Defisit Terjaga, APBN 2026 Mampu Menjadi Katalis Aktivitas Ekonomi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — APBN 2026 terus menjadi penopang aktivitas ekonomi dan pelindung masyarakat di tengah tekanan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta ketidakpastian pasar keuangan global. Hingga September, pendapatan negara tumbuh lebih cepat daripada belanja, defisit terkendali, dan keseimbangan primer tetap mencatat surplus.
Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan bertanggal 9 Oktober 2026, pendapatan negara sepanjang Januari–September mencapai Rp2.341,5 triliun, tumbuh 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun, meningkat 19%. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat Rp319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan keseimbangan primer surplus Rp125,5 triliun.
Pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen untuk menjalankan tiga fungsi secara bersamaan: menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Pendapatan diperkuat, belanja diarahkan untuk layanan publik dan kegiatan produktif, sedangkan pembiayaan dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan kas, biaya, serta risiko pasar.
Kinerja APBN hingga September 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya volatilitas global. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target, sementara belanja terealisasi Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu. Defisit tercatat Rp319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Jadi, ini on track,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (09/10/2026). Ia menegaskan, perkembangan tersebut masih sejalan dengan desain APBN yang sejak awal disusun dengan anggaran defisit.
Pendapatan Tumbuh Lebih Cepat, Defisit Terkendali
Realisasi pendapatan negara Rp2.341,5 triliun hingga September setara dengan 74,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Sementara itu, realisasi belanja Rp2.660,5 triliun mencapai 69,2% dari pagu Rp3.842,7 triliun.
Pertumbuhan pendapatan sebesar 25,5% melampaui kenaikan belanja sebesar 19%. Perkembangan ini membantu pemerintah mempertahankan fungsi ekspansif APBN tanpa membuat defisit sembilan bulan melebar melampaui target tahunan.
Defisit Rp319 triliun atau 1,24% PDB masih berada di bawah target APBN sepanjang 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB. Meski demikian, posisi September belum merupakan hasil akhir tahun karena penerimaan, belanja, dan kebutuhan pembiayaan masih akan bergerak pada triwulan IV.
Keseimbangan primer surplus Rp125,5 triliun berarti pendapatan negara masih lebih besar daripada belanja di luar pembayaran bunga utang. Indikator tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuan pendapatan membiayai pengeluaran primer pemerintah, meskipun keseluruhan APBN tetap mengalami defisit setelah memperhitungkan bunga utang.
Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.061,3 triliun dan transfer ke daerah Rp599,2 triliun. Melalui kedua saluran tersebut, APBN membiayai pelayanan publik, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program pemerintah di pusat maupun daerah.
Ekonomi Global
Kementerian Keuangan menilai prospek ekonomi global masih dibayangi konflik Timur Tengah dan potensi peningkatan ketegangan di Eropa. Ketidakpastian tersebut memengaruhi harga energi, tarif pengangkutan, rantai pasok, dan keputusan investasi.
Paparan menampilkan perkembangan indeks volatilitas pasar saham, obligasi, dan minyak, disertai indikator ketidakpastian kebijakan perdagangan serta biaya angkutan minyak melalui laut. Rangkaian indikator itu memperlihatkan bahwa risiko global perlu dibaca secara menyeluruh karena gangguan geopolitik dapat memengaruhi sektor riil sekaligus pasar keuangan.
Proyeksi sejumlah lembaga internasional dalam paparan menunjukkan pertumbuhan global 2026 lebih rendah daripada 2025. Di tengah perlambatan tersebut, kebijakan moneter ketat di sejumlah negara utama, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, serta penguatan dolar AS menambah tekanan bagi negara berkembang.
Bagi Indonesia, dampaknya dapat masuk melalui tiga jalur. Jalur pasar keuangan memengaruhi biaya pendanaan, nilai tukar rupiah, dan arus modal. Jalur perdagangan memengaruhi permintaan ekspor dan volume perdagangan. Jalur komoditas memengaruhi harga energi, inflasi, penerimaan negara, serta kebutuhan subsidi.
Karena itu, pengelolaan APBN tidak hanya bergantung pada perkembangan penerimaan dan belanja domestik. Pemerintah juga perlu menyesuaikan strategi pembiayaan dan perlindungan masyarakat terhadap perubahan lingkungan global.
Harga Komoditas
Pergerakan harga komoditas memberikan dampak berbeda terhadap APBN. Kenaikan harga minyak, batu bara, dan mineral dapat memperkuat penerimaan terkait sumber daya alam. Namun, kenaikan harga energi juga berpotensi memperbesar subsidi dan kompensasi.
Berdasarkan data Bloomberg per 2 Oktober 2026 yang dicantumkan dalam paparan, harga minyak Brent mencapai US$102,3 per barel. Harga tersebut naik 7% dalam sebulan dan 68,1% sejak awal tahun. Harga batu bara mencapai US$149,3 per ton, meningkat 1,8% dalam sebulan dan 38,9% sejak awal tahun.
Harga minyak sawit mentah atau CPO berada pada US$1.090,7 per ton. Meski turun 5,3% dalam sebulan, harganya masih meningkat 11,9% sejak awal tahun. Komoditas ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak sektor sawit dan bea keluar.
