Kemenkeu Luncurkan ARISE untuk Antisipasi Dampak Fiskal Bencana

JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (IBT) meluncurkan sistem Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE).

Sistem ini merupakan decision-support system yang mengintegrasikan pemodelan risiko bencana dengan estimasi dampaknya terhadap perekonomian dan fiskal daerah.

Peluncuran ARISE berlangsung dalam acara Official Launch of ARISE Dashboard and High- Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK, Senin (31/8/2026).

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menegaskan bahwa bencana menimbulkan tekanan fiskal dari dua sisi: menurunkan penerimaan daerah dan meningkatkan kebutuhan belanja. Karena itu, pengelolaan risiko bencana harus dilakukan secara terukur dan proaktif, bukan hanya sebagai respons pascabencana.

Baca Juga

DPR Minta Kemenkeu Cairkan Dana Darurat Rp 290 Miliar untuk Karhutla

“Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar Nufransa.

Arise dirancang untuk menyediakan informasi komprehensif mengenai hazard, exposure, vulnerability, kerugian ekonomi, hingga dampak fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperkuat perencanaan mitigasi, kesiapan pembiayaan, dan strategi risk transfer sebelum bencana terjadi.

Implementasi awal ARISE dilaksanakan di Bali. Setelah Bali, ARISE akan diperluas di Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Dalam jangka panjang, ARISE diharapkan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mengantisipasi dampak bencana.