Mendagri Tito Beberkan Tiga Tips Pemda Siasati Pengalihan TKD

BATAM, Investortrust.id  — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus cermat dalam menyikapi kebijakan pengalihan alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp693 triliun. Ia menyebutkan ada tiga langkah strategis yang dapat ditempuh pemda agar tetap mampu menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Menurut Tito, tips pertama yang harus dilakukan adalah efisiensi belanja daerah. “Setidaknya ada tiga langkah yang perlu daerah lakukan. Pertama, adalah melakukan efisiensi belanja daerah,” kata Tito dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Minggu (21/9/2025) seperti dikutip Antara.

Ia mengingatkan kepala daerah untuk mengawasi secara langsung penggunaan anggaran, terutama para wali kota dan bupati yang baru menjabat dan belum memiliki pengalaman mengelola keuangan daerah. Tito menekankan, efisiensi belanja daerah kuncinya. "Caranya lihat, pelototin. Belanja pegawai tidak mungkin dikorupsi, karena harus dibayar, kalau tidak dibayar bisa protes, tapi operasional untuk pegawai itu bisa dikorupsi, di-mark-up.”

Sebagai contoh, ia menyebut Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan yang berhasil memangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat. Dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk pembangunan bendungan dan irigasi yang mampu mengairi delapan ribu hektare sawah, sehingga langsung memberi manfaat nyata bagi petani.

Baca Juga

Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah meski Belum Ideal

Tips kedua yang disampaikan Mendagri adalah menggali potensi pendapatan tanpa memberatkan masyarakat kecil. Salah satu caranya dengan menghidupkan peran swasta dan UMKM. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap mampu mencatat pertumbuhan ekonomi positif saat pandemi COVID-19, meski tidak memiliki sumber daya alam melimpah seperti Sulawesi Tengah dengan nikelnya atau Papua dengan Freeport-nya.

“Saya sempat datangi langsung Sri Sultan untuk mengetahui kondisi tersebut. Disampaikan olehnya Sri Sultan bahwa ia menghidupkan UMKM,” ujar Tito.

Ia menjelaskan UMKM merupakan sektor riil yang dapat bertahan, berbeda dengan saham yang bisa berpindah dengan cepat. Karena itu, pemda harus membangun komunikasi dengan UMKM, memberi insentif, mempermudah perizinan, memperkenalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga menyiapkan lokasi khusus agar UMKM dapat terus berkembang. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran BUMD sebagai sumber pendapatan tambahan guna memperkuat APBD.

Tips ketiga yang ditawarkan Tito adalah memanfaatkan peluang dari program-program pemerintah pusat yang total anggarannya mencapai Rp1.376 triliun. Program tersebut meliputi berbagai sektor, mulai dari koperasi desa/kelurahan merah putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, kesehatan, program sekolah rakyat, tambahan cadangan jalan, lumbung pangan, kampung nelayan, pembangunan jembatan, perumahan, hingga irigasi.

“Nah ini semua berusaha untuk direbut di tempat bapak ibu sekalian,” tegas Tito. Ia menilai, jika pemerintah daerah mampu menyiasati kondisi pengalihan TKD dengan tiga langkah tersebut, maka dampak terhadap pembangunan daerah dapat diminimalkan, bahkan justru membuka peluang bagi penguatan ekonomi lokal.