Harga emas tercatat US$4.182 per troy ounce, turun 4,5% dalam sebulan dan 3,2% sejak awal tahun. Nikel berada pada US$15.634 per ton, turun 7,6% dalam sebulan dan 6,1% sejak awal tahun. Sebaliknya, tembaga mencapai US$14.244 per ton, meningkat 0,2% dalam sebulan dan 14,7% sejak awal tahun.
Paparan juga mencantumkan perubahan tahunan berdasarkan perbandingan harga rata-rata sejak awal tahun. Dengan ukuran tersebut, Brent naik 27,3%, batu bara 23,8%, CPO 9,4%, emas 41,5%, nikel 13,2%, dan tembaga 40,2%. Ukuran ini berbeda dari perubahan harga sejak akhir tahun sebelumnya, sehingga kedua persentase tidak dapat dipertukarkan.
Fluktuasi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk menjaga kehati-hatian. Tambahan penerimaan dari komoditas perlu dilihat bersamaan dengan potensi kenaikan kewajiban belanja, terutama untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga energi.
Ekonomi Domestik
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% secara kumulatif pada semester pertama 2026. Realisasi tersebut berada di atas asumsi APBN sebesar 5,4%, sementara proyeksi dalam laporan semester pertama memperkirakan pertumbuhan setahun penuh mencapai 5,6%.
Kementerian Keuangan menilai pertumbuhan ditopang permintaan domestik, investasi, serta dukungan kebijakan pemerintah. APBN berperan menjaga permintaan melalui belanja, sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan pembiayaan investasi.
Namun, sejumlah indikator makro bergerak berbeda dari asumsi awal. Inflasi September tercatat 3,28%, dibandingkan asumsi APBN 2,5% dan proyeksi laporan semester 2,7%.
Kurs tengah Bank Indonesia per 2 Oktober berada pada Rp17.937 per dolar AS. Rata-rata sejak awal tahun mencapai Rp17.449, dibandingkan asumsi APBN Rp16.500 dan proyeksi laporan semester Rp17.500 per dolar AS.
Imbal hasil SBN tenor 10 tahun tercatat 7,17% pada awal Oktober, dengan rata-rata sejak awal tahun 6,82%. Asumsi APBN dan proyeksi laporan semester sama-sama sebesar 6,9%.
Harga minyak mentah Indonesia atau ICP hingga September dalam paparan mencapai US$91,9 per barel, lebih tinggi daripada asumsi APBN US$70 dan proyeksi laporan semester US$83. Perbedaan tersebut penting karena harga minyak memengaruhi penerimaan migas sekaligus kebutuhan subsidi energi.
Lifting minyak hingga Agustus mencapai 573,9 ribu barel per hari, dibandingkan target APBN 610 ribu barel dan proyeksi laporan semester 606 ribu barel per hari. Lifting gas tercatat 929,7 ribu barel setara minyak per hari, dibandingkan target APBN 984 ribu dan proyeksi laporan semester 931 ribu.
Manufaktur
Aktivitas manufaktur Indonesia kembali memasuki zona ekspansi pada September. Indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur meningkat dari 49,8 pada Agustus menjadi 52,4. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi dibandingkan bulan sebelumnya.
Perbaikan terutama didorong kenaikan pesanan baru, termasuk pesanan ekspor, serta meningkatnya aktivitas produksi. Penyerapan tenaga kerja kembali ekspansif, sementara bertambahnya pesanan yang belum diselesaikan menunjukkan kebutuhan pemenuhan produksi masih berlanjut.
Pembelian bahan baku dan persediaan input meningkat. Sebaliknya, persediaan barang jadi menurun, sementara indeks waktu pengiriman relatif tetap. Perkembangan tersebut memperlihatkan perusahaan mulai meningkatkan kesiapan produksi untuk memenuhi permintaan.
Tekanan kenaikan harga dalam survei manufaktur juga melandai, tercermin dari penurunan indeks harga input dan output. Namun, risiko biaya tetap membayangi karena harga energi dan kondisi rantai pasok global belum stabil.
Di tingkat global, PMI manufaktur mencapai 52,1, sedangkan ASEAN 53. Sekitar 75% negara dalam kelompok pengamatan G20 dan ASEAN-6 berada di zona ekspansi.
Amerika Serikat mencatat PMI 55,9, India 55,1, Thailand 54,3, Jepang 54,1, serta Jerman dan Korea Selatan masing-masing 53,9. Tiongkok berada pada 52,1, Vietnam dan Inggris masing-masing 51,9. Sejumlah negara masih berada di zona kontraksi, termasuk Malaysia, Rusia, Filipina, Australia, Turki, dan Brasil.
Paparan mengaitkan ekspansi manufaktur global dengan permintaan infrastruktur kecerdasan buatan, peningkatan produksi peralatan pertahanan, serta penambahan persediaan untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok.
Surplus Berlanjut, Impor Didominasi Kebutuhan Produksi
Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,55 miliar pada Agustus. Secara kumulatif, surplus Januari–Agustus mencapai sekitar US$7,3 miliar.
Ekspor selama delapan bulan mencapai US$193,6 miliar, tumbuh 4,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Impor meningkat lebih cepat, yakni 19,8%, menjadi US$186,4 miliar.
Kenaikan impor terutama berkaitan dengan kebutuhan produktif. Impor bahan baku mencapai US$133,4 miliar, naik 20,7%, sedangkan barang modal mencapai US$36,7 miliar, meningkat 18,8%. Impor barang konsumsi tercatat US$16,3 miliar, tumbuh 15,5%.
