DPR Setujui Pembahasan Lanjutan RAPBN 2027, Soroti Program MBG hingga Rasio Pajak

JAKARTA, investortrust.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Persetujuan ini dicapai setelah delapan fraksi menyampaikan Pandangan Umum terhadap Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

"Sesuai Pasal 168 Ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum atas RUU APBN yang telah disampaikan Presiden pada 14 Agustus lalu," kata Dasco saat membuka sesi pandangan fraksi, yang disiarkan melalui kanal Youtube TV Parlemen.

Dalam sesi penyampaian pandangan umum, sejumlah fraksi memberikan catatan kritis sekaligus masukan strategis terkait postur RAPBN 2027 yang dirancang pemerintah.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melonjak hingga Rp242 triliun. Anggota DPR RI Fraksi PDIP Budi Sulistyono Kanang menegaskan, pelaksanaan MBG harus mengedepankan prinsip tepat sasaran, inklusif, dan memitigasi risiko fiskal.

Baca Juga

Insiden Keamanan Pangan MBG di Karo, Ikan Diduga Tak Disimpan di Freezer Selama 12 Jam

"Anak-anak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, dan terisolasi harus mendapatkan perhatian utama. Belanja negara yang efisien dan berkualitas harus ditunjukkan dengan indikator kinerja yang terukur di setiap kementerian/lembaga," tegas Budi.

Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar menumpu perhatian pada target pertumbuhan ekonomi 2027 yang dipatok sebesar 6 persen. Anggota DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin meminta pemerintah merinci strategi konkret agar pertumbuhan tersebut berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

"Pencapaian target 6 persen membutuhkan penguatan sumber pertumbuhan yang meningkatkan kapasitas produksi nasional. Kami meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ini," ujar Nurul.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui Kamrussamad memberikan dukungan penuh terhadap target peningkatan rasio perpajakan (*tax ratio*) menjadi 10,4 persen terhadap PDB pada 2027, naik dari posisi 9,31 persen pada 2025.

"Sistem perpajakan kita harus lebih adaptif seiring membesarnya skala ekonomi nasional agar rasio pajak ini konsisten bertahan di angka dua digit," tutur Kamrussamad.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2027

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

* Pertumbuhan Ekonomi: 6,0% (year-on-year)

* Inflasi: 2,5%

* Nilai Tukar Rupiah: Rp17.500 per dolar AS

* Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,9%

* Harga Minyak Mentah (ICP): US$ 75 per barel

* Lifting Minyak & Gas: Minyak 610 ribu barel/hari; Gas 954 ribu barel setara minyak/hari

* Tingkat Kemiskinan: 6,0% – 6,5%

* Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,30% – 4,87%

* Rasio Gini: 0,362 – 0,367

* Indeks Modal Manusia: 0,575

Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN 2027 selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang.