Mendagri Tito Minta TKD 2027 Diprioritaskan untuk Daerah Fiskal Rendah dan Bencana Sumatra

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, prioritas utama alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2027 akan diarahkan bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah serta wilayah yang terdampak bencana alam di Sumatra.

"Kemendagri akan memberikan usulan masukan-masukan per kabupaten/kota dan provinsi. Intinya, prioritas pertama adalah membantu daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah karena PAD-nya kecil. Kedua adalah daerah-daerah yang terkena dampak bencana," ujar Tito dalam acara Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Mengenai penanganan pascabencana, Tito menjelaskan bahwa pemerintah bersama DPR telah menyetujui total anggaran pemulihan sebesar Rp 100,1 triliun untuk jangka waktu tiga tahun (2026–2028). Untuk tahun 2027, alokasi yang direncanakan mencapai Rp32,9 triliun.

Baca Juga

Mendagri Tito Klaim 'Top Up' TKD Rp 18,9 Triliun Mampu Atasi Masalah Gaji P3K

Meski pemulihan pascabencana disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) pusat di bawah koordinasi Satuan Tugas (Satgas), Kemendagri mendorong Kementerian Keuangan dan Bappenas agar turut memperkuat daya dukung fiskal pemerintah daerah setempat melalui skema TKD.

"Untuk mempercepat pemulihan di daerah agar lebih baik, saran kami daerah-daerah terdampak ini juga diberikan kekuatan fiskal melalui tambahan TKD secara prioritas," tegas Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pemulihan Bencana.

Di samping pemetaan TKD, Tito mengapresiasi berbagai program strategis pemerintah pusat di bawah arahan Presiden yang dinilai sangat membantu meringankan beban belanja daerah pada 2027. Intervensi tersebut mencakup pembenahan infrastruktur dasar seperti revitalisasi puluhan ribu sekolah, puskemas di tingkat kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Sebetulnya itu merupakan kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah. Namun, dengan adanya intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaikinya, hal ini akan sangat membantu meringankan beban APBD," jelasnya.