Dominasi bahan baku dan barang modal mengindikasikan kebutuhan input produksi serta investasi domestik masih besar. Meski demikian, manfaatnya terhadap peningkatan produksi dan ekspor tetap bergantung pada pemanfaatan barang impor tersebut dalam kegiatan usaha.
Kelompok lemak dan minyak hewan atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja menjadi penyumbang utama surplus nonmigas. Adapun kelompok mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, serta plastik dan barang dari plastik menjadi penyumbang utama defisit nonmigas.
Inflasi Terkendali, Pangan Perlu Perhatian
Inflasi indeks harga konsumen September mencapai 3,28% secara tahunan. Kementerian Keuangan menyebut inflasi masih berada dalam rentang sasaran, meskipun tekanan pada sejumlah bahan pangan meningkat.
Inflasi inti turun dari 2,92% pada Agustus menjadi 2,84% pada September. Secara bulanan, inflasi inti melambat dari 0,21% menjadi 0,10%.
Emas perhiasan masih menjadi penyumbang utama inflasi inti tahunan. Namun, jika emas dikeluarkan, inflasi inti meningkat dari 2,35% pada Agustus menjadi 2,49% pada September. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penurunan inflasi inti secara keseluruhan belum berarti seluruh komponennya mengalami perlambatan.
Inflasi harga yang diatur pemerintah mencapai 3,25%, menurun dari 3,32% pada Agustus. Bensin dan solar nonsubsidi menjadi kontributor, sedangkan tarif angkutan udara menurun.
Tekanan lebih besar muncul pada pangan bergejolak, dengan inflasi tahunan 5,03%. Secara bulanan, inflasinya meningkat dari 0,88% menjadi 1,46%.
Cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras menjadi penyumbang. Kenaikan tersebut berkaitan dengan penurunan produksi di sejumlah sentra akibat gangguan cuaca serta peningkatan biaya input.
Perkembangan ini menempatkan pengendalian pangan sebagai bagian penting dari perlindungan daya beli. Bantuan pangan, subsidi pupuk, dukungan produksi, dan koordinasi pengendalian inflasi menjadi instrumen yang saling melengkapi.
SBN dan SRBI Menarik Dana, Saham Masih Tertekan
Berdasarkan pembaruan data hingga awal Oktober, akumulasi arus modal pada saham, SBN, dan SRBI sepanjang 2026 mencatat arus masuk bersih Rp131,1 triliun.
Arus masuk terutama ditopang SRBI sebesar Rp178,6 triliun dan SBN Rp36,7 triliun. Sebaliknya, pasar saham mencatat arus keluar bersih Rp84,2 triliun.
Komposisi tersebut penting untuk memahami kondisi pasar. Arus masuk secara agregat menunjukkan adanya permintaan terhadap instrumen keuangan rupiah, tetapi belum mencerminkan pemulihan yang merata karena tekanan jual asing di pasar saham masih besar.
Memasuki triwulan IV, arus masuk bersih mencapai sekitar Rp22,01 triliun. SBN mencatat arus masuk Rp7,9 triliun dan SRBI Rp17,20 triliun, sementara saham mengalami arus keluar Rp3,13 triliun.
Tanggal pemutakhiran ketiga instrumen berbeda: saham sampai 7 Oktober, SBN sampai 6 Oktober, dan SRBI sampai 1 Oktober. Karena itu, angka tersebut merupakan pembaruan pasar setelah akhir September, bukan seluruhnya data pada tanggal yang sama dengan realisasi APBN.
Sinergi Fiskal, Moneter, dan Danantara
Pemerintah memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam pertemuan 24 September 2026, koordinasi fiskal dan moneter diarahkan pada lima bidang utama.
Pertama, menjaga momentum pertumbuhan melalui optimalisasi instrumen fiskal dan moneter. Kedua, memperkuat ketahanan eksternal, termasuk perdagangan internasional dan arus modal. Ketiga, memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian.
Keempat, mengendalikan inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah serta Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Kelima, memperdalam pasar keuangan untuk memperbaiki transmisi kebijakan dan memperluas sumber pembiayaan.
Koordinasi Kementerian Keuangan dengan Danantara pada 23 September difokuskan pada penyelarasan strategi fiskal dan investasi. Tujuannya mendukung pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan, mengoptimalkan sumber daya negara, meningkatkan kapasitas pembiayaan, dan memperbesar nilai tambah melalui investasi produktif.
Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak hingga September mencapai Rp1.607,6 triliun, tumbuh sekitar 24,1% secara tahunan. Kementerian Keuangan mengaitkan perbaikan tersebut dengan peningkatan aktivitas ekonomi, penghasilan, serta implementasi Coretax yang semakin baik.
Realisasi kumulatif meningkat dari Rp116,2 triliun pada Januari menjadi Rp394,8 triliun pada Maret, Rp1.035,7 triliun pada Juni, dan Rp1.409 triliun pada Agustus.
PPh Pasal 21 mencapai Rp189,4 triliun, tumbuh 19%, dengan kontribusi 11,8% terhadap penerimaan pajak neto. Pertumbuhannya didukung peningkatan penghasilan karyawan dan perbaikan sistem administrasi.
PPh orang pribadi mencapai Rp19,2 triliun, naik 14,4%. Kelengkapan bukti potong yang tersedia otomatis setelah penerapan Coretax menjadi salah satu faktor pendukung.
