenuhi ekspektasi sebanyak 86%.

Selanjutnya, program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dipilih oleh 76%, diikuti oleh target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sebanyak 68%.