APBN2027 Tak Andalkan Dividen Danantara, Mirae Asset Ungkap Dampaknya

JAKARTA, investortrust.id - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai pemerintah mulai mengedepankan disiplin fiskal untuk menjaga kredibilitas anggaran negara. Hal ini terlihat dari target defisit anggaran 2027 yang dipatok sebesar 2,4% dari produk domestik bruto (PDB) serta tidak dimasukkannya dividen Danantara dalam perhitungan penerimaan negara.

Analis Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menjabarkan, Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang mulai menjabat pada 14 September 2026 menempatkan kredibilitas fiskal sebagai prioritas di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan perubahan prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif oleh dua lembaga pemeringkat.

Pemerintah mempertahankan perkiraan defisit anggaran 2026 sekitar 2,85% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 2,7%. Sementara itu, defisit anggaran 2027 dirancang turun menjadi 2,4% dari PDB, masih di bawah batas maksimal 3% yang ditetapkan undang-undang.

Mirae Asset menilai langkah tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal. Dalam laporannya, Rully menyebut kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk mendukung perekonomian, tetapi dengan pengelolaan belanja yang lebih terukur.

“Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal agar tetap ekspansif, tetapi terukur,” tulis Rully dalam risetnya Selasa, (13/10/2026).

Dividen Danantara Tak Masuk Anggaran

Mirae Asset menyoroti tidak adanya penerimaan dividen dari Danantara dalam perhitungan anggaran 2026 maupun 2027. Dengan demikian, rencana transfer dividen sebesar Rp120 triliun yang sebelumnya diumumkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tercantum dalam anggaran di dua periode tersebut.

Meski demikian, Suahasil belum secara resmi menyatakan bahwa rencana transfer tersebut dibatalkan. Pemerintah menilai kontribusi Danantara juga dapat berasal dari pelaksanaan proyek dan pemanfaatan kembali laba untuk investasi.

Dalam analisisnya, Rully menjelaskan pemerintah memandang APBN dan Danantara sebagai dua instrumen yang saling melengkapi untuk menjalankan kebijakan negara. Dukungan fiskal terhadap proyek yang berkaitan dengan Danantara juga tetap terbuka, termasuk proyek kereta cepat Whoosh.

Baca Juga

Menkeu Suahasil Pastikan Dividen Danantara Tak Mengucur ke Kas Negara

Mirae Asset menilai tidak dimasukkannya dividen Danantara dalam perhitungan penerimaan anggaran membuat dasar penerimaan negara lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah tersebut dinilai dapat mendukung kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal Indonesia, sekaligus memperkuat permintaan terhadap surat berharga negara (SBN).

Dari sisi pengeluaran, pemerintah mengutamakan efisiensi belanja daripada memangkas anggaran secara langsung. Pendekatan ini diterapkan, antara lain, pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengadaan untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Rully juga menyebut penghematan anggaran MBG diarahkan melalui peningkatan efisiensi, bukan karena pemerintah membatasi pendanaan program tersebut.

“Penyesuaian yang berjalan merupakan upaya meningkatkan efisiensi, bukan keterbatasan pendanaan,” kata Rully.

Efisiensi tersebut dilakukan melalui penyesuaian porsi makanan oleh Badan Gizi Nasional dan penentuan sasaran sekolah yang lebih tepat.

Sebelumnya, pagu anggaran MBG 2026 telah diturunkan dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, kemudian diarahkan menjadi di bawah Rp 200 triliun. Hingga delapan bulan pertama 2026, realisasi penyaluran anggaran program tersebut mencapai Rp 134,2 triliun.

Pemerintah juga terus meninjau efektivitas belanja dalam keseluruhan APBN. Langkah ini dilakukan agar anggaran tetap mampu menopang perekonomian tanpa harus langsung memangkas pengeluaran ketika terjadi tekanan, termasuk akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

Sementara itu, dukungan anggaran operasional perguruan tinggi negeri melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) masih dalam peninjauan untuk anggaran 2027.

Mirae Asset menilai fokus konsolidasi fiskal kini bergeser pada efisiensi belanja, terutama untuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah perlu memastikan penghematan berjalan efektif agar target defisit yang lebih rendah dapat tercapai.

Adapun nilai tukar rupiah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI). Asumsi nilai tukar dalam anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp 17.500 per dolar AS.

Rully mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 mencapai 5,45%, sedangkan inflasi berada di kisaran 3,2-3,3%. Pemerintah juga mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Di pasar obligasi, imbal hasil SBN bertenor 10 tahun berada di kisaran 7,15-7,20%. Pemerintah juga terus memperluas sumber pembiayaan melalui penerbitan surat utang dalam berbagai mata uang, termasuk dolar AS, yen Jepang, euro, dolar Australia, dan obligasi berdenominasi yuan atau Panda Bonds.

Secara keseluruhan, Mirae Asset menilai pendekatan fiskal pemerintah berpotensi mendukung permintaan SBN dan membantu menstabilkan prospek peringkat kredit Indonesia. Namun, kewajiban kontinjensi yang berkaitan dengan proyek Danantara tetap perlu dicermati investor.