PPh badan mencapai Rp276,7 triliun, tumbuh 29%, dan memberikan kontribusi 17,2%. Pertumbuhan terutama didukung sektor terkait minyak kelapa sawit seiring kenaikan harga.
PPh Pasal 22 impor mencapai Rp64,5 triliun, tumbuh 11,3%. PPh Pasal 26 mencapai Rp68,8 triliun, naik 2,2%, antara lain karena peningkatan pembayaran bunga atau dividen ke luar negeri dari industri logam dasar bukan besi.
PPh final terealisasi Rp104,1 triliun, meningkat 7,6%. Salah satu pendorongnya adalah pengalihan hak partisipasi atau participating interest pada sektor pertambangan migas.
PPN dalam negeri mencapai Rp369,5 triliun, tumbuh 51,3%, dan menyumbang 23% penerimaan pajak neto. Sektor perdagangan besar bahan bakar minyak menjadi salah satu faktor pendorong.
PPN impor mencapai Rp293,9 triliun, tumbuh 28,1%, dengan kontribusi 18,3%. Peningkatan dipengaruhi harga minyak dan pelemahan kurs, sehingga pertumbuhannya tidak seluruhnya mencerminkan kenaikan volume impor.
Kelompok PPh migas, deposit pajak, PBB, meterai, dan PPnBM secara gabungan mencapai Rp221,5 triliun, naik 5,9%. PPh migas mendapat dukungan kenaikan harga minyak, sedangkan penurunan kelompok PBB dan pajak lainnya dikaitkan dengan pelunasan pajak terutang melalui deposit.
Kepabeanan dan Cukai
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun, tumbuh 8,5%, atau 71,5% dari target APBN. Pertumbuhan kumulatif membaik setelah masih negatif pada awal tahun.
Cukai menjadi komponen terbesar, dengan realisasi Rp167,7 triliun atau sekitar 69,8% dari total penerimaan kepabeanan dan cukai. Pertumbuhannya sebesar 2,7%, didukung penegakan ketentuan yang konsisten dan kenaikan produksi rokok.
Bea masuk mencapai Rp41,6 triliun, tumbuh 13,6%, dengan kontribusi sekitar 17,3%. Peningkatan volume dan nilai impor menjadi faktor pendorong.
Bea keluar mencapai Rp30,9 triliun, naik 44,5%, dengan kontribusi sekitar 12,9%. Penguatan harga dan peningkatan volume ekspor CPO menjadi penopang utama.
Penguatan penerimaan juga diikuti pengawasan. Hingga September, Bea dan Cukai melakukan 14.621 penindakan rokok ilegal dan mengamankan sekitar 1,3 miliar batang. Jumlah penindakan turun 3,5%, tetapi jumlah batang yang diamankan naik 44,4%.
Penerimaan melalui mekanisme ultimum remedium mencapai Rp107,1 miliar. Salah satu kasus yang ditampilkan dalam paparan adalah pengamanan 1,5 juta batang rokok ilegal di ruas tol Nganjuk–Kertasono.
Dalam pemberantasan narkotika, dilakukan 1.249 penindakan dengan barang bukti 11,22 ton. Jumlah penindakan turun 15,6%, sedangkan barang bukti naik 0,9%. Salah satu kasusnya berupa penyelundupan 13 kilogram metamfetamin di perbatasan Indonesia–Malaysia.
Pengawasan emas menghasilkan 94 penindakan dengan barang bukti 353 kilogram. Di antaranya adalah penyelundupan 11,3 kilogram bubuk emas melalui pelabuhan feri di Batam dengan potensi kerugian negara Rp3,65 miliar.
PNBP: Melampaui Target Awal APBN
Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp492,3 triliun, tumbuh 41,7% dari Rp347,5 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut melampaui target awal APBN Rp459,2 triliun, tetapi masih di bawah proyeksi laporan semester Rp575,1 triliun.
Pendapatan sumber daya alam mencapai Rp223,1 triliun, terdiri atas migas Rp90,9 triliun dan nonmigas Rp132,2 triliun.
Penerimaan sumber daya alam migas tumbuh 19,4%, terutama didorong kenaikan ICP. Penerimaan nonmigas meningkat 30,1%, dipengaruhi harga batu bara dan mineral serta perubahan formula perhitungan Harga Patokan Mineral.
PNBP lainnya mencapai Rp117,3 triliun, pendapatan Badan Layanan Umum Rp93,9 triliun, dan pendapatan kekayaan negara dipisahkan Rp58 triliun.
Paparan juga menyebut setoran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan selama 2025–2026 mencapai Rp57,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas PNBP atau denda Rp38,65 triliun dan pajak Rp18,45 triliun. Karena mencakup dua tahun, angka itu tidak dapat diperlakukan seluruhnya sebagai penerimaan Januari–September 2026.
Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun, atau 65,4% dari pagu Rp3.149,7 triliun. Realisasinya meningkat 29,6% dibandingkan Rp1.590 triliun pada Januari–September 2025.
Belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp1.069,4 triliun, atau 70,8% pagu. Penggunaannya antara lain untuk MBG, bantuan sosial, layanan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
Belanja nonkementerian dan lembaga mencapai Rp991,9 triliun, atau 60,5% pagu. Komponennya antara lain pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi BBM dan listrik.
Menurut jenisnya, belanja kementerian dan lembaga terdiri atas belanja pegawai Rp287,7 triliun, belanja barang Rp463,9 triliun, belanja modal Rp202 triliun, dan bantuan sosial Rp115,8 triliun.
Belanja pegawai tumbuh 21,3% dan mencapai 80,3% pagu. Peningkatan utamanya terkait pengangkatan sekitar 355 ribu ASN baru serta pembayaran tunjangan pendidik non-PNS. Tunjangan profesi guru non-PNS menjangkau sekitar 904 ribu guru.
Belanja barang tumbuh 66,9% dan mencapai 65,8% pagu. Komponen pentingnya meliputi MBG Rp150,3 triliun yang dicatat sebagai belanja barang, BOS madrasah swasta Rp10,3 triliun, insentif biodiesel Rp23,8 triliun, layanan kesehatan unit pelaksana teknis Rp12,9 triliun, dan bantuan pangan Rp13,1 triliun.
Belanja modal meningkat 16,7% dan mencapai 71,1% pagu. Anggaran diarahkan antara lain untuk konektivitas, jaringan irigasi, ketahanan pangan, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Pada kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang ditampilkan, progres pembangunan dan preservasi jalan mencapai 73,7%, jembatan 68,8%, jalan tol 65,6%, serta bendungan 86%. Angka tersebut merupakan kemajuan pelaksanaan kegiatan, bukan persentase penyerapan seluruh belanja modal pemerintah.
Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial mencapai Rp115,8 triliun, atau 71,2% pagu, tumbuh 2,7%. Penyalurannya mendukung kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, serta penanganan kelompok rentan.
Program Keluarga Harapan telah menyalurkan Rp21,8 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Program Sembako menyalurkan Rp28,2 triliun kepada 17,6 juta keluarga.
Pada rincian belanja bansos, Program Indonesia Pintar tercatat Rp11,1 triliun bagi 16 juta siswa dari keluarga miskin dan rentan. KIP Kuliah mencapai Rp14,4 triliun untuk 878 ribu mahasiswa.
Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional mencapai Rp34,7 triliun untuk 96,7 juta peserta. Adapun anggaran asistensi, rehabilitasi, dan penanggulangan bencana mencapai Rp5,6 triliun.
Di luar klasifikasi belanja bansos tersebut, bantuan pangan tahap pertama senilai Rp13,1 triliun dicatat dalam belanja barang. Bantuan itu telah disalurkan kepada 33,14 juta keluarga penerima manfaat.
Perbedaan klasifikasi ini penting bagi pembaca APBN. Program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat tidak selalu dibukukan sebagai belanja bantuan sosial; sebagian berada pada belanja barang, subsidi, atau transfer ke daerah.
Subsidi dan Kompensasi
Realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp376,8 triliun, atau 84,3% pagu, meningkat 54,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Subsidi mencapai sekitar Rp222,5 triliun, sedangkan kompensasi Rp154,4 triliun. Selisih kecil antara penjumlahan komponen dan total berasal dari pembulatan angka.
Pemerintah menjelaskan kebutuhan anggaran dipengaruhi fluktuasi ICP, kurs rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi. Pada subsidi nonenergi, peningkatan pembayaran subsidi pupuk menjadi salah satu faktor utama.
Pembayaran subsidi dan kompensasi pada 2026 dilakukan secara bulanan. Pola ini menjadi bagian dari pengelolaan pembayaran kewajiban pemerintah kepada penyedia barang dan layanan terkait.
Volume BBM bersubsidi mencapai sekitar 13,41 juta kiloliter, naik 9,1%. LPG 3 kilogram mencapai sekitar 5,76 miliar kilogram, meningkat 2,2%. Subsidi listrik menjangkau 43,4 juta pelanggan, dibandingkan 42,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pupuk bersubsidi yang disalurkan mencapai sekitar 6,6 juta ton, meningkat 15,7%. Dukungan subsidi bunga KUR menjangkau sekitar 3,7 juta debitur.
Melalui subsidi dan kompensasi, APBN menahan sebagian dampak perubahan harga terhadap rumah tangga dan kegiatan usaha. Namun, besarnya realisasi juga menunjukkan bahwa volatilitas energi mempunyai konsekuensi langsung terhadap ruang fiskal pemerintah.
Makan Bergizi Gratis
Realisasi program MBG mencapai Rp153,2 triliun hingga 30 September. Angka tersebut merupakan total program, berbeda dari Rp150,3 triliun yang secara khusus dicatat dalam belanja barang.
Realisasi kumulatif meningkat dari Rp19,55 triliun pada Januari menjadi Rp38,97 triliun pada Februari dan Rp55,34 triliun pada Maret. Pada Juni, realisasinya mencapai Rp101,10 triliun, kemudian Rp134,19 triliun pada Agustus dan Rp153,19 triliun pada September.
Data cakupan terakhir yang dicantumkan, yakni per 31 Agustus, menunjukkan MBG menjangkau 57 juta penerima melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Perluasan program disertai perbaikan standar layanan. SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Pada September, sebanyak 1.276 SPPG tanpa sertifikat tersebut ditutup.
Untuk memperluas layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, pemerintah menyiapkan tambahan 480 SPPG. Jumlahnya terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil, yang direncanakan mulai beroperasi pada akhir Oktober.
Penentuan penerima manfaat oleh Badan Gizi Nasional juga diarahkan untuk memperbaiki distribusi. Dengan skala anggaran dan penerima yang besar, kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta konsistensi standar sanitasi menjadi bagian penting dari efektivitas program.
Pendidikan: Rp574,2 Triliun
Realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp574,2 triliun, meningkat 39,5%. Angka tersebut terdiri atas Rp330,9 triliun melalui belanja pemerintah pusat, Rp228,1 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp15 triliun melalui pembiayaan.
Dukungan pusat mencakup PIP, KIP Kuliah, BOS Kementerian Agama, tunjangan profesi guru non-PNS, MBG bagi siswa, serta pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan.
MBG dalam kelompok pendidikan mencapai Rp134,4 triliun untuk 46,2 juta siswa. Revitalisasi sekolah dan madrasah terealisasi Rp26,4 triliun, Sekolah Unggul Garuda Rp1,2 triliun, dan Sekolah Rakyat Rp19,3 triliun.
Melalui transfer ke daerah, DAU untuk gaji pendidik mencapai Rp107,2 triliun. Tunjangan profesi guru ASN daerah mencapai Rp55,7 triliun bagi sekitar 1,8 juta guru, sedangkan tunjangan khusus Rp2 triliun menjangkau 66,2 ribu guru.
BOS melalui daerah mencapai Rp52,8 triliun untuk 43,7 juta siswa. Bantuan operasional PAUD mencapai Rp3,8 triliun bagi sekitar 6 juta siswa.
Pada jalur pembiayaan, pemerintah menyalurkan Rp15 triliun melalui dana abadi. Paparan mencatat LPDP mendanai 21.497 penerima, terdiri atas 13.501 peserta magister, 5.298 doktor, 375 program nongelar, dan 2.323 dokter spesialis.
Beasiswa kolaborasi menjangkau 17.311 penerima. Dukungan dana abadi juga mencakup 1.674 proyek penelitian, delapan perguruan tinggi negeri badan hukum, dan 3.568 penerima manfaat kebudayaan.
Dilihat berdasarkan ekosistemnya, paparan mengelompokkan dukungan antara lain bagi siswa dan mahasiswa Rp184,3 triliun, guru serta tenaga pendidik Rp177,9 triliun, dan sekolah atau kampus Rp204,1 triliun. Pengelompokan ini membantu memperlihatkan penerima manfaat, bukan tambahan anggaran di luar total pendidikan.
Kesehatan: Memperluas Perlindungan
Realisasi anggaran kesehatan mencapai Rp161,8 triliun, tumbuh 22,2%. Penyalurannya mencakup Rp105,7 triliun melalui belanja pemerintah pusat dan Rp56,1 triliun melalui transfer ke daerah.
Selain PBI JKN Rp34,7 triliun untuk 96,7 juta peserta, paparan mencatat dukungan Rp2,18 triliun bagi kelompok pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dengan cakupan 49,6 juta orang. Terdapat pula catatan suntikan Dana Jaminan Sosial sebesar Rp20 triliun pada tahun anggaran 2026.
Revitalisasi rumah sakit terealisasi Rp2,85 triliun. Pemeriksaan kesehatan gratis menyerap Rp555 miliar dengan cakupan yang dilaporkan mencapai 105,1 juta orang.
Penanganan tuberkulosis mencapai Rp469,3 miliar dengan 9,6 juta orang menjalani skrining. Bantuan makan bergizi untuk kelompok kesehatan, antara lain ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, mencapai Rp15,6 triliun bagi 10,8 juta orang. Dukungan vaksin dan imunisasi mencapai Rp3,5 triliun.
Melalui daerah, DAK fisik kesehatan Rp630,5 miliar antara lain mendukung pembangunan 10 puskesmas rusak berat dan penguatan 77 RSUD. DAK nonfisik Rp10,5 triliun mendukung kegiatan operasional, antara lain pada 10.221 puskesmas.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kesehatan mencapai Rp1,04 triliun. Penggunaannya antara lain bantuan iuran JKN bagi sekitar 1,1 juta orang serta pengadaan 803 unit alat kesehatan.
DAU Rp38,91 triliun antara lain digunakan untuk layanan kesehatan rujukan. Secara kelompok manfaat, anggaran kesehatan mencakup sarana dan prasarana Rp66,6 triliun, layanan kesehatan masyarakat Rp84,9 triliun, dan dukungan manajemen Rp10,3 triliun.
Infrastruktur
Realisasi anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp196 triliun, meningkat 15,8%. Penyalurannya terdiri atas Rp170,9 triliun melalui belanja pemerintah pusat, Rp3,3 triliun melalui transfer ke daerah, serta Rp21,7 triliun melalui pembiayaan.
Belanja pusat antara lain mencakup pembangunan dan preservasi jalan Rp19,4 triliun, dengan cakupan progres sekitar 37,2 ribu kilometer. Pembangunan jalan tol mencapai Rp4,4 triliun dengan progres 17,7 kilometer.
Pembangunan infrastruktur listrik perdesaan memperoleh dukungan Rp10,2 triliun. Program ini berkaitan dengan perluasan akses energi dan pelayanan dasar di wilayah perdesaan.
Melalui DAK fisik, anggaran infrastruktur antara lain mendukung perluasan sistem air minum perpipaan bagi 12.472 sambungan rumah, penyediaan 9.523 unit sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, penanganan 398,6 kilometer jalan, dan 82,1 meter jembatan.
Pembiayaan mencakup FLPP Rp11 triliun dan LMAN Rp9,6 triliun. Dukungan LMAN berkaitan dengan pengadaan sekitar 6,35 juta meter persegi tanah bagi pembangunan.
Pada program perumahan, dukungan APBN kepada FLPP sebesar Rp11 triliun berkaitan dengan penyaluran pembiayaan 165.008 unit rumah senilai Rp20,5 triliun. Penyalurannya tersebar di 36 provinsi dan 390 kabupaten/kota. Nilai dukungan APBN berbeda dari nilai keseluruhan pembiayaan yang disalurkan.
Ketahanan Pangan
Anggaran ketahanan pangan terealisasi Rp113,3 triliun, meningkat 39,5%. Komponennya mencakup Rp87,5 triliun melalui belanja pemerintah pusat, Rp2,9 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp22,8 triliun melalui pembiayaan.
Belanja pusat antara lain digunakan untuk cetak sawah Rp3,2 triliun dengan cakupan 38.048 hektare. Bantuan pangan tahap pertama mencapai Rp13,1 triliun untuk 33,14 juta keluarga penerima manfaat, sedangkan subsidi pupuk mencapai Rp36,3 triliun.
Melalui transfer ke daerah, dukungan ketahanan pangan mencakup Dana Desa Rp2,6 triliun dan DAK fisik Rp0,3 triliun.
Pembiayaan terutama berupa dana investasi melalui Bulog sebesar Rp22,7 triliun, serta pembiayaan IFAD sekitar Rp0,1 triliun. Dana tersebut mendukung pembelian hasil produksi petani dan penguatan persediaan pangan.
Hingga 30 September, dukungan investasi pangan dilaporkan telah digunakan untuk menyerap 3,5 juta ton gabah, 13,9 ribu ton beras, dan 55 ribu ton jagung dari petani.
Rangkaian program ini memperlihatkan dukungan APBN dari sisi produksi hingga konsumsi: membantu sarana produksi, memperluas kapasitas pertanian, menyerap hasil panen, dan memberikan bantuan kepada rumah tangga.
Transfer ke Daerah
Penyaluran transfer ke daerah mencapai Rp599,2 triliun, atau 82,4% dari total alokasi revisi Rp727,2 triliun. Dana tersebut mendukung layanan publik, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan pembangunan desa.
Dana transfer umum mendukung pembayaran gaji sekitar 5,3 juta ASN daerah. Dana bagi hasil turut membiayai JKN bagi 1,14 juta peserta dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 596 ribu peserta.
Penerima dukungan jaminan ketenagakerjaan antara lain pekerja perkebunan sawit, buruh tani tembakau, dan masyarakat rentan, dengan pembiayaan dari DBH sawit serta DBH cukai hasil tembakau.
Dana transfer khusus mendukung BOS untuk 43,7 juta siswa, pendidikan kesetaraan sekitar 1,04 juta siswa, bantuan operasional PAUD bagi 5,9 juta siswa, dan tunjangan untuk 1,68 juta guru sebagaimana dicatat pada ringkasan TKD.
Manfaat lainnya mencakup dukungan sistem air minum bagi 22.914 sambungan rumah, penanganan 398,6 kilometer jalan, serta penguatan 77 RSUD.
Dana Desa menjangkau 75.172 desa. Paparan juga mencatat dukungan terkait 27.308 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta bantuan langsung tunai bagi 727.907 keluarga penerima manfaat.
Di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, BLT Desa mencapai Rp57,87 miliar untuk 16.203 keluarga. Contoh lainnya adalah pembangunan jalan di Kabupaten Kupang yang mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Pembiayaan Utang
Pembiayaan utang neto hingga September mencapai Rp494,3 triliun, atau 59,4% dari pagu Rp832,2 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah daripada Rp502,9 triliun pada periode yang sama 2025.
Pembiayaan melalui SBN neto mencapai Rp497,5 triliun, atau 62,2% dari target Rp799,5 triliun. Pinjaman neto tercatat negatif Rp3,2 triliun, yang berarti pembayaran pokok pinjaman lebih besar daripada penarikannya pada periode tersebut.
Pembiayaan utang neto berbeda dari defisit APBN. Defisit menunjukkan selisih pendapatan dan belanja, sedangkan struktur pembiayaan juga berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan nonutang serta pengelolaan kas. Karena itu, pembiayaan utang Rp494,3 triliun tidak dapat langsung disamakan dengan defisit Rp319 triliun.
Pemerintah menyatakan pengadaan utang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kas, dinamika pasar, efisiensi biaya, dan tingkat risiko yang dapat dikelola.
Sinergi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait diarahkan untuk menjaga kepercayaan pasar dan kesinambungan pembiayaan APBN. Kehati-hatian tersebut menjadi semakin penting ketika suku bunga global dan kurs bergerak tidak stabil.
Pasar SBN
Selisih imbal hasil SBN rupiah tenor 10 tahun terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat dengan tenor yang sama berada pada 188 basis poin per 7 Oktober.
Kementerian Keuangan menilai selisih tersebut relatif rendah dibandingkan sejumlah negara berkembang dan jauh lebih sempit daripada beberapa episode tekanan dalam dua dekade sebelumnya.
Meski demikian, penyempitan selisih tidak otomatis berarti biaya penerbitan utang turun secara absolut. Ketika imbal hasil obligasi Amerika Serikat meningkat, biaya pendanaan global dapat tetap tinggi meskipun premi tambahan atas SBN menyempit.
Likuiditas pasar dijaga melalui transaksi langsung dan repo. Rata-rata perdagangan harian SBN pada Juni mencapai Rp177 triliun, sedangkan September Rp115 triliun. Repo Bank Indonesia menjadi salah satu penopang pasar sekunder yang aktif.
Pemerintah juga melakukan enam transaksi SBN valuta asing dalam empat mata uang dengan rata-rata rasio penawaran terhadap penerbitan sekitar 2,4 kali.
Transaksi yang ditampilkan meliputi sukuk global untuk pendanaan awal senilai ekuivalen US$2,7 miliar, obligasi global Januari US$4,5 miliar, penerbitan renminbi dan euro Februari US$2 miliar, Samurai Bond April US$1,08 miliar, obligasi dolar AS dan euro Mei US$3,45 miliar, serta Panda Bond Juli US$1,03 miliar.
Penarikan pinjaman tunai berasal dari Bank Dunia sekitar US$1,59 miliar, Asian Development Bank US$507 juta, KfW US$457 juta, dan JICA US$314 juta.
Menurut paparan, penerbitan SBN valuta asing dan penarikan pinjaman luar negeri dikoordinasikan untuk turut mendukung likuiditas valuta asing dan cadangan devisa.
Pembiayaan Investasi
Pengeluaran pembiayaan investasi mencapai Rp62,6 triliun. Penyalurannya terdiri atas Bulog Rp22,7 triliun, LPDP Rp15 triliun, FLPP Rp11 triliun, LMAN Rp9,6 triliun, LKI Rp2,2 triliun, PT Sarana Multi Infrastruktur Rp1,1 triliun, serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Rp1 triliun.
Investasi melalui Bulog mendukung pembelian hasil petani dan penguatan cadangan pangan. Pembiayaan melalui LPDP memperkuat dana abadi pendidikan serta dukungan beasiswa.
FLPP mendukung akses pembiayaan rumah, sedangkan LMAN mendukung pengadaan lahan bagi proyek strategis nasional. Dukungan kepada lembaga pembiayaan lainnya melengkapi pendanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sebagian angka pembiayaan tersebut telah muncul pada pembahasan pendidikan, infrastruktur, perumahan, dan pangan. Angka-angka itu merupakan program yang sama dilihat dari pengelompokan berbeda, sehingga tidak boleh dijumlahkan kembali sebagai pengeluaran tambahan.
Hal serupa berlaku pada keseluruhan paparan. Klasifikasi menurut jenis belanja, bidang kebijakan, dan penerima manfaat merupakan sudut pembacaan yang berbeda atas APBN, bukan seluruhnya kelompok anggaran yang berdiri sendiri.
APBN 2027
Paparan Kementerian Keuangan menyebut rapat paripurna DPR pada 29 September 2026 telah menyetujui RUU APBN 2027 untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pendapatan negara ditetapkan Rp3.435,1 triliun, meningkat dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Belanja negara ditetapkan Rp4.106,3 triliun, dibandingkan Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026.
Selisih pendapatan dan belanja mencapai Rp671,2 triliun, dengan target defisit 2,40% PDB. Rasio tersebut lebih rendah daripada target defisit 2026 sebesar 2,68%.
Asumsi makro 2027 mencakup pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, imbal hasil SBN tenor 10 tahun 6,9%, serta nilai tukar Rp17.500 per dolar AS.
ICP diasumsikan US$75 per barel, lifting minyak 612,5 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Kementerian Keuangan menyiapkan rincian anggaran kementerian dan lembaga serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran agar APBN 2027 dapat berjalan sejak awal tahun. Strategi pembiayaan diarahkan tetap inovatif, berhati-hati, dan berkelanjutan.
Kredibilitas APBN
Realisasi Januari–September memperlihatkan APBN tetap menjalankan fungsi penopang ekonomi. Pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi daripada belanja, surplus keseimbangan primer, dan defisit yang masih di bawah target tahunan menjadi indikator penting dalam menilai posisi fiskal.
Pada saat yang sama, pemerintah telah menyalurkan anggaran besar untuk perlindungan sosial, subsidi, pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur. Pembiayaan investasi memperluas dukungan tersebut melalui pembelian hasil petani, beasiswa, perumahan, dan pengadaan lahan pembangunan.
Namun, kualitas pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh hasil pelaksanaannya. Anggaran harus diterjemahkan menjadi layanan yang berfungsi, bantuan yang tepat sasaran, standar keamanan yang dipenuhi, serta proyek yang memberi manfaat ekonomi dan sosial.
Tekanan harga minyak, kurs rupiah, kebutuhan subsidi, dan biaya pendanaan tetap perlu dicermati hingga akhir tahun. Penerimaan yang kuat harus dijaga keberlanjutannya, sementara percepatan belanja perlu disertai pengawasan dan pengukuran hasil.
Bagi masyarakat, APBN yang pruden pada akhirnya terasa dalam kebutuhan pangan yang lebih terjangkau, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih luas, kegiatan usaha yang berkembang, serta infrastruktur yang mempermudah kehidupan. Di situlah disiplin fiskal dan fungsi APBN sebagai katalis ekonomi bertemu: menjaga keuangan negara tetap kredibel sambil memastikan manfaat pembangunan benar-benar sampai kepada rakyat.
